Logo-Pakpol Logo-Pakpol
Fokus
Reportase

Ada Joint Program, Ini Langkah Unit Vertikal DJP-DJBC Kejar Penerimaan

A+
A-
0
A+
A-
0
Ada Joint Program, Ini Langkah Unit Vertikal DJP-DJBC Kejar Penerimaan

Wakil Menteri Keuangan Anggito Abimanyu memberikan keterangan pers APBN KiTa edisi November 2024 di Jakarta, Jumat (8/11/2024). ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga/tom.

JAKARTA, DDTCNews - Wakil Menteri Keuangan Anggito Abimanyu menyebut unit vertikal Kemenkeu memiliki peran penting dalam mengamankan penerimaan negara.

Anggito mengatakan unit vertikal Ditjen Pajak (DJP) dan Ditjen Bea dan Cukai (DJBC) melaksanakan berbagai upaya untuk mencapai target penerimaan negara. Menurutnya, kantor-kantor tersebut bahkan saling berkolaborasi untuk mempercepat pengumpulan penerimaan negara, termasuk melalui joint program.

"Melalui join audit, penelitian ulang, pemetaan risiko, dan distribusi target yang terukur, kantor-kantor @kemenkeuri di daerah berperan aktif menjaga capaian penerimaan negara," katanya melalui Instagram, Senin (7/7/2025).

Baca Juga: DJP Catat Piutang Pajak 2024 Naik 2,19 Persen

Dalam unggahan di media sosial, Anggito membagikan cerita mengenai kunjungan kerjanya ke Yogyakarta, pekan lalu. Pada kesempatan tersebut, dia bertemu pegawai di Kanwil DJP DIY dan KPPBC Yogyakarta.

Salah satu isu yang dibahas dalam kunjungannya tersebut adalah pelaksanaan joint program untuk optimalisasi penerimaan negara. Joint program menjadi salah satu strategi yang dilaksanakan Kemenkeu untuk mengoptimalkan penerimaan negara.

"Upaya ini menjadi bagian penting dalam memastikan keberlanjutan APBN," ujarnya.

Baca Juga: DJP Sebut Indonesia Butuh Lebih Banyak Konsultan Pajak

Joint program telah menjadi agenda rutin Kemenkeu untuk mengoptimalkan penerimaan negara. Pelaksanaan joint program ini melibatkan berbagai unit eselon I Kemenkeu termasuk DJP, DJBC, Setjen, Ditjen Anggaran (DJA), dan Lembaga National Single Window (LNSW).

Pelaksanaan joint program didasarkan pada KMK Nomor 210/KMK.01/2021 s.t.d.d KMK-570/KM.1/2023 tentang Program Sinergi Reformasi dalam Rangka Optimalisasi Penerimaan Negara.

Joint program diharapkan mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan/atau wajib bayar, serta angka piutang bisa ditekan. Selain itu, unit-unit eselon I Kemenkeu akan saling bekerja sama untuk meningkatkan kemudahan layanan terhadap wajib pajak dan/atau wajib bayar.

Baca Juga: Pacu UMKM Lokal, KPP dan KP2KP Gelar Business Development Service

Sebelumnya, Kemenkeu melaporkan realisasi pendapatan negara pada semester I/2025 senilai Rp1.201,8 triliun. Pos pendapatan negara ini utamanya ditopang oleh penerimaan pajak senilai Rp831,3 triliun, yang masih terkontraksi 6,21%.

Kemudian, penerimaan kepabeanan dan cukai terealisasi senilai Rp147 triliun atau mampu tumbuh 9,6%. Sedangkan untuk penerimaan negara bukan pajak (PNBP), terkumpul senilai Rp222,9 triliun.

Adapun untuk sepanjang tahun ini, pendapatan negara diproyeksi tidak mampu mencapai target. Outlook pendapatan negara hanya senilai Rp2.865,5 triliun atau 95,4% dari target Rp3.005,1 triliun. (dik)

Baca Juga: Perbaikan Dikebut, DJP Harap Coretax Bisa Lebih Smooth

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

Topik : joint program, joint audit, joint investigation, DJP, DJBC, DJA

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Rabu, 02 Juli 2025 | 10:30 WIB
KANWIL DJP DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Hasil Penyidikan, Kanwil DJP Ini Tetapkan Tersangka Pidana Pajak Baru

Selasa, 01 Juli 2025 | 10:00 WIB
KANWIL DJP JAWA TIMUR III

Pilih Tarif Umum dari Awalnya PPh 0,5%, WP Perlu Ajukan Pemberitahuan

Senin, 30 Juni 2025 | 18:30 WIB
KANWIL DJP JAWA TIMUR III

Wah! Dinas Pendidikan Finalkan Materi tentang Pajak untuk Siswa SMP

Senin, 30 Juni 2025 | 15:09 WIB
KEBIJAKAN EKONOMI

Relaksasi Impor Direkam Sistem CEISA, Kemenkeu: Pengawasan Makin Andal

berita pilihan

Senin, 07 Juli 2025 | 20:31 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Bea Keluar akan Diperluas untuk Emas & Batubara, Demi Kerek Penerimaan

Senin, 07 Juli 2025 | 20:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

DJP Catat Piutang Pajak 2024 Naik 2,19 Persen

Senin, 07 Juli 2025 | 20:00 WIB
KEM-PPKF 2026

Optimalkan Pajak 2026, Komisi XI DPR Minta Pemerintah Lakukan Ini

Senin, 07 Juli 2025 | 19:30 WIB
CORETAX SYSTEM

Hal-Hal yang Perlu Diketahui dalam Penulisan Alamat NPWP di Coretax

Senin, 07 Juli 2025 | 19:00 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Dividen Tak Diinvestasikan, WP OP Harus Setor Sendiri Pajak Terutang

Senin, 07 Juli 2025 | 18:30 WIB
KAMUS PAJAK

Apa Itu PPh Final UMKM?

Senin, 07 Juli 2025 | 18:07 WIB
DDTC ACADEMY - EXCLUSIVE SEMINAR

Early Bird Tinggal Hari Ini, Seminar Transfer Pricing Jasa Intragrup

Senin, 07 Juli 2025 | 18:00 WIB
KEBIJAKAN EKONOMI

Mendagri Minta Pemda Dukung Target Pertumbuhan Ekonomi Nasional 8%

Senin, 07 Juli 2025 | 17:30 WIB
CORETAX SYSTEM

DJP Luncurkan Aplikasi Genta