Jaga Penerimaan Pajak, Gubernur Imbau Warga Tak Andalkan Pemutihan

“Yang ingin memanfaatkan program pemutihan, saya imbau masyarakat untuk segera, karena batas waktunya sampai tanggal 30 [Juni]. Ini menjadi tanggung jawab masyarakat sebagai wajib pajak,” ujar Luthfi, dikutip pada Kamis (15/5/2025).

Luthfi menambahkan program pemutihan PKB yang sedang berlangsung di Jawa Tengah mencakup pembebasan atau penghapusan tunggakan nilai pokok pajak beserta denda. Program itu dimulai sejak 8 April hingga 30 Juni 2025.

Setelah memberikan insentif pajak tersebut, aa mengimbau agar ke depan tidak ada lagi budaya menunda-nunda membayar pajak sambil menunggu pemutihan.

“[Pada] 2026 nanti, [masyarakat] harus [taat] bayar pajak karena pemutihan seyogyanya kan hanya bagi mereka [kendaraan] yang sudah mati. Pajak itu kewajiban yang harus dibayar,” tegasnya.

Luthfi menambahkan proses pengawasan dan penagihan PKB akan diperkuat hingga ke level terbawah. Nantinya, sambung nya, tidak hanya pemerintah provinsi dan kabupaten/kota yang bergerak, tetapi juga pemerintah desa akan dilibatkan secara aktif.

“Penagihannya nanti akan ikut dilakukan juga oleh pemerintah desa dalam rangka menghadirkan penerimaan dari pajak kendaraan bermotor,” tambahnya dilansir jatengprov.go.id

Secara lebih terperinci, penerimaan pajak daerah senilai Rp3,77 triliun tersebut berasal dari PKB senilai Rp1,24 triliun, bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) senilai Rp456,65 miliar, pajak atas penggunaan bahan bakar kendaraan (PBBKB) senilai Rp874,2 miliar, dan pajak rokok senilai Rp1,18 triliun. (dik)