Logo-Pakpol Logo-Pakpol
Fokus
Reportase

Tumbuhkan Ekonomi, Jerman Percepat Depresiasi dan Pangkas Tarif Pajak

A+
A-
0
A+
A-
0
Tumbuhkan Ekonomi, Jerman Percepat Depresiasi dan Pangkas Tarif Pajak

Ilustrasi.

BERLIN, DDTCNews - Pemerintah Jerman menggelontorkan paket relaksasi pajak korporasi dalam rangka menggenjot kinerja perekonomian nasional pada tahun ini hingga 2029.

Menteri Keuangan Jerman Lars Klingbeil mengatakan fasilitas pajak korporasi diperlukan untuk meningkatkan investasi di tengah tren kontraksi ekonomi pada 2 tahun terakhir. Pada 2023 dan 2024, perekonomian Jerman tercatat terkontraksi masing-masing sebesar 0,3% dan 0,2%.

"Setelah 4 pekan menjabat, kami mengesahkan reformasi penting untuk mewujudkan kekuatan ekonomi baru," kata Klingbeil, dikutip pada Jumat (6/6/2025).

Baca Juga: Jakarta Beri Diskon Pajak Bahan Bakar hingga 80%, Begini Ketentuannya

Insentif yang diberikan pemerintah antara lain, pertama, depresiasi dipercepat sebesar 30% per tahun selama 3 tahun pada 2025 hingga 2027. Fasilitas depresiasi dipercepat diberlakukan guna meringankan beban keuangan wajib pajak badan.

Kedua, Jerman juga memberikan fasilitas depresiasi dipercepat bagi wajib pajak yang membeli kendaraan bermotor listrik. Wajib pajak dapat langsung membiayakan 75% harga kendaraan bermotor listrik pada tahun pembelian. Fasilitas ini juga berlaku pada 2025 hingga 2027.

"Langkah ini akan memperkuat pasar mobil listrik bekas," ungkap pelaku industri kendaraan bermotor yang tergabung dalam Verband der Automobilindustrie (VDA) dilansir brusselstimes.com.

Baca Juga: Pemerintah Rumuskan Stimulus Ekonomi di Semester II, Ini Bocorannya

Ketiga, Jerman akan menurunkan tarif pajak korporasi secara bertahap sebesar 1 poin persen per tahun mulai 2028 hingga 2032. Dengan langkah ini, tarif pajak korporasi Jerman akan turun dari saat ini sebesar 15% menjadi hanya sebesar 10% pada 2032.

Depresiasi dipercepat dan penurunan tarif pajak korporasi mendapatkan sambutan positif dari pelaku usaha. Namun, mereka berpandangan kebijakan-kebijakan pajak di atas perlu dibarengi dengan penurunan harga energi, debirokratisasi, dan peningkatan suplai tenaga kerja. (dik)

Baca Juga: Fasilitas PPN Rumah DTP Diputuskan Tetap 100% hingga Desember 2025

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

Topik : insentif pajak, insentif fiskal, jerman, pertumbuhan ekonomi

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Kamis, 10 Juli 2025 | 07:30 WIB
BERITA PAJAK HARI INI

Nilai Pemanfaatan Supertax Deduction oleh WP Dilaporkan Meningkat

Rabu, 09 Juli 2025 | 13:00 WIB
LAPORAN KEUANGAN DJP 2024

DJP Ungkap Tren Nilai Pemanfaatan Supertax Deduction oleh Wajib Pajak

Rabu, 09 Juli 2025 | 12:00 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Negosiasi Bea Masuk, DPR Yakin RI Mampu Capai Kesepakatan dengan AS

Rabu, 09 Juli 2025 | 10:30 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Negosiasi Tarif Trump, RI Komitmen Beli Produk AS Rp552 Triliun

berita pilihan

Sabtu, 26 Juli 2025 | 14:00 WIB
CORETAX SYSTEM

Permohonan Penetapan Daerah Tertentu Kini Bisa Diajukan via Coretax

Sabtu, 26 Juli 2025 | 13:30 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Kementerian Komdigi Tegaskan Tidak Serta Merta Kirim Data WNI ke AS

Sabtu, 26 Juli 2025 | 13:00 WIB
CORETAX SYSTEM

DJP Kirim Email ke 1,8 Juta Wajib Pajak, Ada Apa?

Sabtu, 26 Juli 2025 | 12:30 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Didanai Pajak, Dapur MBG Akan Rekrut Masyarakat Termiskin Jadi Pegawai

Sabtu, 26 Juli 2025 | 12:00 WIB
PMK 44/2025

Soal PPN DTP Bekal TNI, Pembetulan SPT Masa Maksimal Februari 2026

Sabtu, 26 Juli 2025 | 11:15 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Pajak Berisyarat DJP Jadi Finalis Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik

Sabtu, 26 Juli 2025 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PERPAJAKAN

Alur Penyampaian Keberatan di Bidang Kepabeanan dan Cukai via CEISA 4.

Sabtu, 26 Juli 2025 | 10:30 WIB
KEBIJAKAN KEPABEANAN

DJBC Perkuat Pengawasan BKC Ilegal di Pelabuhan dan Perbatasan