DJP Awasi dan Periksa Influencer, Ini Kata Staf Ahli Menkeu

"Kami pernah melakukan pengawasan atau pemeriksaan terhadap para influencer. Saya bisa pastikan itu pernah dilakukan karena memang ada catatannya," katanya dalam acara Diskusi Publik Proposal Kebijakan Pajak Berkeadilan, Selasa (27/5/2025).

Ketika ditanya berapa porsi setoran pajak yang berasal dari pekerjaan influencer, Yon menuturkan Ditjen Pajak (DJP) belum memetakan secara khusus sektor pekerjaan tersebut.

"Kalau ditanya berapa penerimaan pajak dari influencer, ya saya enggak tau. Kecuali kalau dikasih data ini lho, dokter influencer seluruh Indonesia, nanti kita cek satu-satu, mungkin bisa [memetakan jumlah penerimaan pajaknya]," tuturnya.

Yon pun menegaskan DJP memperlakukan influencer sama seperti wajib pajak yang bekerja di sektor lain yang diatur dalam klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia (KBLI). Artinya, influencer tidak luput dari proses penegakan hukum perpajakan.

Pada prinsipnya, masyarakat maupun pengusaha selaku wajib pajak yang memiliki penghasilan di atas penghasilan tidak kena pajak (PTKP) harus membayar pajak ke negara. Tidak hanya sampai di situ, wajib pajak termasuk influencer juga harus melaporkan SPT Tahunan.

Nanti, lanjut Yon, DJP akan bertugas melakukan pengawasan terhadap SPT yang telah dilaporkan. Oleh karena itu, ia berharap semua wajib pajak termasuk influencer dan pekerja bebas lainnya untuk mematuhi regulasi dan kewajiban perpajakannya.

"Setiap orang yang ditemukan datanya, kemudian ternyata berbeda dengan yang dilaporkan di SPT, tentu harus kita follow up. Mulai dari soft dulu, kita lakukan verifikasi, klarifikasi, baru tindakan-tindakan yang lain," tuturnya. (rig)