Antrean Samsat Mengular, Loket Pembayaran PKB Dibuka di Kecamatan

"Beberapa Samsat bahkan melayani sampai dini hari. Ini tidak sehat dan harus segera dicari solusi agar pelayanan tetap optimal," ujar Andra, dikutip pada Sabtu (17/5/2025).

Andra mengatakan pemerintah kabupaten/kota (pemkab/pemkot) perlu terlibat aktif dalam menyukseskan program pemutihan PKB yang diselenggarakan oleh Pemprov Banten sejak 10 April 2025.

Peran pemkab/pemkot diperlukan mengingat pemkab/pemkot turut mendapatkan manfaat dari pemutihan seiring dengan berlakunya opsen PKB. Berkat skema opsen, kini pembayaran PKB oleh wajib pajak langsung masuk ke kas daerah.

"Ini simbiosis mutualisme. Kabupaten/kota juga berkepentingan dan wajib ikut menggerakkan masyarakat di wilayah masing-masing agar program ini berhasil," ujar Andra dilansir satelitnews.com.

Senada, Plh Sekda Banten Nana Supiana mengatakan pemkab/pemkot perlu memberikan dukungan dengan menyediakan kursi, pendingin udara, komputer, tenda, tenaga kesehatan, konsumsi, dan vitamin untuk petugas.

Pemkab/pemkot juga diminta untuk melakukan sosialisasi terkait pemutihan PKB melalui media massa kepada masyarakat di wilayahnya masing-masing.

Sosialisasi diharapkan bisa meningkatkan pemahaman wajib pajak atas pemutihan. Selama ini, banyak wajib pajak yang belum memahami mekanisme pembayaran PKB, proses daftar ulang, penggantian STNK, serta proses mutasi dan balik nama.

"Akibatnya terjadi penumpukan antrean dalam pelayanan pembayaran PKB. Hal itu diakibatkan dari kurangnya sosialisasi proses pelayanan Samsat," ujar Nana. (dik)