RKP 2026 Disusun, Wamenkeu Sebut Harus Selaras dengan Arahan Prabowo

"Saya ingin meminta ketika nanti melakukan penganggaran, yang tidak menjadi direktif presiden jangan dibuat-buatkan anggarannya. Yang dianggarkan adalah prioritas pembangunan dan yang menjadi arahan direktif presiden," katanya dalam kick off meeting penyusunan RKP 2026 dikutip pada Selasa (6/5/2025).

RKP merupakan dokumen perencanaan tahunan yang akan menjadi dasar penyusunan APBN 2026 bersama dengan dokumen Kondisi Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF). Keduanya akan disampaikan dalam pembicaraan pendahuluan bersama DPR paling lambat pada 20 Mei mendatang.

Suahasil menjelaskan penekanan prioritas pembangunan pada RKP 2026 terdiri atas 5 direktif Presiden dan program-program lain yang konkret, terukur, dan berdampak yang tersebar dalam seluruh prioritas nasional.

Prioritas nasional 2026 akan fokus kepada program kedaulatan pangan dan energi, yang di dalamnya mencakup optimalisasi Bulog, pelaksanaan lumbung pangan atau food estate, peningkatan bauran etanol dan biodiesel, energi terbarukan, pengembangan SPAM terintegrasi hulu ke hilir, serta pengelolaan sampah.

Setelahnya, pemerintah juga memiliki prioritas untuk mendorong ekonomi yang produktif dan inklusif. Prioritas tersebut terdiri atas program pendidikan dan kesehatan yang di dalamnya terdapat program makan bergizi gratis (MBG), percepatan renovasi sekolah, percepatan rumah sakit daerah, digitalisasi pendidikan, serta sekolah rakyat.

Selain itu, ada program lainnya seperti deregulasi dan kepastian hukum, percepatan pertumbuhan ekonomi melalui percepatan hilirisasi SDA dan optimalisasi potensi Danantara, adopsi teknologi dan inovasi, percepatan pengentasan kemiskinan, serta pengelolaan fiskal secara adaptif dan stabilitas makroekonomi.

Tidak hanya selaras dengan prioritas nasional dan arahan Presiden Prabowo, dia menyebut kementerian/lembaga juga perlu mengubah pola pikir dalam menyusun anggaran. Penyusunan anggaran tidak boleh lagi dimulai dari belanja operasional yang bersifat rutin, tetapi harus berangkat dari desain program terlebih dahulu.

"Kita tahu persis di dalam proses penyiapan anggaran, desain anggaran, biasanya kan bottom up. Kita harus berubah. Programnya yang duluan, bukan operasionalnya yang duluan," ujarnya.

Suahasil menambahkan pendekatan baru tersebut penting dilaksanakan agar setiap rupiah dalam APBN benar-benar digunakan untuk menjalankan program yang berdampak langsung bagi masyarakat dan dapat meningkatkan kesejahteraan. Dia pun meminta Bappenas memastikan RKP 2026 dapat menjadi pedoman bagi cara kerja baru yang lebih sinergis, efektif, dan terfokus pada hasil. (dik)