Logo-Pakpol Logo-Pakpol
Komunitas
Kamis, 10 Juli 2025 | 09:20 WIB
DDTC ACADEMY - EXCLUSIVE SEMINAR
Selasa, 08 Juli 2025 | 15:30 WIB
UNIVERSITAS GADJAH MADA
Senin, 07 Juli 2025 | 18:07 WIB
DDTC ACADEMY - EXCLUSIVE SEMINAR
Senin, 07 Juli 2025 | 08:27 WIB
DDTC ACADEMY - EXCLUSIVE SEMINAR
Fokus
Reportase

Bimo Wijayanto Resmi Dilantik Jadi Dirjen Pajak

A+
A-
3
A+
A-
3
Bimo Wijayanto Resmi Dilantik Jadi Dirjen Pajak

Penyerahan memori jabatan dari Suryo Utomo kepada Dirjen Pajak Bimo Wijayanto.

JAKARTA, DDTCNews - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati resmi melantik Bimo Wijayanto sebagai dirjen pajak pagi ini, Jumat (23/5/2025).

Bimo menggantikan Suryo Utomo yang kini menjabat sebagai kepala Badan Teknologi, Informasi, dan Intelijen Keuangan. Dalam pelantikan tersebut, Suryo Utomo selaku dirjen pajak sebelumnya juga telah melaksanakan penyerahan berita acara serah terima jabatan dan buku memori jabatan kepada Bimo Wijayanto selaku dirjen pajak yang baru.

"Saya percaya bahwa Saudara-Saudara akan melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan. Semoga Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa bersama kita," kata Sri Mulyani.

Baca Juga: Cara Buat Pencatatan Sederhana Via Coretax DJP untuk UMKM

Sebagai informasi, Bimo lahir di Bajawa, Flores, Nusa Tenggara Timur (NTT) pada 5 Juli 1977. Bimo menyelesaikan studi S1 Akuntansi di UGM pada 2000 dan studi S2 di University of Queensland pada 2005. Bimo juga memperoleh gelar Ph.d di bidang ekonomi dari University of Canberra serta gelar postdoctoral dari Duke University pada 2014.

Sebelum dilantik sebagai dirjen pajak, jabat terakhir Bimo adalah sekretaris deputi bidang kerja sama ekonomi dan investasi pada Kedeputian Bidang Kerja Sama Ekonomi dan Investasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

Adapun pada 2020, Bimo sempat bertugas sebagai asisten deputi investasi pada Kedeputian Pertambangan dan Investasi di Kementerian Koordinator Maritim dan Investasi.

Baca Juga: Kantor Pajak Audiensi dengan Kepolisian, Penegakan Hukum Lebih Greget?

Pada 2019 hingga 2020, Bimo sempat dipercaya bertugas sebagai tenaga ahli utama pada Kedeputian Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan KSP. Ketika menduduki jabatan tersebut, Bimo bertugas menajamkan program prioritas kementerian-kementerian inti.

Tak hanya itu, Bimo juga bertanggung jawab menyiapkan bahan pertemuan kepala staf presiden, talking points Presiden Joko Widodo, serta bahan-bahan rapat terbatas bertema perpajakan, antikorupsi, serta antipencucian uang.

Selama mengabdi di DJP, Bimo pernah menjabat sebagai analis senior Center for Tax Analysis (CTA) pada 2014 hingga 2015 serta kepala seksi dampak kebijakan makro ekonomi pada Direktorat Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan.

Baca Juga: Billing Sudah Expired tapi Belum Balik ke Konsep SPT, DJP Sarankan Ini

Di luar pemerintahan, Bimo juga sempat ditugaskan menjadi komite audit PT Asuransi Jasindo, komisaris PT Inka Multi Solusi, hingga komisaris independen PT Phapros Tbk. (dik)

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

Topik : dirjen pajak, ditjen pajak, djp

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Minggu, 06 Juli 2025 | 08:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Masuk Libur Sekolah, DJP: Diskon Pajak Tiket Pesawat Masih Berlaku

Sabtu, 05 Juli 2025 | 14:00 WIB
PER-7/PJ/2025

PER-7/PJ/2025 Perinci Kriteria dan Ketentuan Penghapusan NPWP

Sabtu, 05 Juli 2025 | 08:30 WIB
KANWIL DJP JAKARTA SELATAN II

Hingga Mei 2025, Realisasi Pajak DJP Jaksel II Capai Rp28 Triliun

Jum'at, 04 Juli 2025 | 20:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

DPR Sebut Pemungutan Pajak oleh Marketplace Masih Wacana

berita pilihan

Kamis, 10 Juli 2025 | 20:00 WIB
KEBIJAKAN EKONOMI

Menko Zulhas Klaim Ada 103 Kopdes yang Sudah Punya Model Bisnis

Kamis, 10 Juli 2025 | 19:30 WIB
TIPS PAJAK

Cara Buat Pencatatan Sederhana Via Coretax DJP untuk UMKM

Kamis, 10 Juli 2025 | 19:00 WIB
KANWIL DJP SULSELBRATA

Kantor Pajak Audiensi dengan Kepolisian, Penegakan Hukum Lebih Greget?

Kamis, 10 Juli 2025 | 18:30 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Billing Sudah Expired tapi Belum Balik ke Konsep SPT, DJP Sarankan Ini

Kamis, 10 Juli 2025 | 18:00 WIB
PER-11/PJ/2025

Pembetulan SPT Bikin PPh 25 Lebih Bayar, Tak Bisa Dipindahbukukan

Kamis, 10 Juli 2025 | 17:00 WIB
PER-7/PJ/2025

Buka Cabang Baru, NITKU Harus Dibuat Paling Lambat 1 Bulan

Kamis, 10 Juli 2025 | 16:30 WIB
PAJAK DAERAH

Kemendagri Minta Pemda Buat Terobosan untuk Perkuat PAD

Kamis, 10 Juli 2025 | 15:30 WIB
IBU KOTA NUSANTARA (IKN)

Insentif Pajak IKN Masih Sepi Peminat