H-2 Lebaran Tapi THR Belum Cair? Adukan ke Sini!
Petugas membagikan uang tunjangan hari raya (THR) kepada warga di Kantor Desa Wunut, Tulung, Klaten, Jawa Tengah, Selasa (18/3/2025). Pemerintah setempat memberikan tunjangan hari raya untuk warganya sebesar Rp200 ribu per orang sebanyak 2.289 jiwa dengan total anggaran Rp457,8 juta yang diambil dari sumber dana hasil usaha BUMDES Sumber Kamulyan. ANTARA FOTO/Aloysius Jarot Nugroho.
JAKARTA, DDTCNews - Tunjangan hari raya (THR) keagamaan merupakan hak pekerja yang mestinya dibayar paling telat 7 hari sebelum hari raya. Jika sudah terlewat dari batas tersebut dan THR belum juga terlihat hilalnya, apa yang harus dilakukan?
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) meminta pekerja yang menemui kendala atau masalah dalam pencairan THR untuk mengadukannya ke Posko THR. Masalah yang bisa diajukan seperti terlambatnya THR atau bahkan tidak adanya THR sama sekali.
"Jangan dibiarkan! THR keagamaan adalah hak pekerja," cuit Kemnaker di media sosial, dikutip pada Sabtu (29/3/2025).
Masyarakat bisa menghubungi Posko THR melalui situs poskothr.kemnaker.go.id, call center Kemnaker 1500630, atau melalui WhatsApp di nomor 08119521151.
Jika pengaduan disampaikan melalui situs Posko THR, silakan login, klik 'Pengaduan THR', isi formulirnya, dan klik 'Laporkan'.
"Jika ingin konsultasi tatap muka, cek informasi dari Dinas Ketenagakerjaan daerahmu," kata Kemnaker.
Merujuk pada Pasal 10 dan 11 Permenaker 6/2016, ada konsekuensi yang harus ditanggung oleh perusahaan ketika terlambat atau tidak memberikan THR.
Pengusaha yang terlambat membayar THR keagamaan kepada pekerja/buruh dikenai denda sebesar 5% dari total THR keagamaan yang harus dibayar sejak berakhirnya batas waktu kewajiban pengusaha untuk membayar. Perlu dicatat, THR harus diberikan maksimal 7 hari sebelum hari raya.
"Pengenaan denda tidak menghilangkan kewajiban pengusaha untuk tetap membayar THR keagamaan kepada pekerja/buruh," bunyi Pasal 10 ayat (2) Permenaker 6/2016.
Denda yang dibayarkan oleh perusahaan akan dikelola dan dipergunakan untuk kesejahteraan pekerja/buruh yang diatur dalam peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama.
Kemudian, bagi pengusaha yang tidak membayar THR keagamaan kepada pekerja/buruh akan dikenai sanksi administratif. Sanksi ini disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Berdasarkan UU 13/2003 tentang Ketenagakerjaan, sanksi administratif yang diberikan bisa berupa teguran, peringatan tertulis, pembatasan kegiatan usaham pembekuan kegiatan usaha, pembatalan persetujuan, pembatalan pendaftaran, penghentian sementara sebagian atau seluruh alat produksi, atau pencabutan izin. (sap)
Cek berita dan artikel yang lain di Google News.
KOMENTAR
ARTIKEL TERKAIT
Barang Kebutuhan Pokok Indonesia Bebas PPN, Bagaimana di Asean?
Wacana Penurunan Batas Omzet PPh Final, UMKM Makin Terbebani?
World Bank Usul Threshold PKP dan PPh Final UMKM Turun Jadi Rp500 Juta
Batasan Pengusaha Pungut PPN (PKP) Indonesia Tertinggi ke-2 di Asean
berita pilihan
Ingat Lagi Ketentuan Pengkreditan Pajak Masukan sebelum Pengukuhan PKP
Ada Pemutihan! Kendaraan Mati 10 Tahun, Cukup Bayar 1 Tahun Saja
Ada Insentif Pajak untuk Perusahaan yang Pakai Bus dan Truk Listrik
Alokasi APBN Cukup, 53 Unit Sekolah Rakyat Ditarget Rampung Juni 2025
Gratis 25 Buku Terbaru DDTC untuk PERTAPSI! Beri Komentar Terbaik Anda
Siapa yang Masuk Keluarga Sedarah dan Semenda dalam Aturan Pajak?
Ketentuan PPh atas Pengalihan Partisipasi Interes, Apa yang Berubah?
WP Badan Masih Bisa Perpanjang Waktu Lapor SPT Tahunan, Tambah 2 Bulan
DPR Khawatir Efek Lemahnya Daya Beli Merembet ke Kinerja Cukai Rokok
