Tak Ada Target Spesifik, Penempatan Dana PPS di SBN Sudah Rp1,76 T

"Kami sifatnya memfasilitasi penempatan dana PPS pada instrumen SBN. Pemerintah tidak secara spesifik menetapkan target untuk penerbitan SBN dalam rangka PPS ini," katanya dalam konferensi pers APBN Kita, dikutip pada Kamis (28/7/2022).

Luky menuturkan realisasi penerbitan SBN dalam rangka PPS telah mencapai sekitar Rp1,76 triliun. Angka tersebut berasal dari penerbitan Surat Utang Negara (SUN) senilai Rp1,23 triliun dan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) sejumlah Rp529 miliar.

Khusus SUN, pemerintah menerbitkannya dalam denominasi rupiah dan dolar AS. Apabila diperinci, nominalnya masing-masing mencapai Rp1,05 triliun dan USD11,84 juta.

Penerbitan SBSN khusus melalui private placement dilakukan berdasarkan PMK 51/2019, PMK 38/2020, dan PMK 196/2021. Sesuai dengan PMK 196/2021, wajib pajak dapat menginvestasikan harta bersih yang diungkapkan melalui PPS dalam surat berharga negara (SBN).

Pembelian SBN dilakukan melalui dealer utama dengan cara private placement di pasar perdana dengan ketentuan dan persyaratan yang ditetapkan oleh pemerintah. Dealer utama juga wajib melaporkan transaksi SBN dalam rangka PPS kepada Ditjen Pajak (DJP).

DJPPR mulai menerbitkan SBN khusus PPS tersebut sejak Februari 2022 dan melakukannya rutin setiap bulan. Hingga akhir tahun, DJPPR akan kembali menawarkan masing-masing 2 kali untuk SUN dan SBSN.

Luky menyebut pemerintah mengadakan PPS sebagaimana diatur UU 7/2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP). Setelah periode program tersebut berakhir pada 30 Juni 2022, wajib pajak masih memiliki kesempatan hingga 30 September 2023 untuk merealisasikan komitmen investasinya, termasuk pada SBN.

"Wajib pajak punya pilihan lain untuk menginvestasikan dananya, misalnya investasi di sektor hilirisasi sumber daya alam dan juga renewable energi untuk mendapatkan rate yang lebih baik," ujarnya. (rig)