Logo-Pakpol Logo-Pakpol
Fokus
Reportase

Serapan Anggaran IKN Rendah, Sri Mulyani: Bayar Kontraknya Akhir Tahun

A+
A-
0
A+
A-
0
Serapan Anggaran IKN Rendah, Sri Mulyani: Bayar Kontraknya Akhir Tahun

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati (tengah) didampingi Wakil Menteri Keuangan I Suahasil Nazara (kiri) dan Wakil Menteri Keuangan II Thomas A. M. Djiwandono (kanan) menyampaikan pemaparan pada konferensi pers APBN KiTa Edisi Agustus 2024 di Jakarta, Selasa (13/8/2024). Menteri Keuangan mengatakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) mengalami defisit Rp93,4 triliun atau 0,41 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) per Juli 2024. ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto/tom.

JAKARTA, DDTCNews - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan rendahnya realisasi anggaran pembangunan infrastruktur Ibu Kota Nusantara (IKN) tak sepenuhnya mencerminkan tahapan pengerjaan proyek di ibu kota baru tersebut.

Menurut Sri Mulyani, sudah ada 108 paket proyek senilai Rp84,2 triliun yang sudah dikontrakkan antara pemerintah dan rekanan. Namun, anggaran baru akan dicairkan secara bertahap per termin berdasarkan kontrak.

"Dikontrakkan itu bukan berarti uangnya sudah keluar. Mereka have to deliver baru kita pay, atau ada perjanjian kontraknya per termin," ujar Sri Mulyani, dikutip Rabu (14/8/2024).

Baca Juga: Ekonomi Melemah, Sri Mulyani: Kalau Rugi, Tidak Bayar Pajak

Dari sisi APBN, realisasi anggaran IKN tercatat baru senilai Rp11,2 triliun, hanya 26,4% dari alokasi anggaran IKN senilai Rp42,5 triliun pada tahun ini.

"Jadi yang baru cair memang yang Rp11,2 triliun untuk pagu Rp42,5 triliun, tapi tidak berarti belanjanya nanti hanya Rp11,2 triliun. Masih akan ada penyerapan dan ini biasanya akselerasi pencairan di kuartal III dan terutama kuartal terakhir," ujar Sri Mulyani.

Secara lebih terperinci, realisasi anggaran IKN klaster infrastruktur tercatat baru mencapai Rp9 triliun, hanya 22,9% dari alokasi anggaran untuk klaster dimaksud yang senilai Rp39,3 triliun. Anggaran klaster infrastruktur digunakan untuk membangun kawasan inti pusat pemerintahan (KIPP), tower hunian ASN, rumah tapak menteri, jalan tol IKN, bandara VVIP, hingga penataan kawasan Bendungan Sepaku Semoi.

Baca Juga: Hingga Mei 2025, Pemerintah Tarik Utang Rp349,4 Triliun

"Akan ada 22 embung sebagai tampungan air, akan dinaikkan menjadi 60. Selain pengendalian banjir, Pak Prabowo Subianto juga menyampaikan antisipasi karena itu ada di sekitar hutan, kalau sampai terjadi bencana kebakaran hutan kita punya reservoir air," ujar Sri Mulyani.

Realisasi anggaran IKN untuk klaster noninfrastruktur sudah mencapai Rp2,2 triliun atau 66,6% dari pagu senilai Rp3,3 triliun. Anggaran ini digunakan untuk persiapan pemindahan ibu kota, sosialisasi, rekomendasi kebijakan pada K/L, dukungan pengamanan Polri, hingga operasional Otorita IKN.

Adapun investasi swasta yang masuk ke IKN tercatat sudah mencapai Rp56 triliun. Dari total tersebut, senilai Rp49 triliun sudah mulai dilaksanakan groundbreaking. (sap)

Baca Juga: Realisasi PNBP hingga Mei 2025 Terkontraksi 24,9%

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

Topik : ibu kota negara, ibu kota nusantara, IKN, pembangunan IKN, anggaran IKN, APBN, Sri Mulyani

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Rabu, 11 Juni 2025 | 13:30 WIB
BELANJA PEMERINTAH

Dibiayai Pajak, Proyek Bendungan Margatiga Habiskan Dana Rp846 Miliar

Senin, 09 Juni 2025 | 09:00 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Dari Pajak, Pemerintah Alokasikan Rp277 Miliar untuk Timnas Indonesia

Selasa, 03 Juni 2025 | 08:30 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Pemerintah Bisa Hemat Anggaran Rp127 T Kalau Bansos Tepat Sasaran

Senin, 02 Juni 2025 | 18:00 WIB
KEBIJAKAN EKONOMI

Batal Adakan Diskon Tarif Listrik 50%, Sri Mulyani Ungkap Alasannya

berita pilihan

Jum'at, 20 Juni 2025 | 09:45 WIB
KEBIJAKAN KEPABEANAN

Dukung Ajang Formula E di Jakarta, DJBC Beri Fasilitas ATA Carnet

Jum'at, 20 Juni 2025 | 09:00 WIB
PMK 10/2025

Insentif Pajak DTP Diharap Topang Daya Beli Pekerja Padat Karya

Jum'at, 20 Juni 2025 | 08:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Ekonomi Melemah, Sri Mulyani: Kalau Rugi, Tidak Bayar Pajak

Jum'at, 20 Juni 2025 | 07:00 WIB
BERITA PAJAK HARI INI

Syarat Jadi Kuasa Hukum Pajak Ditambah, Kemenkeu Bakal Rilis PMK Baru

Kamis, 19 Juni 2025 | 19:00 WIB
KONSULTASI PAJAK

Dukung Kesejahteraan Lansia, Penghasilan Panti Jompo Bebas Pajak?

Kamis, 19 Juni 2025 | 18:30 WIB
PP 28/2025

PP 28/2025 Tegaskan Peran OSS dalam Pengajuan Insentif Perpajakan

Kamis, 19 Juni 2025 | 18:00 WIB
UNI EROPA

Demi Daya Saing, Uni Eropa Sederhanakan Ketentuan CBAM

Kamis, 19 Juni 2025 | 17:15 WIB
SEKOLAH TINGGI HUKUM INDONESIA JENTERA

Putus Sengketa Pajak Tepat Waktu dan Independen, Ini Langkah Hoge Raad

Kamis, 19 Juni 2025 | 17:00 WIB
BELANJA PERPAJAKAN

Kemenkeu: Belanja Perpajakan Tahun Ini Diestimasi Tembus Rp515 Triliun