Logo-Pakpol Logo-Pakpol
Fokus
Reportase

Trump Bakal Pangkas Tarif PPh untuk Perusahaan Manufaktur Dalam Negeri

A+
A-
0
A+
A-
0
Trump Bakal Pangkas Tarif PPh untuk Perusahaan Manufaktur Dalam Negeri

Presiden AS Donald Trump.

WASHINGTON D.C., DDTCNews - Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump berkomitmen untuk memangkas tarif pajak bagi perusahaan manufaktur yang menyelenggarakan kegiatan produksi di AS.

Menurut Trump, pemangkasan tarif pajak untuk sektor manufaktur tersebut diperlukan dalam rangka meningkatkan produksi di dalam negeri.

"Kami ingin memangkas pajak atas produksi dan kegiatan manufaktur dalam negeri. Selain itu, kami juga akan memberikan fasilitas expensing 100%," katanya dalam pidato di hadapan anggota Kongres AS, dikutip pada Minggu (9/3/2025).

Baca Juga: Trump Komitmen Bebaskan Tip dan Uang Lembur dari Pajak Penghasilan

Trump berencana memberlakukan insentif untuk sektor manufaktur tersebut secara retroaktif mulai 20 Januari 2025. Bila perusahaan tidak memproduksi barangnya di AS dan justru memilih di negara lain, Trump berkomitmen untuk mengenakan bea masuk atas barang-barangnya.

"Selama berdekade-dekade, negara lain telah mengenakan bea masuk terhadap AS. Sekarang, saatnya kita mulai menggunakan bea masuk terhadap negara lain. Uni Eropa, China, Brazil, India, Meksiko, Kanada, dan banyak negara lain telah mengenakan bea masuk dengan tarif lebih tinggi ketimbang tarif yang kita kenakan. Ini sangat tidak adil," ujarnya.

Trump mencontohkan AS selama ini mengenakan bea masuk hanya sebesar 2,5% terhadap mobil yang diimpor dari Uni Eropa. Namun, Uni Eropa justru mengenakan bea masuk sebesar 10% atas mobil yang diekspor AS ke benua tersebut.

Baca Juga: DJP Bisa Lakukan Pemeriksaan Ulang Jika Ada Data Baru, Ini Aturannya

Untuk menindaklanjuti masalah tersebut, lanjut Trump, bea masuk resiprokal akan diberlakukan mulai 2 April 2025. Kemudian, apabila negara lain memberlakukan kebijakan nontarif maka AS juga akan melakukan hal yang sama.

"Berapapun yang mereka kenakan maka kita akan kenakan juga. Bila mereka menetapkan hambatan nontarif maka kita akan juga menetapkan hambatan nontarif agar mereka tidak bisa berbisnis di AS," katanya. (rig)

Baca Juga: Insentif Diskon PPN atas Tiket Pesawat

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

Topik : amerika serikat, insentif pajak, tarif pph badan, pajak, pajak internasional, manufaktur, bea masuk

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Sabtu, 08 Maret 2025 | 08:00 WIB
KABUPATEN KUDUS

Tutup Celah Kebocoran PAD, Pemkab Digitalkan Pungutan Retribusi-Pajak

Sabtu, 08 Maret 2025 | 07:30 WIB
BERITA PAJAK SEPEKAN

WP Jangan Salah! Sanksi Keterlambatan Upload Faktur Pajak Tak Dihapus

Jum'at, 07 Maret 2025 | 20:00 WIB
KAMUS PAJAK

Apa Itu Entitas Induk Utama dalam Pajak Minimum Global?

Jum'at, 07 Maret 2025 | 18:30 WIB
KANWIL DJP JAKARTA PUSAT

Kemenkeu dan Kejaksaan Komitmen Tingkatkan Koordinasi Penyidikan Pajak

berita pilihan

Minggu, 09 Maret 2025 | 13:30 WIB
AMERIKA SERIKAT

Trump Komitmen Bebaskan Tip dan Uang Lembur dari Pajak Penghasilan

Minggu, 09 Maret 2025 | 13:00 WIB
PMK 15/2025

DJP Bisa Lakukan Pemeriksaan Ulang Jika Ada Data Baru, Ini Aturannya

Minggu, 09 Maret 2025 | 12:30 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Prabowo: Danantara Konsolidasikan Aset untuk Tingkatkan Daya Saing

Minggu, 09 Maret 2025 | 12:00 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Dorong Pertumbuhan Ekonomi, Pemerintah Siap Optimalkan Penyaluran KUR

Minggu, 09 Maret 2025 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

Insentif Diskon PPN atas Tiket Pesawat

Minggu, 09 Maret 2025 | 10:30 WIB
TIPS PAJAK

Cara Cek Validitas Sertifikat Digital dan Kode Otorisasi di Coretax

Minggu, 09 Maret 2025 | 10:00 WIB
PROVINSI RIAU

Bikin Unit Baru, Gubernur Ingin Mudahkan WP Bayar Pajak Kendaraan

Minggu, 09 Maret 2025 | 09:00 WIB
SE-1/PB/2025

DJPb Rilis Surat Edaran terkait Perpajakan Pejabat Perbendaharaan

Minggu, 09 Maret 2025 | 08:30 WIB
KOTA DEPOK

SPPT Sudah Disebar, WP Diimbau Segera Bayar PBB Sebelum Jatuh Tempo