Logo-Pakpol Logo-Pakpol
Literasi
Kamis, 11 April 2024 | 11:30 WIB
KAMUS PAJAK DAERAH
Kamis, 11 April 2024 | 09:30 WIB
TIPS PAJAK
Rabu, 10 April 2024 | 14:00 WIB
KAMUS PAJAK DAERAH
Jum'at, 05 April 2024 | 17:30 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Data & Alat
Rabu, 03 April 2024 | 09:11 WIB
KURS PAJAK 03 APRIL 2024 - 16 APRIL 2024
Senin, 01 April 2024 | 10:15 WIB
KMK 5/2024
Rabu, 27 Maret 2024 | 09:21 WIB
KURS PAJAK 27 MARET 2024 - 02 APRIL 2024
Rabu, 13 Maret 2024 | 09:05 WIB
KURS PAJAK 13 MARET 2024 - 19 MARET 2024
Fokus
Reportase

Dapatkan Peraturan Pajak Terbaru via WhatsApp dan Email, Cek Caranya

A+
A-
3
A+
A-
3
Dapatkan Peraturan Pajak Terbaru via WhatsApp dan Email, Cek Caranya

Ilustrasi.

JAKARTA, DDTCNews - Proses perpajakan melibatkan berbagai aturan dan ketentuan yang sering kali rumit dan sulit dipahami. Proses tersebut dapat menyebabkan ketidakpahaman atau mispersepsi informasi pajak bagi banyak orang.

Oleh karena itu, penting bagi setiap individu dan perusahaan untuk selalu mengikuti peraturan terbaru terkait pajak guna menghindari kesalahan yang tidak diinginkan. Berikut adalah beberapa contoh perubahan pajak sesuai peraturan terbaru.

Pertama, pembaruan tarif pajak. Contoh, aturan baru sebagai pedoman untuk perhitungan pajak penghasilan (PPh) Pasal 21 berdasarkan PP 58/2023 dan berlaku efektif sejak 1 Januari 2024.

Baca Juga: Mulai 2025, Tarif PPN Kegiatan Membangun Sendiri Bakal Jadi 2,4 Persen

Kedua, penambahan atau penghapusan pajak. Contoh, aturan soal pajak karbon sebagian upaya pengendalian emisi karbon berdasarkan UU 7/2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP).

Ketiga, perubahan prosedur administrasi. Contoh, penambahan akumulasi penghasilan bruto pada bukti potong PPh final pesangon/manfaat pensiun menjadi salah satu fitur baru dalam e-bupot 21/26 berdasarkan PMK 16/2010 sebagai pelaksana Pasal 10 PP 68/2009.

Keempat, insentif pajak. Contoh, insentif pajak pertambahan nilai (PPN) yang ditanggung pemerintah atas penyerahan rumah tapak dan rumah susun. Hal ini diatur dalam PMK 7/2024.

Baca Juga: Catat, Ini Tahapan dan Jadwal Pilkada Serentak 2024

Dalam mengikuti perubahan-perubahan tersebut, penggunaan sumber informasi yang andal dan tepat waktu menjadi krusial.

Salah satu cara efektif untuk tetap update dengan peraturan pajak terbaru adalah melalui notifikasi peraturan harian dan mingguan yang disediakan oleh platform database Perpajakan DDTC.

Pengguna mendapatkan notifikasi peraturan yang baru dirilis setiap hari melalui chat WhatsApp dan rekapan peraturan terbaru mingguan melalui email.

Baca Juga: Hanya 5 Hari! Diskon 40% untuk Buku Pajak dan Langganan Premium

Perpajakan DDTC merupakan platform database perpajakan dengan akses mudah, fitur lengkap, dan konten yang dapat dipercaya. Dengan dukungan institusi pajak DDTC, platform ini mampu menyediakan lebih dari 26 ribu database terkait dengan perpajakan.

Masyarakat bisa mendapatkan notifikasi peraturan harian dan mingguan dari Perpajakan DDTC dengan berlangganan Perpajakan DDTC Premium. Harga berlangganan tersedia mulai dari Rp70.000 dan bisa secara bulanan atau tahunan.

Bagi masyarakat yang ingin mendapatkan notifikasi ini, Perpajakan DDTC memberikan free trial selama 7 hari. Masyarakat bisa menikmati seluruh manfaat akun Premium beserta notifikasi peraturan terbaru harian dan mingguan tersebut secara gratis.

Baca Juga: Pemadanan NIK-NPWP Sudah 91 Persen, Implementasi Penuh Makin Dekat

Yuk, coba gratis aplikasi Perpajakan DDTC melalui tautan berikut sekarang: https://perpajakan.ddtc.co.id/registration/ (rig)

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

Topik : perpajakan ddtc, perpajakan ddtc premium, ddtc, notifikasi peraturan, peraturan pajak, aplikasi pajak

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Rabu, 06 Maret 2024 | 18:00 WIB
UNIVERSITAS INDONESIA

Jadi Unggulan, Akuntansi FEB UI Siap Cetak Lulusan Berkualitas Global

Rabu, 06 Maret 2024 | 17:15 WIB
UNIVERSITAS INDONESIA

FEB UI dan DDTC Jalin Kerja Sama Pendidikan Pajak

Rabu, 06 Maret 2024 | 17:15 WIB
UNIVERSITAS INDONESIA

Indonesia Masih Butuh Profesional Pajak Andal, Anak Muda Perlu Bersiap

Rabu, 06 Maret 2024 | 14:00 WIB
PROVINSI SULAWESI SELATAN

Begini Ketentuan Pajak Daerah Terbaru di Provinsi Sulawesi Selatan

berita pilihan

Jum'at, 12 April 2024 | 14:30 WIB
PENGADILAN PAJAK

IKH Online Ubah Ketentuan Perpanjangan Izin Kuasa Hukum Pajak

Jum'at, 12 April 2024 | 14:00 WIB
LAPORAN ASIAN DEVELOPMENT BANK

ADB Proyeksikan Ekonomi Indonesia Tumbuh 5 Persen pada 2024-2025

Jum'at, 12 April 2024 | 13:30 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Lakukan Pemberian Cuma-Cuma, Begini Ketentuan Faktur Pajaknya

Jum'at, 12 April 2024 | 13:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Tahun Depan, PPN atas Pembelian Mobil Bekas Bakal Naik Jadi 1,2 Persen

Jum'at, 12 April 2024 | 12:30 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Wanita Cerai dan Punya 2 Tanggungan Anak, Begini Status PTKP-nya

Jum'at, 12 April 2024 | 11:45 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Masyarakat Masih Bisa Manfaatkan PPN Rumah DTP 100 Persen Hingga Juni

Jum'at, 12 April 2024 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

Penghitungan PPh 21 atas Upah Borongan Kurang dari Rp2,5 Juta per Hari

Jum'at, 12 April 2024 | 10:30 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Mulai 2025, Tarif PPN Kegiatan Membangun Sendiri Bakal Jadi 2,4 Persen