Aturan Pemungutan PPh Pasal 22 Marketplace, Download di Sini

“Perlu menetapkan PMK tentang penunjukan pihak lain sebagai pemungut PPh serta tata cara pemungutan, penyetoran, dan pelaporan PPh yang dipungut oleh pihak lain atas penghasilan yang diterima atau diperoleh pedagang dalam negeri dengan mekanisme PMSE,” bunyi pertimbangan PMK 37/2025, dikutip pada Selasa (15/7/2025).

Beleid yang berlaku mulai 14 Juli 2025 itu di antaranya memerinci kriteria penyelenggara PMSE yang ditunjuk sebagai pemungut PPh Pasal 22. PMK 37/2025 juga memerinci kriteria pedagang dalam negeri melalui PMSE yang dikenakan PPh Pasal 22. Simak Resmi Terbit! PMK Pemungutan PPh Pasal 22 oleh Marketplace

Dalam pelaksanaannya, merchant diwajibkan menyampaikan informasi kepada pihak marketplace sebagai dasar pemungutan. PMK ini juga mengatur tarif pemungutan PPh Pasal 22 sebesar 0,5%, yang dapat bersifat final maupun tidak final.

Sehubungan dengan terbitnya PMK 37/2025, Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas DJP Rosmauli menjelaskan kebijakan ini dilatarbelakangi oleh pesatnya perkembangan perdagangan melalui marketplace di Indonesia, terutama setelah pandemi Covid-19.

Pandemi mendorong perubahan perilaku konsumen ke arah digital. Perkembangan tersebut diperkuat dengan tingginya jumlah penduduk Indonesia, meningkatnya penggunaan smartphone dan internet, serta kemajuan teknologi finansial yang semakin memudahkan transaksi secara daring.

Selain itu, pengaturan penunjukan penyelenggara PMSE sebagai pemungut PPh bertujuan menciptakan keadilan berusaha (level playing field) antara pelaku usaha digital dan konvensional. Praktik kebijakan perpajakan yang serupa telah diterapkan di beberapa negara seperti Meksiko, India, Filipina, dan Turki. Simak Keterangan Resmi DJP Soal Penunjukan Marketplace sebagai Pemungut PPh

Secara lebih terperinci, PMK 37/2025 terdiri atas 5 bab dan 18 pasal. Berikut perinciannya:

BAB I KETENTUAN UMUM (Pasal 1)

BAB II PENUNJUKAN PIHAK LAIN SEBAGAI PEMUNGUT PAJAK PENGHASILAN DAN PEMENUHAN KEWAJIBAN PERPAJAKAN

• Bagian Kesatu: Penunjukan Pihak Lain sebagai Pemungut Pajak Penghasilan (Pasal 2 – Pasal 4)
• Bagian Kedua: Kriteria Pedagang dalam Negeri dan Penyampaian Informasi oleh Pedagang dalam Negeri kepada Pihak Lain (Pasal 5 – Pasal 6)
• Bagian Ketiga: Pemungutan Pajak Penghasilan (Pasal 7 – Pasal 11)
• Bagian Keempat: Dokumen Pemungutan Pajak (Pasal 12 – Pasal 13)
• Bagian Kelima: Tata Cara Penyetoran Pajak Penghasilan dan Penyampaian SPT Masa bagi Pihak Lain (Pasal 14 – Pasal 15)

BAB III SANKSI (Pasal 16)

BAB IV KETENTUAN PERALIHAN (Pasal 17)

BAB V KETENTUAN PENUTUP (Pasal 18)

Untuk membaca PMK 37/2025 secara lengkap, Anda dapat mengunduh (download) melalui situs web Perpajakan DDTC.