RI Mencoba Realistis Hadapi Ancaman Tarif Impor Trump

Presiden Prabowo Subianto memerintahkan jajarannya untuk menyiapkan ketentuan TKDN yang lebih realistis guna meningkatkan daya saing industri.

"Kita harus realistis, TKDN dipaksakan, ini akhirnya kita kalah kompetitif. Saya sangat setuju, TKDN fleksibel saja, mungkin diganti dengan insentif," katanya.

Prabowo menuturkan pengaturan TKDN memang memiliki niat yang baik. Namun demikian, lanjutnya, ketentuan tersebut justru menekan daya saing industri nasional.

Menurutnya, TKDN memiliki korelasi dengan perkembangan pendidikan, teknologi, dan sains pada suatu negara. Dengan demikian, TKDN tidak bisa dipaksakan melalui regulasi.

"Kemampuan dalam negeri, konten dalam negeri itu ialah masalah luas, itu masalah pendidikan, iptek, sains. Jadi itu masalah, enggak bisa kita dengan cara bikin regulasi TKDN naik," tuturnya.

Relaksasi TKDN sendiri berpeluang diberikan untuk produk teknologi informasi dan komunikasi (information and communication technology/ICT).

Sebagai informasi, pemberlakuan TKDN atau local content requirements tersebut menjadi salah satu penyebab AS menerapkan bea masuk resiprokal sebesar 32% terhadap seluruh barang yang diimpor dari Indonesia.

"Indonesia menerapkan TKDN di berbagai sektor dan rezim perizinan impor yang kompleks," tulis White House dalam keterangan resminya.

Secara umum, ada 5 insentif yang disiapkan pemerintah untuk menghadapi tarif bea masuk oleh Presiden Trump. Pertama, perbaikan sistem administrasi pajak dan kepabeanan yang mencakup pemeriksaan pajak, restitusi pajak, hingga perizinan dan pengawasan impor.

Kedua, penyesuaian tarif PPh impor untuk produk tertentu asal AS. Ketiga, penyesuaian tarif bea masuk most favored nation (MFN) asal AS.

Keempat, penyesuaian tarif bea keluar untuk ekspor minyak sawit mentah (CPO). Kelima, percepatan penerbitan kebijakan trade remedies, seperti bea masuk antidumping, imbalan, dan safeguard.

Selain bahasan mengenai TKDN di atas, ada beberapa topik lain yang diulas oleh media massa pada hari ini. Di antaranya, APBN yang masih dibayangi defisit, ancang-ancang pemangkasan tarif bea masuk untuk impor asal AS, penghapusan kuota impor, hingga rencana pemerintah merevisi aturan pajak atas proses merger dan akuisisi perusahaan.

Berikut ulasan artikel perpajakan selengkapnya.

Tarif Impor Asal AS Dipangkas

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) akan menurunkan tarif bea masuk atas seluruh barang impor dari Amerika Serikat (AS) dan PPh Pasal 22 impor.

Penyesuaian tarif PPh Pasal 22 impor akan diberlakukan atas produk-produk tertentu seperti barang elektronik, ponsel, dan laptop. Tarif PPh Pasal 22 impor akan diturunkan dari 2,5% menjadi tinggal 0,5%.

Bea masuk atas barang impor dari AS akan diturunkan dari 5-10% menjadi sebesar 0-5%. Penurunan ini berlaku atas barang-barang yang dikenai tarif bea masuk most favoured nation (MFN).

"Jadi, anything yang bisa mengurangi tarif selama belum turun dari AS, kita akan coba lakukan," kata Menteri Keuangan Sri Mulyani. (DDTCNews)

Kuota Impor Bakal Dipangkas

Pemerintah akan menghapuskan ketentuan kuota impor. Kebijakan ini diberlakukan utamanya terhadap komoditas yang menyangkut hajat hidup orang banyak.

Sri Mulyani mengatakan penghapusan regulasi kuota impor akan memperbaiki iklim perdagangan internasional di Indonesia.

"Kalau ini dihapus sangat menentukan banget perbaikan dari sisi impor ekspor Indonesia," katanya. (DDTCNews, Harian Kompas)

Inflasi Rendah Efek Insentif Pajak

Badan Pusat Statistik mencatat laju inflasi yang hanya sebesar 1,03% (year-on-year/yoy) pada Maret 2025. Angka ini lebih rendah dibandingkan inflasi pada Maret 2024 yang mencapai 3,05%.

Kepala Badan Kebijakan Fiskal Febrio Kacaribu mengatakan laju inflasi tersebut tergolong rendah di tengah momentum bulan puasa dan Lebaran. Menurutnya, inflasi yang rendah tersebut antara lain disebabkan oleh pemberian berbagai insentif, termasuk dari sisi pajak.

"Berbagai insentif yang diberikan seperti diskon tarif tol dan PPN DTP tiket pesawat di masa HBKN Ramadan dan Idulfitri berkontribusi menahan kenaikan inflasi," katanya. (DDTCNews)

APBN Defisit Rp104,2 Triliun

Kementerian Keuangan mencatat kinerja APBN hingga Maret 2025 mengalami defisit senilai Rp104,2 triliun atau setara 0,43% terhadap PDB.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan defisit anggaran ini terjadi karena pendapatan negara senilai Rp516,1 triliun dan belanja negara mencapai Rp620,3 triliun. Menurutnya, pemerintah akan menjaga defisit tetap rendah karena berdampak pada penerbitan surat utang.

"Kita akan tetap menjaga APBN dan terutama utang kita secara tetap prudent, transparan, hati-hati," katanya. (DDTCNews)

Ketentuan Pajak Merger dan Akuisisi akan Diubah

Kemenkeu siap menyesuaikan ketentuan perpajakan guna mempermudah proses merger dan akuisisi oleh perusahaan.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan selama ini proses merger dan akuisisi masih terhambat akibat adanya konsekuensi pajak yang timbul setelah aksi korporasi tersebut.

"Kami sangat terbuka untuk membuka dan melihat aspek perpajakan agar perusahaan-perusahaan yang perlu melakukan merger dan akuisisi itu jauh bisa agile karena situasi memang mengharuskan begitu," ujar Sri Mulyani. (DDTCNews) (sap)