Kadin Vietnam Tolak Pembebasan Bea Masuk untuk Produk Impor e-Commerce

"Kebijakan pajak seharusnya berlaku seragam untuk semua barang impor, terlepas dari apapun jenis transaksi dan platform impornya," bunyi pernyataan Kadin Vietnam, dikutip pada Rabu (28/5/2025).

Kadin meminta pemerintah tidak menghilangkan pungutan pajak dan PDRI guna mencegah banjirnya barang impor dengan harga murah. Sebab, pembebasan bea masuk berpotensi menimbulkan persaingan pasar yang tidak sehat.

Selain itu, pembebasan bea masuk juga bakal merugikan produsen dalam negeri karena harga barang-barang yang diimpor lewat e-commerce cenderung lebih murah.

Kadin menyatakan perusahaan domestik harus membayar bea masuk atas bahan baku yang digunakan untuk produksi. Namun sebaliknya, barang jadi impor malah mendapat pembebasan bea masuk.

Kadin mencatat pada 2024 terdapat 324 juta produk impor yang dijual di Shopee dengan harga rata-rata VND 43.682 atau sekitar Rp27.000. Perdagangan itu menghasilkan pendapatan hingga VND14,2 triliun, tetapi kontribusinya terhadap penerimaan negara sangat minim.

Di sisi lain, Kadin turut menyoroti barang-barang yang diimpor lewat e-commerce biasanya adalah pesanan dalam skala kecil dan beragam dengan kode HS yang berbeda-beda. Impor semacam ini juga menyulitkan petugas kepabeanan dalam menerapkan sistem klasifikasi dan tarif bea masuk.

Kadin menyarankan Kemenkeu membuat kajian mendalam sebelum kembali memberikan fasilitas pembebasan bea masuk atas impor barang e-commerce. Kemenkeu juga disarankan mempelajari kebijakan bea masuk atas impor melalui e-commerce yang berlaku di negara lain.

"Salah satu solusi yang diusulkan adalah menggabungkan kode HS ke dalam 'keranjang komoditas' yang lebih luas berdasarkan kategori produk atau penggunaan, dengan setiap keranjang diberi tarif pajak tertentu," papar Kadin dilansir theinvestor.vn. (dik)