Logo-Pakpol Logo-Pakpol
Data & Alat
Rabu, 26 Februari 2025 | 08:15 WIB
KURS PAJAK 26 FEBRUARI 2025 - 04 MARET 2025
Rabu, 19 Februari 2025 | 09:45 WIB
KURS PAJAK 19 FEBRUARI 2025 - 25 FEBRUARI 2025
Rabu, 12 Februari 2025 | 09:27 WIB
KURS PAJAK 12 FEBRUARI 2025 - 18 FEBRUARI 2025
Rabu, 05 Februari 2025 | 11:07 WIB
PAJAK MINIMUM GLOBAL
Fokus
Reportase

Cara Mengajukan SKB PPnBM di Wilayah IKN via DJP Online

A+
A-
0
A+
A-
0
Cara Mengajukan SKB PPnBM di Wilayah IKN via DJP Online

MELALUI Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 28/2024, pemerintah memberikan berbagai insentif pajak bagi daerah Ibu Kota Nusantara (IKN). Hal ini ditujukan untuk menarik investasi, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi di wilayah IKN.

Salah satu insentif yang diberikan ialah pengecualian pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM). Untuk memanfaatkan fasilitas ini, wajib pajak perlu mengajukan permohonan surat keterangan bebas (SKB) PPnBM terlebih dahulu.

SKB PPnBM adalah surat keterangan yang menyatakan wajib pajak diberikan pengecualian melalui pembebasan dari pengenaan PPnBM atas impor atau perolehan Barang Kena Pajak (BKP) yang tergolong mewah selain kendaraan bermotor.

Baca Juga: Biar Lapor SPT Tahunan Lancar, Coba Ikuti Saran dari DJP Ini

Nah, DDTCNews kali ini akan membahas cara mengajukan permohonan SKB PPnBM wilayah IKN melalui DJP Online. Mula-mula, kunjungi pajak.go.id dan lakukan login dengan mengisikan NPWP, kata sandi, dan kode keamanan.

Kemudian, pilih menu Layanan dalam dashboard DJP Online. Selanjutnya, klik Permohonan. Dalam menu tersebut, akan terdapat kolom yang bertuliskan jenis fasilitas. Pilih jenis fasilitas SKB PPnBM Wilayah IKN.

Lalu, Anda akan diminta menuliskan beberapa informasi mengenai role Anda sebagai pemohon, identitas Anda, dan informasi detail transaksi PPnBM. Mengenai identitas, Anda akan diminta menuliskan NPWP, nama, dan alamat.

Baca Juga: AS Pungut Bea Masuk 25% Atas Barang China, Kanada-Meksiko Diminta Ikut

Selanjutnya, Anda mengisi detail transaksi PPnBM, seperti jenis BKP, nama BKP, dan menentukan lokasi objek pajak. Keterangan lokasi meliputi provinsi, kabupaten, kecamatan, kelurahan, serta alamat lengkap yang mencakup nama dan nomor jalan.

Setelah itu, Anda akan diminta untuk menentukan koordinat lokasi objek pajak pada peta yang telah disediakan. Kemudian, Anda harus mengisi nilai, tanggal transaksi, jumlah BKP, dan keterangan tambahan yang relevan.

Setelah semua informasi sudah terisi, Anda bisa mengunggah dokumen pendukung yang disyaratkan. Pastikan, Anda telah mencentang kotak yang menyatakan bahwa Anda bertanggung jawab atas kebenaran informasi beserta dokumen pendukung yang dilampirkan.

Baca Juga: Ada Digitalisasi, Target Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Tercapai

Apabila sudah dicentang maka informasi dan dokumen dapat diserahkan dengan cara menekan Submit. Kemudian, layar akan memunculkan pop-up yang meminta Anda untuk memasukkan kode keamanan yang tertulis.

Setelah menuliskan kode keamanan pada kolom yang disediakan, klik Kirim Permohonan untuk menyelesaikan proses pengajuan. Jika berhasil, layar akan beralih ke halaman Monitoring. Dalam halaman ini akan memuat daftar permohonan yang telah diajukan beserta statusnya.

Terkait dengan permohonan yang telah berhasil diajukan, Anda dapat melihat ataupun mengunduh dengan cara mengklik ikon berbentuk dokumen pada kolom aksi. Selesai. Semoga bermanfaat.

Baca Juga: DJP Jaksel II dan KPP PMA Enam Gelar Sosialisasi Coretax dan SPT

Tambahan informasi, DDTC baru-baru ini juga telah merilis buku Panduan Insentif Perpajakan di Indonesia 2024. Publikasi ini merupakan buku ke-25 yang diterbitkan DDTC.

Buku ini ditulis oleh Founder DDTC Darussalam dan Danny Septriadi bersama dengan Director DDTC Fiscal Research & Advisory B. Bawono Kristiaji, DDTC Internal Tax Solutions Lead Made Astrin Dwi Kartini, serta DDTC Academy Lead N. Daniel Sohilait. (Syallom Aprinta Cahya Prasdani/rig)

Baca Juga: Pungutan Pajak dalam Konser Musik

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

Topik : tips pajak, tips, pajak, surat keterangan bebas, djp online, ibu kota nusantara, IKN, PPnBM

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Jum'at, 28 Februari 2025 | 11:30 WIB
CORETAX SYSTEM

Lupa EFIN, Wajib Pajak Bisa Manfaatkan 5 Saluran Ini

Jum'at, 28 Februari 2025 | 11:21 WIB
KEPATUHAN PAJAK

Biar Fokus Puasa, DJP Sarankan WP segera Lapor SPT Tahunan 2024

Jum'at, 28 Februari 2025 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PERPAJAKAN

Tarif Bea Masuk dan PDRI Barang Kiriman Terbaru Berdasarkan PMK 4/2025

Jum'at, 28 Februari 2025 | 10:30 WIB
KPP MINYAK DAN GAS BUMI

WP Migas Lapor LPN Kini melalui Coretax DJP, Tak Lagi Manual

berita pilihan

Sabtu, 01 Maret 2025 | 15:00 WIB
KEPATUHAN PAJAK

Biar Lapor SPT Tahunan Lancar, Coba Ikuti Saran dari DJP Ini

Sabtu, 01 Maret 2025 | 14:30 WIB
AMERIKA SERIKAT

AS Pungut Bea Masuk 25% Atas Barang China, Kanada-Meksiko Diminta Ikut

Sabtu, 01 Maret 2025 | 12:30 WIB
DANANTARA

ASN Siap-Siap! Bisa Dimutasi Jadi Pegawai Danantara

Sabtu, 01 Maret 2025 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

Pungutan Pajak dalam Konser Musik

Sabtu, 01 Maret 2025 | 09:00 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Pemerintah Klaim Makan Bergizi Gratis Sudah Diterima 2 Juta Anak

Sabtu, 01 Maret 2025 | 08:30 WIB
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

Ada Opsen, Penerimaan Pajak Kendaraan Kepri Susut Rp10 Miliar