Temui Pelaku Usaha Kakao, Kantor Pajak Edukasi PPh dan PPN 1,1 Persen

“Terlebih, Indonesia merupakan negara penghasil biji kakao kering nomor 3 di dunia dengan jumlah produksi 777.500 metrik ton atau 17% dari produksi dunia. Untuk itu, aspek perpajakan kakao perlu dikelola dengan baik dan profesional,” katanya dikutip dari situs web DJP, Senin (26/8/2024).

Sementara itu, Penyuluh Pajak KPP Pratama Palopo Ian memberikan materi perpajakan kepada para petani, pengusaha, dan pengepul kakao. Pada kesempatan itu, Ian mengulas materi perpajakan terkait dengan PPh dan PPN.

Terkait dengan PPh, dia menjelaskan beberapa hal. Mulai dari cara menentukan dan mencatat omzet setiap bulan sampai dengan akhir tahun. Lalu, cara mengetahui kriteria penghasilan yang dikenakan pajak dan cara mengetahui kriteria pengusaha UMKM.

Kemudian, cara memanfaatkan fasilitas PP 55/2022 bagi pengusaha UMKM. Lalu, cara menentukan besaran PPh untuk pengusaha kakao dan tarif pajak yang dikenakan. Terakhir, cara pembayaran PPh dan cara menyampaikan atau melaporkan SPT Masa dan Tahunan.

Untuk materi PPN, Ian menyampaikan bahwa PPN kakao menggunakan tarif lain-lain sebagaimana diatur dalam PMK 64/2022, yaitu sebesar 1,1% yang dikenakan kepada pembeli yang kemudian akan dikreditkan di SPT Masa PPN.

"PPN dibebankan kepada konsumen akhir, di sini MSI (salah satu perusahaan pengolahan kakao yang hadir dalam kegiatan sosialisasi) sebagai pembeli yang akan membayar sebagai pajak masukan dan dapat dikreditkan di pelaporan SPT Masa," ujar Ian.

Ian berharap kegiatan sosialisasi ini bisa meningkatkan pengetahuan wajib pajak mengenai kewajiban perpajakan terkini sehingga dapat membangun kesadaran pajak bagi petani, peusaha, dan pengepul kakao untuk memenuhi kewajiban perpajakannya dengan baik dan benar. (rig)