Logo-Pakpol Logo-Pakpol
Fokus
Reportase

Jokowi Klaim IKN Bakal Dukung Sektor Pertanian Daerah Sekitarnya

A+
A-
1
A+
A-
1
Jokowi Klaim IKN Bakal Dukung Sektor Pertanian Daerah Sekitarnya

Ilustrasi. Sejumlah petani menanam padi di Desa Durian, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, Senin (1/7/2024). ANTARA FOTO/Yudi Manar/tom.

BANTAENG, DDTCNews - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengeklaim kehadiran Ibu Kota Nusantara (IKN) akan mendorong pertumbuhan sektor pertanian di daerah sekitarnya.

Menurutnya, perkembangan IKN akan diikuti dengan kenaikan permintaan. Hal ini nantinya akan memberikan peluang bagi petani lokal dan produsen pertanian di daerah sekitar.

"Nanti kan ada demand, ada permintaan dari pasar baru yang namanya IKN. Tentu saja kalau ada kelebihan produksi beras di sini [Bantaeng] bisa dikirim ke IKN," katanya, dikutip pada Minggu (7/7/2024).

Baca Juga: Beri Klarifikasi, Malaysia Tegaskan Gula Rafinasi Tetap Bebas Pajak

Kebutuhan komoditas pangan di IKN dapat dengan mudah dipasok dari surplus produksi di daerah sekitar. Contoh, bila ada kelebihan produksi bawang, surplus tersebut bisa dengan mudah ditransfer untuk memenuhi kebutuhan IKN.

"Ada kelebihan produksi sayur di sini bisa ditarik ke IKN, ada bawang merah tadi yang juga harganya baik sangat baik 30.000 [per kg] bisa ditarik ke IKN," jelas Jokowi.

Secara umum, presiden memandang IKN bakal memberikan dukungan terhadap ekonomi daerah mengingat ibu kota baru tersebut didesain sebagai titik pertumbuhan ekonomi baru.

Baca Juga: Terdaftar sebagai Wajib Pajak, Orang Pribadi Akan Otomatis Punya NITKU

"Saya kira IKN akan menjadi titik pertumbuhan ekonomi baru, dan kita ingin juga terjadi transformasi ekonomi, terutama yang berkaitan dengan ekonomi hijau," tutur Jokowi.

Sebagai informasi, pemerintah mengalokasikan anggaran senilai Rp40 triliun untuk mendukung pembangunan IKN pada tahun ini. Meski demikian, realisasi anggaran pembangunan IKN hingga Mei 2024 baru mencapai Rp5,5 triliun atau 13,7% dari pagu.

Secara lebih terperinci, realisasi belanja infrastruktur IKN tercatat baru mencapai Rp3,4 triliun, 9,2% dari pagu senilai Rp36,7 triliun. Adapun realisasi belanja noninfrastruktur IKN sudah mencapai Rp2 triliun, 60,6% dari pagu senilai Rp3,3 triliun.

Baca Juga: Kemenkeu: Belanja Negara Tembus Rp1.016 triliun hingga Mei 2025

Belanja noninfrastruktur IKN meliputi perencanaan, koordinasi, dan penyiapan pemindahan; laporan dan rekomendasi kebijakan pada kementerian/lembaga; kegiatan pemetaan, pemantauan dan evaluasi; dukungan keamanan Polri; serta operasional OIKN. (rig)

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

Topik : presiden jokowi, ibu kota nusantara, IKN, sektor pertanian, ekonomi, nasional

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Rabu, 18 Juni 2025 | 15:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Arthur Laffer Sarankan Skema Flat Tax, Begini Respons Sri Mulyani

Rabu, 18 Juni 2025 | 12:31 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Arthur Laffer Dorong Penerapan Tarif Pajak Rendah dan Basis yang Luas

Rabu, 18 Juni 2025 | 12:00 WIB
PENERIMAAN BEA DAN CUKAI

Setoran Bea dan Cukai hingga Mei Capai Rp122,9 Triliun, Tumbuh 12,6%

Rabu, 18 Juni 2025 | 10:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Dirjen Pajak Sebut Belum Ada WP yang Minta Pengurangan Angsuran PPh 25

berita pilihan

Jum'at, 20 Juni 2025 | 20:30 WIB
KP2KP SINJAI

KUR di Atas Rp50 Juta Butuh NPWP Valid, WP Aktivasi ke Kantor Pajak

Jum'at, 20 Juni 2025 | 20:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Program Pendidikan Dibiayai Pajak, Kemenkeu Beberkan Realisasinya

Jum'at, 20 Juni 2025 | 19:15 WIB
SEKOLAH TINGGI HUKUM INDONESIA JENTERA

Begini Langkah MA Belanda Menjaga Konsistensi Hukum

Jum'at, 20 Juni 2025 | 19:00 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Terdaftar sebagai Wajib Pajak, Orang Pribadi Akan Otomatis Punya NITKU

Jum'at, 20 Juni 2025 | 17:30 WIB
CORETAX SYSTEM

Jaga Penerimaan Pajak, DJP Perlu Selesaikan Kendala Coretax

Jum'at, 20 Juni 2025 | 15:30 WIB
APBN 2025

Kemenkeu: Belanja Negara Tembus Rp1.016 triliun hingga Mei 2025