Zulhas Ingin Kewenangan Lartas Dialihkan ke Menko Pangan

"Baru sekarang kita mau urus, usulan prakarsanya Kemendag untuk lartas yang bidang pangan dipindah ke kita. Tapi kan baru diurus ini, sekarang masih di Kemenko Perekonomian," ujar Zulhas, dikutip pada Sabtu (17/5/2025).

Merujuk pada Pasal 10 PP 29/2021, jenis barang yang dilarang untuk diimpor diubah berdasarkan rapat koordinasi yang dipimpin oleh menko perekonomian dan dihadiri oleh menteri atau perwakilan yang berwenang untuk mewakili menteri.

Senada, Pasal 12 PP 29/2021 mengatur bahwa perubahan jenis barang yang dibatasi impornya dilakukan berdasarkan rapat koordinasi yang dipimpin oleh menko perekonomian dan dihadiri oleh menteri atau perwakilannya.

Bila kewenangan tersebut sudah dipindahkan Kemenko Pangan, Zulhas mengatakan pihaknya akan segera menindaklanjuti usulan penetapan lartas atas impor singkong. Saat ini, belum ada aturan yang membatasi atau melarang importasi singkong.

"Jadi singkong itu memang makanan, tapi dia kan diperdagangkan bebas, belum ada lartas. Nah, untuk melarang impor atau ekspor singkong itu belum di menko pangan," kata Zulhas.

Untuk saat ini, Kemendag pun mengaku siap membahas usulan penerapan lartas atas impor singkong bersama Kemenko Perekonomian. Menurut Plt Dirjen Perdagangan Luar Negeri Isy Karim, usulan lartas akan dibahas bila kondisi ekonomi global sudah kondusif. "

Kemenko Perekonomian menyampaikan pembahasan akan dilakukan saat kondisi ekonomi dunia semakin membaik," kata Isy. (dik)