Logo-Pakpol Logo-Pakpol
Fokus
Reportase

Jokowi Klaim IKN Bakal Dukung Sektor Pertanian Daerah Sekitarnya

A+
A-
1
A+
A-
1
Jokowi Klaim IKN Bakal Dukung Sektor Pertanian Daerah Sekitarnya

Ilustrasi. Sejumlah petani menanam padi di Desa Durian, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, Senin (1/7/2024). ANTARA FOTO/Yudi Manar/tom.

BANTAENG, DDTCNews - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengeklaim kehadiran Ibu Kota Nusantara (IKN) akan mendorong pertumbuhan sektor pertanian di daerah sekitarnya.

Menurutnya, perkembangan IKN akan diikuti dengan kenaikan permintaan. Hal ini nantinya akan memberikan peluang bagi petani lokal dan produsen pertanian di daerah sekitar.

"Nanti kan ada demand, ada permintaan dari pasar baru yang namanya IKN. Tentu saja kalau ada kelebihan produksi beras di sini [Bantaeng] bisa dikirim ke IKN," katanya, dikutip pada Minggu (7/7/2024).

Baca Juga: Hal-Hal yang Diteliti Petugas Pajak dalam Penelitian Material PPh PHTB

Kebutuhan komoditas pangan di IKN dapat dengan mudah dipasok dari surplus produksi di daerah sekitar. Contoh, bila ada kelebihan produksi bawang, surplus tersebut bisa dengan mudah ditransfer untuk memenuhi kebutuhan IKN.

"Ada kelebihan produksi sayur di sini bisa ditarik ke IKN, ada bawang merah tadi yang juga harganya baik sangat baik 30.000 [per kg] bisa ditarik ke IKN," jelas Jokowi.

Secara umum, presiden memandang IKN bakal memberikan dukungan terhadap ekonomi daerah mengingat ibu kota baru tersebut didesain sebagai titik pertumbuhan ekonomi baru.

Baca Juga: Hadapi Overtourism, Negara Ini Akan Kenakan Pajak Turis Mulai 2026

"Saya kira IKN akan menjadi titik pertumbuhan ekonomi baru, dan kita ingin juga terjadi transformasi ekonomi, terutama yang berkaitan dengan ekonomi hijau," tutur Jokowi.

Sebagai informasi, pemerintah mengalokasikan anggaran senilai Rp40 triliun untuk mendukung pembangunan IKN pada tahun ini. Meski demikian, realisasi anggaran pembangunan IKN hingga Mei 2024 baru mencapai Rp5,5 triliun atau 13,7% dari pagu.

Secara lebih terperinci, realisasi belanja infrastruktur IKN tercatat baru mencapai Rp3,4 triliun, 9,2% dari pagu senilai Rp36,7 triliun. Adapun realisasi belanja noninfrastruktur IKN sudah mencapai Rp2 triliun, 60,6% dari pagu senilai Rp3,3 triliun.

Baca Juga: Masuk Finalisasi, Pemerintah RI Segera Rampungkan Kerja Sama IEU-CEPA

Belanja noninfrastruktur IKN meliputi perencanaan, koordinasi, dan penyiapan pemindahan; laporan dan rekomendasi kebijakan pada kementerian/lembaga; kegiatan pemetaan, pemantauan dan evaluasi; dukungan keamanan Polri; serta operasional OIKN. (rig)

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

Topik : presiden jokowi, ibu kota nusantara, IKN, sektor pertanian, ekonomi, nasional

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Kamis, 05 Juni 2025 | 13:00 WIB
CORETAX SYSTEM

Begini Teknis Bikin Faktur Pajak atas Penerimaan Uang Muka atau Termin

Kamis, 05 Juni 2025 | 11:30 WIB
KONSEP DASAR PAJAK

Ternyata Ada Kaitan Antara Pajak dan Pembentukan Negara, Seperti Apa?

Kamis, 05 Juni 2025 | 10:30 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Diskon Tiket Kereta dan Angkutan Laut Berlaku Mulai Hari Ini

Kamis, 05 Juni 2025 | 10:00 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Airlangga Targetkan Indonesia Jadi Anggota Penuh OECD pada 2027

berita pilihan

Minggu, 08 Juni 2025 | 14:30 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Kode Billing PPh Final UMKM Pakai 411128-420, Tak Perlu NPWP Lawan

Minggu, 08 Juni 2025 | 14:00 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Kolom Kode Barang Coretax, Bisa Diisi 0000 Jika Tak Ada yang Mendekati

Minggu, 08 Juni 2025 | 13:00 WIB
KOTA PEKANBARU

Usai Kena Teguran Keras, WP Mulai Lunasi Tunggakan Pajak Daerah

Minggu, 08 Juni 2025 | 12:00 WIB
PER-8/PJ/2025

Hal-Hal yang Diteliti Petugas Pajak dalam Penelitian Material PPh PHTB

Minggu, 08 Juni 2025 | 11:09 WIB
BADAN PENERIMAAN NEGARA

Membedah Urgensi Badan Penerimaan Negara, ISNU Gelar Diskusi Publik

Minggu, 08 Juni 2025 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

Jenis-Jenis Lampiran SPT Tahunan Badan berdasarkan PER-11/PJ/2025

Minggu, 08 Juni 2025 | 10:30 WIB
KEBIJAKAN EKONOMI

Masuk Finalisasi, Pemerintah RI Segera Rampungkan Kerja Sama IEU-CEPA

Minggu, 08 Juni 2025 | 10:00 WIB
ARAB SAUDI

Jamaah Haji Kini Bisa Dapat VAT Refund dari Kerajaan Arab Saudi

Minggu, 08 Juni 2025 | 09:30 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Pemerintah Butuh Minimal Rp400 Triliun untuk Bangun Transmisi Listrik