Logo-Pakpol Logo-Pakpol
Literasi
Jum'at, 18 April 2025 | 15:30 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Kamis, 17 April 2025 | 17:00 WIB
TIPS PAJAK DAERAH
Kamis, 17 April 2025 | 14:00 WIB
KELAS PPh Pasal 21 (12)
Selasa, 15 April 2025 | 18:15 WIB
KETUA MA 1974-1982 OEMAR SENO ADJI:
Fokus
Reportase

Pemerintah Bakal Rekrut Guru ASN dan Non-ASN untuk Sekolah Rakyat

A+
A-
1
A+
A-
1
Pemerintah Bakal Rekrut Guru ASN dan Non-ASN untuk Sekolah Rakyat

Menteri Sosial Saifullah Yusuf. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/foc.

JAKARTA, DDTCNews - Pemerintah menyatakan guru yang akan mengajar di sekolah rakyat merupakan guru ASN yang memperoleh penugasan dan guru non-ASN yang bersertifikat pendidikan profesi guru.

Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengatakan rencana rekrutmen guru sekolah rakyat tersebut sedang difinalisasi oleh satuan tugas (satgas) yang dipimpin Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen).

"Itu yang 2 itu yang masih dimatangkan," kata menteri yang akrab disapa Gus Ipul tersebut, dikutip pada Senin (31/3/2025).

Baca Juga: Ada Insentif Pajak untuk Perusahaan yang Pakai Bus dan Truk Listrik

Tak hanya rekrutmen guru, lanjut Gus Ipul, satgas tersebut juga akan memfinalisasi kurikulum sekolah rakyat. "Kurikulumnya sudah cukup matang yang memimpin adalah Kemendikdasmen," ujar tuturnya.

Saat ini, terdapat 82 lokasi sekolah rakyat yang sedang dilakukan asesmen tanah dan bangunan oleh Kementerian Pekerjaan Umum (PU). Nanti, bakal ada 53 sekolah rakyat yang siap beroperasi pada tahun ajaran 2025-2026.

Gus Ipul pun menuturkan pembangunan sarana dan prasarana sekolah rakyat tak hanya didanai oleh APBN, tetapi juga swasta. "Sarana prasarana nanti yang membangun PU, bukan Kementerian Sosial," tuturnya.

Baca Juga: Alokasi APBN Cukup, 53 Unit Sekolah Rakyat Ditarget Rampung Juni 2025

Sebagai informasi, Presiden Prabowo Subianto berpandangan sekolah rakyat perlu dibangun untuk memutus rantai kemiskinan. Rencananya, sekolah rakyat akan dikhususkan untuk masyarakat tidak mampu. Setiap sekolah rakyat ditargetkan bisa menampung dan mendidik 1.000 murid.

"Ini rencana kita dan kita akan bangun tahun ini 200 sekolah berasrama tersebut. Satu sekolah akan terdiri kita harapkan 1.000 murid. Mungkin tahun-tahun pertama akan belum sampai 1.000," kata Prabowo beberapa waktu yang lalu.

Pembangunan sekolah rakyat akan dilaksanakan selama 5 tahun sehingga setiap kabupaten/kota memiliki setidaknya 1 sekolah rakyat.

Baca Juga: Meluruskan Fungsi Pengadilan Pajak sebagai Lembaga Yudisial

"Kami harap tiap tahun 200 sekolah, sehingga dalam 5 tahun kita minimal akan punya 1 sekolah berasrama di tiap kabupaten, itu harus di tempat-tempat di mana terdapat kantong-kantong kemiskinan," kata Prabowo. (rig)

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

Topik : sekolah rakyat, guru ASN, guru non-asn, ASN, mensos Saifullah Yusuf, nasional

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Rabu, 16 April 2025 | 12:30 WIB
AMERIKA SERIKAT

Trump Ancam Status Bebas Pajak Universitas Harvard Dicabut, Ada Apa?

Rabu, 16 April 2025 | 12:00 WIB
LAPORAN KINERJA DJBC 2024

DJBC Sebut Sengketa Perpajakan Akibat Impor Produk IT Cukup Tinggi

berita pilihan

Sabtu, 19 April 2025 | 16:30 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Ingat Lagi Ketentuan Pengkreditan Pajak Masukan sebelum Pengukuhan PKP

Sabtu, 19 April 2025 | 14:00 WIB
PROVINSI SULAWESI TENGAH

Ada Pemutihan! Kendaraan Mati 10 Tahun, Cukup Bayar 1 Tahun Saja

Sabtu, 19 April 2025 | 11:35 WIB
KOLABORASI LeIP-DDTC

Gratis 25 Buku Terbaru DDTC untuk PERTAPSI! Beri Komentar Terbaik Anda

Sabtu, 19 April 2025 | 11:30 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

Siapa yang Masuk Keluarga Sedarah dan Semenda dalam Aturan Pajak?

Sabtu, 19 April 2025 | 10:30 WIB
PMK 81/2024

Ketentuan PPh atas Pengalihan Partisipasi Interes, Apa yang Berubah?

Sabtu, 19 April 2025 | 10:00 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

WP Badan Masih Bisa Perpanjang Waktu Lapor SPT Tahunan, Tambah 2 Bulan

Sabtu, 19 April 2025 | 09:30 WIB
PENERIMAAN PERPAJAKAN

DPR Khawatir Efek Lemahnya Daya Beli Merembet ke Kinerja Cukai Rokok

Sabtu, 19 April 2025 | 09:05 WIB
LAPORAN FOKUS

Meluruskan Fungsi Pengadilan Pajak sebagai Lembaga Yudisial