Sulit Direstitusi, USTR Soroti PPh Pasal 22 Impor Indonesia

"Para stakeholder mempermasalahkan proses klaim terhadap kelebihan pembayaran PPh atas impor yang bisa memakan waktu bertahun-tahun dan membutuhkan upaya besar," tulis USTR dalam laporannya, dikutip pada Kamis (10/4/2025).

Merujuk pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 34/2017 s.t.d.t.d PMK 41/2022 serta PMK 81/2024, Indonesia memberlakukan PPh Pasal 22 dengan tarif sebesar 0,5% hingga 10% atas barang impor.

Secara terperinci, PPh Pasal 22 sebesar 10% berlaku atas 716 jenis barang impor yang tercantum dalam Lampiran EEEE Angka 1 PMK 81/2024. PPh Pasal 22 sebesar 7,5% berlaku atas 1.188 jenis barang impor yang tercantum dalam Lampiran EEEE Angka 2 PMK 81/2024.

Untuk diperhatikan, PPh Pasal 22 sebesar 0,5% diberlakukan hanya atas 7 jenis barang yang tercantum dalam Lampiran EEEE Angka 3 PMK 81/2024. Ketujuh jenis barang dimaksud adalah produk turunan kedelai, gandum, dan tepung terigu.

Untuk barang impor selain barang yang tercantum dalam Lampiran EEEE PMK 81/2024, PPh Pasal 22 yang berlaku adalah sebesar 2,5%. Tarif tersebut berlaku dalam hal importir memiliki angka pengenal impor (API). Bila importir tidak memiliki API, PPh Pasal 22 yang berlaku adalah sebesar 7,5%.

Khusus untuk impor barang yang tidak dikuasai, PPh Pasal 22 yang berlaku adalah sebesar 7,5% dari harga jual lelang. (rig)