Syarat Perpanjang Visa, Misionaris Asal India Laporkan SPT Tahunan
Ilustrasi.
BAJAWA, DDTCNews - Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) Bajawa memberikan asistensi kepada misionaris dari India Suster Rosy Thottakath di Kabupaten Ngada pada 4 Februari 2025.
Suster Rosy merupakan misionaris pada Susteran Sang Timur Bejo yang beralamat di Ubedolumolo, Bajawa, Kabupaten Ngada. Dia berkunjung ke KP2KP Bajawa untuk berkonsultasi tentang kewajiban perpajakannya yang telah terdaftar sebagai wajib pajak dalam negeri (WPDN) pada Februari 2024.
“Sehubungan dengan kewajiban perpajakan bagi WNA yang memiliki NPWP, suster kami bantu untuk melaporkan SPT Tahunan Orang Pribadi,” kata petugas pajak dari KP2KP Bajawa Fedora Rifky Winata seperti dikutip dari situs web DJP, Minggu (23/3/2025).
Fedora menjelaskan wajib pajak orang pribadi memiliki kewajiban melaporkan SPT Tahunan dari penghasilan yang telah diterimanya setiap tahunnya. Setelah memperoleh penjelasan Suster Rosy juga sekalian melaporkan SPT Tahunan untuk tahun pajak 2024.
Sementara itu, Suster Rosy menyampaikan apresiasi atas konsultasi yang diberikan dan memberikan testimoni kualitas pelayanan KP2KP Bajawa.
“Kantor pajak memiliki pegawai yang bagus dan sangat membantu saya dalam mengurus kewajiban perpajakan sebagai syarat perpanjangan visa,” tuturnya.
UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) mengatur batas akhir penyampaian SPT Tahunan wajib pajak orang pribadi paling lambat 3 bulan setelah berakhirnya tahun pajak atau 31 Maret 2025.
Wajib pajak dapat melakukan pelaporan SPT Tahunan secara online melalui e-filing atau e-form. Walaupun coretax administration system telah diluncurkan, penyampaian SPT Tahunan 2024 masih dilakukan melalui DJP Online.
Penyampaian SPT Tahunan yang terlambat akan dikenai sanksi administrasi berupa denda. Denda terlambat melaporkan SPT Tahunan pada orang pribadi adalah senilai Rp100.000. (rig)
Cek berita dan artikel yang lain di Google News.
KOMENTAR
ARTIKEL TERKAIT
Ada PER-11/PJ/2025, Jumlah Lampiran SPT Tahunan Badan Kini Bertambah
Modifikasi P3B Indonesia-Yordania Lewat MLI, DJP Rilis Surat Edarannya
PER-11/PJ/2025 Berlaku, Jumlah Lampiran SPT Tahunan Badan Bertambah
Omzet Tembus Rp4,8 M Tengah Tahun, Sampai Kapan Boleh Pakai PPh 0,5%?
berita pilihan
WP Bisa Ajukan Pembebasan Pemotongan/Pemungutan PPh Lewat Coretax
PPN DTP 6% Tiket Pesawat Berlaku Bila Kriteria Ini Terpenuhi
Wah, Lebih dari 41.000 Kendaraan di Kabupaten Ini Manfaatkan Pemutihan
PER-11/PJ/2025 Turut Atur Perpanjangan Waktu Pelaporan SPT Tahunan
Telat Dikukuhkan Jadi PKP, Apakah PPN Masukan Dapat Dikreditkan?
Cara Setor Sendiri PPh Final atas Sewa Tanah atau Bangunan Via Coretax
DJBC Tegaskan PMK 34/2025 Bukan Hasil Negosiasi dengan AS
2 Tahun Menjabat, Presiden Ini Hapus PPN atas Pendidikan dan Kesehatan
SPT Tahunan Era Coretax, Detail Harta yang Perlu Diisi Lebih Banyak
