Logo-Pakpol Logo-Pakpol
Fokus
Reportase

Jadi Wamenkeu, Tommy Fokus Siapkan APBN 2025 dan Kawal Program Prabowo

A+
A-
3
A+
A-
3
Jadi Wamenkeu, Tommy Fokus Siapkan APBN 2025 dan Kawal Program Prabowo

Wakil Menteri Keuangan II Thomas Djiwandono.

JAKARTA, DDTCNews - Wakil Menteri Keuangan II Thomas Djiwandono atau biasa dipanggil Tommy menyatakan akan fokus menyiapkan APBN transisi.

Tommy menuturkan dirinya ditugaskan untuk memastikan APBN 2025 dapat menampung program-program presiden terpilih Prabowo Subianto.

"Tugas saya adalah supaya semua hal yang menyangkut anggaran terutama pada 2025 tersebut selaras dengan apa yang sudah dicetuskan oleh pemerintah sekarang dan program-program presiden terpilih," katanya selepas pelantikan, Kamis (18/7/2024).

Baca Juga: Soroti Belanja APBD yang Masih Rendah, Mendagri Tito: Lelangnya Lambat

Tommy mengatakan pelantikan dirinya sebagai wakil menteri keuangan II merupakan cerminan dari kontinuitas dari pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke pemerintahan Prabowo.

"Oleh karena itu, saya akan bekerja erat dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan Wakil Menteri Keuangan I Suahasil Nazara," tuturnya.

Sebagai informasi, Tommy merupakan bendahara Partai Gerindra sekaligus anggota Bidang Ekonomi dan Keuangan Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo-Gibran. Dia juga keponakan Prabowo dan anak dari Soedradjad Djiwandono, Gubernur Bank Indonesia (BI) era orde baru.

Baca Juga: WP Mau Ajukan Pengukuhan PKP? Bisa Lewat Coretax atau ke Kantor Pajak

Selaku salah satu anggota Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo-Gibran, Tommy berkomitmen untuk mengedepankan kehatian-hatian fiskal dalam menyiapkan transisi dari pemerintahan saat ini ke pemerintahan berikutnya.

"Kami di Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo-Gibran berkomitmen untuk mengikuti segala siklus APBN yang sedang berlangsung dengan prinsip kehati-hatian fiskal. Ini saya rasa hal yang penting," ujarnya.

Tommy menambahkan pemerintahan Prabowo tidak memiliki rencana untuk meningkatkan rasio utang ke level 50% dari PDB guna mendanai program makan siang gratis ataupun program-program andalan lainnya.

Baca Juga: Berangkat Haji 2025? Impor Barang Kiriman Jemaah Bisa Bebas Bea Masuk

"Rasio utang terhadap PDB yang pernah mungkin beberapa minggu lalu dikatakan di atas 50% dan sebagainya, itu tidak mungkin," katanya.

Anggaran program makan siang gratis pada 2025 diusulkan mencapai Rp71 triliun. Namun, defisit anggaran direncanakan tetap sebesar 2,29% - 2,82% dari PDB sesuai dengan rencana pemerintah dalam Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2025. (rig)

Baca Juga: IMF Dorong Negara Fokus Reformasi Pajak di Tengah Gejolak Tarif AS

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

Topik : Wamenkeu II Thomas Djiwandono, pakpol, pemilu 2024, pajak dan politik, APBN 2025, prabowo subianto, nasional

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Rabu, 07 Mei 2025 | 13:45 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Sistem Lama Masih Dipakai Meski Ada Coretax, DJP Bilang Begini ke DPR

Rabu, 07 Mei 2025 | 13:05 WIB
PENGADILAN PAJAK

90% Banding dan Gugatan Diajukan Lewat e-Tax Court

Rabu, 07 Mei 2025 | 12:30 WIB
PELAPORAN SPT TAHUNAN

Dirjen Pajak: Orang Pribadi yang Lapor SPT Tahunan Turun 1,2 Persen

Rabu, 07 Mei 2025 | 11:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK DAERAH

DJPK Catat Mayoritas Kendaraan Bermotor Punya Tunggakan PKB

berita pilihan

Sabtu, 10 Mei 2025 | 13:30 WIB
KABUPATEN JOMBANG

Protes Lonjakan Tagihan PBB-P2, Puluhan Orang Demo Kantor Bapenda

Sabtu, 10 Mei 2025 | 12:15 WIB
KONGRES AKP2I

PPPK: Konsultan Pajak Berperan Penting dalam Peningkatan Tax Ratio

Sabtu, 10 Mei 2025 | 12:00 WIB
TIPS PAJAK

Cara Ajukan Permohonan Status Pemungut Bea Meterai Via Coretax

Sabtu, 10 Mei 2025 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PERPAJAKAN

Alur Impor Barang Pindahan yang Bebas Bea Masuk

Sabtu, 10 Mei 2025 | 10:45 WIB
KONGRES AKP2I

Pemilihan Ketum Periode 2025-2030, AKP2I Gelar Kongres

Sabtu, 10 Mei 2025 | 10:30 WIB
PROVINSI JAWA BARAT

Ada Pemutihan Pajak Kendaraan, Samsat Induk Tetap Buka hingga Minggu

Sabtu, 10 Mei 2025 | 10:00 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Kemenkeu Libatkan PPPK untuk Perkuat Joint Program

Sabtu, 10 Mei 2025 | 09:30 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Putus Rantai Kemiskinan, 100 Sekolah Rakyat Akan Dibangun Tiap Tahun

Sabtu, 10 Mei 2025 | 09:00 WIB
KOTA SUKABUMI

Sukabumi Akan Pajaki Kedai Kopi, Tarifnya 5%