Logo-Pakpol Logo-Pakpol
Fokus
Reportase

Putus Rantai Kemiskinan, 100 Sekolah Rakyat Akan Dibangun Tiap Tahun

A+
A-
0
A+
A-
0
Putus Rantai Kemiskinan, 100 Sekolah Rakyat Akan Dibangun Tiap Tahun

Petugas menata papan tulis ruangan kelas Sekolah Rakyat untuk jenjang SMA di Sentra Terpadu Pangudi Luhur (STPL), Bekasi, Jawa Barat. ANTARA FOTO/Asprilla Dwi Adha/aww.

JAKARTA, DDTCNews - Presiden Prabowo Subianto menyebut sekolah rakyat perlu dibangun untuk memutus rantai kemiskinan lintas generasi.

Prabowo mengatakan pemerintah akan membangun sekolah rakyat lengkap dengan asramanya setidaknya sebanyak 100 sekolah per tahun. Hanya anak-anak dari keluarga tidak mampu yang bisa masuk sekolah tersebut.

"Saya akan membangun minimal 100 setiap tahun sekolah berasrama untuk keluarga yang paling tidak mampu, karena saya bertekad untuk memutus rantai kemiskinan. Kalau bapaknya pemulung, anaknya tidak boleh jadi pemulung," ujar Prabowo, dikutip pada Sabtu (10/5/2025).

Baca Juga: Ajukan Permohonan Pindah Kantor Pajak, WP Perlu Lampirkan KTP Terbaru

Guna memastikan peserta didik berasal dari keluarga tidak mampu, utamanya dari desil 1 dan 2, pemerintah akan melakukan verifikasi menggunakan data milik Kementerian Sosial, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), dan Badan Pusat Statistik (BPS).

Sebagai tahap awal, sebanyak 53 sekolah rakyat akan mulai beroperasi pada Juli 2025. Program ini diharapkan menjadi langkah konkret untuk memutus rantai kemiskinan antargenerasi.

"Kita harus berani. Siapa berani menang, berani benar, berhasil. Berani dulu, baru benar. Setelah berani benar, baru berhasil. Harus berani dulu. Kalau tidak berani, kita tidak bisa dapat apa-apa," kata Prabowo.

Baca Juga: PPPK: Konsultan Pajak Berperan Penting dalam Peningkatan Tax Ratio

Guna mendukung pembangunan sekolah rakyat, Prabowo mengatakan sudah ada lebih dari 200 bupati/wali kota yang menyiapkan lahan.

"Ternyata sambutannya lebih dari 200 [bupati/wali kota] sudah menyiapkan lahan antara sekitar 5 hektare sampai 8 hektare. Lumayan, sekolah SD, SMP, SMA, 5 hektare, saya kira jarang itu di Indonesia. Saya tadinya minta 20 hektare," ujar Prabowo. (dik)

Baca Juga: Cara Ajukan Permohonan Status Pemungut Bea Meterai Via Coretax

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

Topik : APBN, pendidikan, sekolah rakyat, pengentasan kemiskinan, akses pendidikan, pajak

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Jum'at, 09 Mei 2025 | 14:51 WIB
KONSULTASI PAJAK

Grup Dipecah, Cara Penerapan Ketentuan GMT Berubah?

Jum'at, 09 Mei 2025 | 14:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Tax Amnesty Berulang Dikhawatirkan Gerus Kepatuhan WP

Jum'at, 09 Mei 2025 | 14:00 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Butuh Tax Clearance? Begini Cara Mengajukan SKF Lewat Coretax

berita pilihan

Sabtu, 10 Mei 2025 | 12:15 WIB
KONGRES AKP2I

PPPK: Konsultan Pajak Berperan Penting dalam Peningkatan Tax Ratio

Sabtu, 10 Mei 2025 | 12:00 WIB
TIPS PAJAK

Cara Ajukan Permohonan Status Pemungut Bea Meterai Via Coretax

Sabtu, 10 Mei 2025 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PERPAJAKAN

Alur Impor Barang Pindahan yang Bebas Bea Masuk

Sabtu, 10 Mei 2025 | 10:45 WIB
KONGRES AKP2I

Pemilihan Ketum Periode 2025-2030, AKP2I Gelar Kongres

Sabtu, 10 Mei 2025 | 10:30 WIB
PROVINSI JAWA BARAT

Ada Pemutihan Pajak Kendaraan, Samsat Induk Tetap Buka hingga Minggu

Sabtu, 10 Mei 2025 | 10:00 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Kemenkeu Libatkan PPPK untuk Perkuat Joint Program

Sabtu, 10 Mei 2025 | 09:00 WIB
KOTA SUKABUMI

Sukabumi Akan Pajaki Kedai Kopi, Tarifnya 5%

Sabtu, 10 Mei 2025 | 08:30 WIB
FASILITAS KEPABEANAN

Insentif Kepabeanan Terealisasi Rp1,33 Triliun pada Kuartal I/2025