Sri Mulyani Bidik Defisit APBN 2023 Paling Tinggi 2,9 Persen

"Kami ingin tegaskan. Pemerintah akan menjaga kualitas belanja sebagai trigger untuk akselerasi transformasi ekonomi tahun 2023, meskipun dengan besaran defisit yang lebih rendah," katanya dalam rapat paripurna DPR, Selasa (31/5/2022).

Pemerintah, lanjut Sri Mulyani, akan menjaga pengelolaan fiskal tetap sehat, berdaya tahan, mampu mengendalikan risiko, dan berkelanjutan. Dalam hal ini, langkah konsolidasi akan berjalan beriringan dengan upaya menjaga momentum pemulihan ekonomi nasional.

Pemerintah juga telah merencanakan pendapatan negara pada 2023 akan meningkat ke level 11,19%-11,7% terhadap PDB. Sementara itu, belanja negara ditargetkan mencapai kisaran 13,8%-14,6% terhadap PDB.

Dengan defisit yang diproyeksi mengecil ke level 2,61%-2,9% PDB, rasio utang juga direncanakan tetap terkendali di kisaran 40,58%-42,42% terhadap PDB.

Sri Mulyani berharap akselerasi pemulihan ekonomi, reformasi struktural, dan reformasi fiskal akan membuat kebijakan fiskal 2023 tetap efektif dalam mendukung pemulihan ekonomi dengan tetap menjaga keberlanjutan APBN.

"Defisit yang lebih sehat tidak akan menghambat peranan belanja negara dalam mendorong pertumbuhan ekonomi," ujarnya.

Sri Mulyani menambahkan pengelolaan APBN 2023 masih akan menghadapi berbagai risiko. Selain pandemi Covid-19, tantangan yang harus diwaspadai, yaitu lonjakan inflasi dunia, terutama di negara-negara maju seperti Amerika Serikat.

Tekanan inflasi tersebut akan memberikan dampak rambatan dalam bentuk keluarnya arus modal dari negara berkembang dan naiknya imbal hasil surat berharga negara. (rig)