Logo-Pakpol Logo-Pakpol
Komunitas
Jum'at, 13 Juni 2025 | 14:17 WIB
DDTC ACADEMY - EXCLUSIVE SEMINAR
Jum'at, 13 Juni 2025 | 13:33 WIB
SEKOLAH TINGGI HUKUM INDONESIA JENTERA
Kamis, 12 Juni 2025 | 12:31 WIB
UNIVERSITAS GADJAH MADA
Kamis, 12 Juni 2025 | 09:33 WIB
DDTC ACADEMY – PRACTICAL COURSE
Fokus
Reportase

Pemerintah Bakal Rekrut Guru ASN dan Non-ASN untuk Sekolah Rakyat

A+
A-
1
A+
A-
1
Pemerintah Bakal Rekrut Guru ASN dan Non-ASN untuk Sekolah Rakyat

Menteri Sosial Saifullah Yusuf. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/foc.

JAKARTA, DDTCNews - Pemerintah menyatakan guru yang akan mengajar di sekolah rakyat merupakan guru ASN yang memperoleh penugasan dan guru non-ASN yang bersertifikat pendidikan profesi guru.

Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengatakan rencana rekrutmen guru sekolah rakyat tersebut sedang difinalisasi oleh satuan tugas (satgas) yang dipimpin Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen).

"Itu yang 2 itu yang masih dimatangkan," kata menteri yang akrab disapa Gus Ipul tersebut, dikutip pada Senin (31/3/2025).

Baca Juga: DJP Ungkap Alasan Aturan Dinamisasi Angsuran PPh Pasal 25 Direvisi

Tak hanya rekrutmen guru, lanjut Gus Ipul, satgas tersebut juga akan memfinalisasi kurikulum sekolah rakyat. "Kurikulumnya sudah cukup matang yang memimpin adalah Kemendikdasmen," ujar tuturnya.

Saat ini, terdapat 82 lokasi sekolah rakyat yang sedang dilakukan asesmen tanah dan bangunan oleh Kementerian Pekerjaan Umum (PU). Nanti, bakal ada 53 sekolah rakyat yang siap beroperasi pada tahun ajaran 2025-2026.

Gus Ipul pun menuturkan pembangunan sarana dan prasarana sekolah rakyat tak hanya didanai oleh APBN, tetapi juga swasta. "Sarana prasarana nanti yang membangun PU, bukan Kementerian Sosial," tuturnya.

Baca Juga: PER-8/PJ/2025 Berlaku 21 Mei 2025, Peraturan Dirjen Pajak Ini Dicabut

Sebagai informasi, Presiden Prabowo Subianto berpandangan sekolah rakyat perlu dibangun untuk memutus rantai kemiskinan. Rencananya, sekolah rakyat akan dikhususkan untuk masyarakat tidak mampu. Setiap sekolah rakyat ditargetkan bisa menampung dan mendidik 1.000 murid.

"Ini rencana kita dan kita akan bangun tahun ini 200 sekolah berasrama tersebut. Satu sekolah akan terdiri kita harapkan 1.000 murid. Mungkin tahun-tahun pertama akan belum sampai 1.000," kata Prabowo beberapa waktu yang lalu.

Pembangunan sekolah rakyat akan dilaksanakan selama 5 tahun sehingga setiap kabupaten/kota memiliki setidaknya 1 sekolah rakyat.

Baca Juga: Kepala KPP Bisa Tetapkan WP Non-Aktif secara Jabatan, Ini Syaratnya

"Kami harap tiap tahun 200 sekolah, sehingga dalam 5 tahun kita minimal akan punya 1 sekolah berasrama di tiap kabupaten, itu harus di tempat-tempat di mana terdapat kantong-kantong kemiskinan," kata Prabowo. (rig)

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

Topik : sekolah rakyat, guru ASN, guru non-asn, ASN, mensos Saifullah Yusuf, nasional

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Minggu, 15 Juni 2025 | 16:00 WIB
APARATUR SIPIL NEGARA

Rekrut 1.554 Guru, Kegiatan Sekolah Rakyat Bakal Segera Dimulai

Minggu, 15 Juni 2025 | 15:30 WIB
PERTUMBUHAN EKONOMI NASIONAL

Waswas Pertumbuhan Ekonomi di Bawah 5%, Apindo Sarankan Hal Ini

Minggu, 15 Juni 2025 | 15:00 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

KY: Kenaikan Gaji Hakim Perlu Dibarengi dengan Penguatan Integritas

Minggu, 15 Juni 2025 | 13:00 WIB
KEBIJAKAN KEPABEANAN

Bantu UMKM Lokal Pahami Regulasi dan Prosedur Ekspor, DJBC Lakukan Ini

berita pilihan

Rabu, 18 Juni 2025 | 08:30 WIB
PER-7/PJ/2025

PER-7/PJ/2025 Perinci Saluran Lain untuk Pendaftaran Wajib Pajak

Rabu, 18 Juni 2025 | 07:00 WIB
BERITA PAJAK HARI INI

DJP Ungkap Alasan Aturan Dinamisasi Angsuran PPh Pasal 25 Direvisi

Selasa, 17 Juni 2025 | 20:00 WIB
PER-8/PJ/2025

PER-8/PJ/2025 Berlaku 21 Mei 2025, Peraturan Dirjen Pajak Ini Dicabut

Selasa, 17 Juni 2025 | 19:30 WIB
PER-7/PJ/2025

Kepala KPP Bisa Tetapkan WP Non-Aktif secara Jabatan, Ini Syaratnya

Selasa, 17 Juni 2025 | 19:15 WIB
CORETAX SYSTEM

Migrasi Data ke Coretax Butuh Waktu Setahun, Ini Penjelasan DJP

Selasa, 17 Juni 2025 | 19:00 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Polri Bikin Satgassus Penerimaan Negara, Ini Kata Sri Mulyani

Selasa, 17 Juni 2025 | 18:30 WIB
KEBIJAKAN CUKAI

Cukai Minuman Berpemanis Batal Diterapkan Tahun Ini, Ini Kata Dirjen

Selasa, 17 Juni 2025 | 18:15 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Soal Rasio Biaya Pinjaman/EBITDA, DJP Siapkan Kajian

Selasa, 17 Juni 2025 | 18:00 WIB
PER-11/PJ/2025

Ada Pembayaran Uang Muka, Kolom Nama Barang di Faktur Ada Penyesuaian

Selasa, 17 Juni 2025 | 17:30 WIB
PER-11/PJ/2025

Threshold Dinamisasi Angsuran PPh 25 Kini Jadi 125%, Ini Alasan DJP