Setelah Listrik-Hybrid, Pemerintah Kini Susun Insentif Mobil Hidrogen

"Kami menyambut baik dan berkomitmen memfasilitasi kebijakannya melalui konsep green mobility," katanya dikutip pada Jumat (9/5/2025).

Agus mengatakan konsep green mobility dibutuhkan untuk menghadapi perkembangan teknologi otomotif yang berkembang pesat serta potensi pasar otomotif domestik. Dengan konsep tersebut, pemerintah akan membuat kebijakan yang lebih adaptif dan berkelanjutan bagi industri otomotif nasional.

Menurutnya, kebijakan pemerintah akan diarahkan untuk menjawab perkembangan pesat teknologi otomotif yang ramah lingkungan, efisien dalam penggunaan energi, mendukung mobilitas penduduk, serta melindungi investasi otomotif yang telah ada di Indonesia.

Green mobility juga mempertimbangkan investasi otomotif yang sudah berlangsung lama di Indonesia. Pemerintah misalnya telah memfasilitasi investor yang memproduksi kendaraan berteknologi mesin pembakaran internal (internal combustion engine/ICE) dalam bentuk insentif bagi produk low cost green car (LCGC) dan program biofuel.

Dia menyebut pemerintah telah menerbitkan kebijakan dan insentif yang mendorong terciptanya ekosistem kendaraan listrik melalui insentif PPN dan PPnBM ditanggung pemerintah (DTP) serta hilirisasi sumber daya alam mendukung industri baterai kendaraan. Selain itu, pemerintah juga telah memberikan insentif untuk produksi kendaraan hybrid.

"Prinsipnya, selama investasi industri otomotif lama atau baru tersebut menghasilkan produk otomotif lebih ramah lingkungan, efisien dalam penggunaan energi, dan mendukung mobilitas masyarakat, maka akan kami fasilitasi melalui kebijakan green mobility," ujarnya.

PP 73/2019 s.t.d.d. PP 74/2021 mengatur kendaraan bermotor dengan teknologi battery electric vehicles dan fuel cell electric vehicles akan dikenakan PPnBM 15% dengan dasar pengenaan pajak (DPP) 0% dari harga jual. Dengan demikian, pajak yang dibayarkan pembeli mobil listrik juga adalah 0%.

Kemudian melalui PMK 135/2024, pemerintah kembali memberikan insentif PPnBM DTP atas penyerahan mobil listrik. Fasilitas PPnBM DTP sebesar 100% dari jumlah PPnBM yang terutang diberikan untuk masa pajak Januari 2025 hingga masa pajak Desember 2025.

Pemenuhan masa pajak dibuktikan dengan tanggal pendaftaran dokumen pemberitahuan impor barang (PIB) mobil listrik CBU atau tanggal faktur pajak penyerahan mobil listrik.

Setelahnya, ada PMK 12/2025 mengatur insentif PPN DTP yang diberikan atas PPN yang terutang atas penyerahan mobil dan bus listrik kepada pembeli untuk tahun anggaran 2025. Mobil dan bus yang diberikan PPN DTP harus memenuhi kriteria nilai tingkat komponen dalam negeri (TKDN).

PPN DTP atas penyerahan mobil dan bus listrik yang memenuhi kriteria nilai TKDN paling rendah 40% adalah sebesar 10% dari harga jual, sehingga konsumen membayar PPN sebesar 2%.

Sedangkan PPN yang ditanggung pemerintah atas bus yang memenuhi kriteria nilai TKDN paling rendah 20% sampai dengan kurang dari 40% hanya sebesar 5% dari harga jual. Artinya, PPN yang dibayar konsumen adalah 7%.

Di sisi lain, dalam PMK 12/2025 diatur PPnBM yang terutang atas penyerahan kendaraan beremisi karbon rendah (low carbon emission vehicle/LCEV) tertentu oleh PKP akan ditanggung pemerintah untuk tahun anggaran 2025. LCEV tertentu tersebut meliputi mobil full hybrid; mild hybrid; dan/atau plug in hybrid, yang memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 37 PP 73/2019 s.t.d.d. PP 74/2021.

Atas penyerahan mobil hybrid ini terutang PPnBM sebagaimana diatur dalam PP 73/2019 s.t.d.d. PP 74/2021, yakni sebesar 3% dari harga jual. (dik)