Logo-Pakpol Logo-Pakpol
Literasi
Kamis, 29 Mei 2025 | 13:00 WIB
KELAS PENETAPAN DAN KETETAPAN PAJAK (1)
Rabu, 28 Mei 2025 | 18:00 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Selasa, 27 Mei 2025 | 09:10 WIB
LAPORAN FOKUS
Komunitas
Selasa, 27 Mei 2025 | 13:32 WIB
DDTC ACADEMY - EXCLUSIVE WEBINAR
Senin, 26 Mei 2025 | 09:27 WIB
DDTC ACADEMY – PRACTICAL COURSE
Kamis, 22 Mei 2025 | 17:43 WIB
DDTC ACADEMY - EXCLUSIVE SEMINAR
Kamis, 22 Mei 2025 | 10:30 WIB
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BULUKUMBA
Fokus
Reportase

DJBC Atur Penerapan e-Seal untuk Pengangkutan Barang Impor-Ekspor

A+
A-
0
A+
A-
0
DJBC Atur Penerapan e-Seal untuk Pengangkutan Barang Impor-Ekspor

Ilustrasi.

JAKARTA, DDTCNews - Ditjen Bea dan Cukai (DJBC) menerbitkan Keputusan Dirjen Bea dan Cukai Nomor KEP-97/BC/2025 mengenai penerapan e-seal dalam rangka pengangkutan barang impor dan/atau ekspor.

Pertimbangan KEP-97/BC/2025 menyatakan penerapan e-seal menjadi bagian dari upaya peningkatan efisiensi dan efektivitas pelayanan dan pengawasan dalam rangka pengangkutan barang impor dan/atau barang ekspor. Selain itu, e-seal juga untuk mendukung pelaksanaan program Green Customs dan green logistics, serta mendorong terciptanya praktik kerja yang ramah lingkungan.

"Segel elektronik (electronic seal) yang selanjutnya disebut e-seal adalah segel atau tanda pengaman yang dilengkapi dengan piranti elektronik dan/atau terhubung dengan sistem elektronik tertentu yang disetujui oleh pejabat Bea dan Cukai," bunyi penggalan diktum kesatu KEP-97/BC/2025, dikutip pada Rabu (28/5/2025).

Baca Juga: Kadin Vietnam Tolak Pembebasan Bea Masuk untuk Produk Impor e-Commerce

Penggunaan e-seal memanfaatkan fitur global positioning system (GPS) sehingga kontainer dapat dilacak melalui sistem mulai titik awal pemasangan e-seal, jalur yang dilalui, hingga titik akhir e-seal tersebut dilepas.

E-seal yang digunakan untuk proses bisnis kepabeanan disediakan oleh pengguna jasa kepabeanan yang meliputi importir, eksportir, pengangkut, pengusaha tempat penimbunan sementara, pengusaha tempat penimbunan berikat, atau pengguna jasa kepabeanan lainnya yang terkait dengan proses bisnis kepabeanan; dan/atau provider e-seal yang ditunjuk oleh pengguna jasa kepabeanan berdasarkan kesepakatan usaha (business to business).

Pengguna jasa kepabeanan yang menyediakan e-seal memiliki 2 kewajiban. Pertama, menyediakan e-seal yang sudah tersertifikasi dan/atau memenuhi persyaratan untuk proses bisnis kepabeanan dan cukai.

Baca Juga: Bertambah, DJBC Catat 179 Perusahaan Sudah Berpredikat AEO

Kedua, melakukan integrasi sistem e-seal yang dimiliki ke sistem komputer pelayanan (SKP) dengan mengajukan permohonan kepada Direktur Informasi Kepabeanan dan Cukai DJBC.

Sementara itu, provider e-seal yang menyediakan e-seal memiliki 3 kewajiban. Pertama, wajib memiliki izin usaha di bidang logistik, peralatan, peralatan digital, keamanan, keamanan digital, dan/atau usaha lain yang terkait.

Kedua, menyediakan e-seal yang sudah tersertifikasi dan/atau memenuhi persyaratan untuk proses bisnis kepabeanan dan cukai. Ketiga, melakukan integrasi sistem e-seal yang dimiliki ke SKP dengan mengajukan permohonan kepada Direktur Informasi Kepabeanan dan Cukai DJBC.

Baca Juga: Pengusaha Minta Dirjen Bea Cukai Prioritaskan Penindakan Impor Ilegal

Direktur Informasi Kepabeanan dan Cukai DJBC akan memproses permohonan yang diajukan pengguna jasa kepabeanan dan provider e-seal dengan melakukan penelitian kemampuan pemohon untuk melakukan integrasi sistem e-seal dengan SKP, melakukan uji coba integrasi dengan SKP, serta menerbitkan persetujuan integrasi setelah syarat teknis terpenuhi.

Persetujuan integrasi ini dapat dilakukan pembekuan atau pencabutan oleh Direktur Informasi Kepabeanan DJBC berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi.

Dalam KEP-97/BC/2025 turut dijelaskan soal penetapan rencana rute (route plan) oleh kantor pabean. Route plan adalah rencana perjalanan sarana pengangkut dari tempat asal sampai dengan tempat tujuan yang meliputi rute perjalanan, geofence, perkiraan jarak tempuh dan perkiraan waktu perjalanan.

Baca Juga: Tak Patuhi Ketentuan, 1,6 Juta Produk Impor Ilegal Asal China Disita

Route plan paling sedikit memuat alternatif rute perjalanan, geofence, estimasi jarak tempuh, dan estimasi waktu perjalanan.

Mengenai pemasangan dan pelepasan e-seal, berlaku beberapa ketentuan. Pertama, e-seal harus dipasang sebelum barang diangkut keluar dari tempat asal di kawasan pabean, tempat penimbunan berikat, atau tempat lain sesuai dengan prosedur kepabeanan yang berlaku.

Kedua, e-seal dilepas setelah barang sampai di tempat tujuan di kawasan pabean, tempat penimbunan berikat, atau tempat lain sesuai dengan prosedur kepabeanan yang berlaku. Ketiga, pemasangan dan pelepasan e-seal dapat dilakukan oleh pengusaha tempat penimbunan sementara, pengusaha tempat penimbunan berikat, pengangkut, atau pihak lain yang terkait langsung sesuai dengan prosedur kepabeanan yang berlaku.

Baca Juga: Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Alat untuk Cegah Pencemaran Lingkungan

Keempat, dalam hal pengangkutan barang sudah dilakukan pengamanan dengan e-seal, pejabat Bea dan Cukai tidak melakukan penyegelan dan/atau pengamanan dengan metode lain.

"Keputusan direktur jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan [pada 23 Mei 2025]," bunyi diktum keempat belas KEP-97/BC/2025.

KEP-97/BC/2025 memiliki lampiran yang menjelaskan tahapan penerapan e-seal secara mandatory dalam rangka pengangkutan barang impor dan/atau ekspor. Penerapan e-seal dilaksanakan secara bertahap dan akan melewati tahapan awal selama 3 bulan sebelum diterapkan secara mandatory.

Baca Juga: Ada PMK Baru Soal Impor Barang Kiriman, Perdirjen Ini Ikut Direvisi

Pada tahap I, e-seal akan diterapkan di KPUBC Tipe A Tanjung Priok dan KPUBC Tipe C Soekarno-Hatta. Penerapan e-seal tahap awal dimulai pada Juni 2025, serta untuk penerapan secara mandatory pada September 2025. (dik)

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

Topik : pengawasan kepabeanan, ekspor, impor, e-seal, arus logistik

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Jum'at, 09 Mei 2025 | 17:00 WIB
KEBIJAKAN KEPABEANAN

DJBC Terapkan Secara Penuh CEISA 4.0 Tahap ke-20

Rabu, 07 Mei 2025 | 19:30 WIB
PENERIMAAN BEA DAN CUKAI

DJBC: Setoran Bea Masuk Kontraksi Imbas Insentif Nol Persen Impor EV

Rabu, 07 Mei 2025 | 14:00 WIB
KEBIJAKAN KEPABEANAN

Siapkan Eksportir Hadapi Kebijakan Tarif AS, Begini Langkah DJBC

Selasa, 06 Mei 2025 | 08:30 WIB
PMK 50/2024

Cegah Kebocoran Penerimaan, Pengawasan Pengangkutan Kini Diperkuat

berita pilihan

Kamis, 29 Mei 2025 | 16:00 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Jika Ortu Tak Punya NPWP, Hibah ke Anaknya Tetap Tidak Kena Pajak?

Kamis, 29 Mei 2025 | 13:00 WIB
KELAS PENETAPAN DAN KETETAPAN PAJAK (1)

Pengertian dan Ruang Lingkup Ketetapan Pajak

Kamis, 29 Mei 2025 | 12:30 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Bertemu Lembaga Pemeringkat Utang, Sri Mulyani Tegaskan APBN Prudent

Kamis, 29 Mei 2025 | 12:00 WIB
KEBIJAKAN KEPABEANAN

Beri Banyak Fasilitas, DJBC Harap Daya Saing Industri Meningkat

Kamis, 29 Mei 2025 | 11:30 WIB
KONSULTASI PAJAK

Mau Beli Rumah dengan PPN DTP 100 Persen? Ini yang Harus Diperhatikan!

Kamis, 29 Mei 2025 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

Tugas dan Fungsi Ditjen Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan

Kamis, 29 Mei 2025 | 10:30 WIB
PERTUMBUHAN EKONOMI

Ingatkan Target 8 Persen, Kemendagri Minta Pemda Fokus Pacu Ekonomi

Kamis, 29 Mei 2025 | 10:00 WIB
PROVINSI BALI

Begini Aturan dan Tarif Pajak Kendaraan Bermotor di Provinsi Bali

Kamis, 29 Mei 2025 | 09:30 WIB
KABUPATEN BIREUEN

Tagih Utang Pajak Daerah Rp22 Miliar, Pemda Gandeng Kejaksaan