Logo-Pakpol Logo-Pakpol
Literasi
Kamis, 15 Mei 2025 | 12:30 WIB
KAMUS CUKAI
Kamis, 15 Mei 2025 | 10:43 WIB
FILIP DEBELVA, HEAD OF THE KU LEUVEN TAX LAW INSTITUTE:
Kamis, 15 Mei 2025 | 10:00 WIB
TIPS PAJAK
Selasa, 13 Mei 2025 | 14:30 WIB
KAMUS PAJAK
Komunitas
Kamis, 15 Mei 2025 | 11:37 WIB
DDTC ACADEMY - EXCLUSIVE SEMINAR
Selasa, 13 Mei 2025 | 16:09 WIB
DDTC EXECUTIVE INTERNSHIP PROGRAM
Selasa, 13 Mei 2025 | 13:35 WIB
DDTC ACADEMY - ADIT EXAM PREPARATION COURSE
Rabu, 07 Mei 2025 | 07:48 WIB
DDTC ACADEMY - EXCLUSIVE SEMINAR
Fokus
Reportase

Kemendagri Minta Pemda Tetap Antisipasi Inflasi Pasca-Lebaran

A+
A-
1
A+
A-
1
Kemendagri Minta Pemda Tetap Antisipasi Inflasi Pasca-Lebaran

Sejumlah warga antre untuk membeli paket sembako di gelaran Pasar Murah Pemprov Jatim di Tuban, Jawa Timur, Jumat (5/4/2024). ANTARA FOTO/Muhammad Mada/foc.

JAKARTA, DDTCNews - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengimbau pemda untuk tetap menjaga laju inflasi selepas Hari Raya Idulfitri.

Meski masih relatif terkendali, laju inflasi perlu dijaga dalam rangka menjaga keseimbangan antara produsen dan konsumen.

"Semua daerah sekali lagi saya menekankan untuk tolong betul-betul menjaga tingkat inflasi masing-masing, dan rumus-rumusnya sudah pernah kita sampaikan," ujar Mendagri Tito Karnavian, dikutip Sabtu (27/4/2024).

Baca Juga: Wamenkeu Sebut Ekonomi Bisa Stabil pada 2026 Jika APBN Fokus untuk Ini

Guna mengendalikan inflasi, Tito meminta pemda untuk melakukan koordinasi dengan para pihak terkait secara konsisten. Terkendalinya inflasi diperlukan untuk menjaga daya beli masyarakat.

"Kita mampu secara internal bisa me-manage inflasi ini, salah satu kuncinya adalah manajemen kita, melakukan koordinasi seperti ini secara konsisten, baik di tingkat pusat minimal sebulan sekali dan dengan semua daerah seminggu sekali," ujar Tito.

Untuk diketahui, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat inflasi pada Maret 2024 hanyalah sebesar 3,05%, masih di dalam target inflasi sebesar 1,5% hingga 3,5%.

Baca Juga: Dorong Pertumbuhan Ekonomi, Pemda Diingatkan Percepat Realisasi APBD

Meski demikian, inflasi komponen harga pangan bergejolak atau volatile food per Maret 2024 sudah mencapai 10,33%, lebih tinggi bila dibandingkan dengan bulan sebelumnya yang mencapai 8,47%.

Terlepas dari perkembangan tersebut, pemerintah meyakini inflasi akan melandai seiring dengan program stabilisasi pangan dan koreksi harga pascalebaran. (sap)

Baca Juga: Dorong Aktivitas Ekonomi, Anggota DPR Minta Pemerintah Genjot Belanja

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

Topik : inflasi, perekonomian nasional, BBM, harga pangan, BPS, Kemendagri, Tito Karnavian

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Sabtu, 12 April 2025 | 15:00 WIB
KEBIJAKAN PERINDUSTRIAN

Kemenperin Wajibkan Industri Setor Data 4 Kali dalam Setahun

Kamis, 10 April 2025 | 15:30 WIB
PEREKONOMIAN INDONESIA

Ada Perang Dagang, Ekonomi RI Diperkirakan Masih Sanggup Tumbuh 5%

Rabu, 09 April 2025 | 09:00 WIB
PEREKONOMIAN INDONESIA

Inflasi Cuma 1,03% Saat Puasa, Kemenkeu Klaim Ada Efek Insentif Pajak

Rabu, 02 April 2025 | 10:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Beli BBM saat Mudik Lebaran, Pajak Apa Saja yang Dipungut?

berita pilihan

Kamis, 15 Mei 2025 | 15:00 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Wamenkeu Sebut Ekonomi Bisa Stabil pada 2026 Jika APBN Fokus untuk Ini

Kamis, 15 Mei 2025 | 14:30 WIB
KEBIJAKAN KEPABEANAN

Hati-Hati! DJBC Kembali Temukan Situs e-CD Palsu

Kamis, 15 Mei 2025 | 13:30 WIB
KOTA PEKANBARU

Baliho Ilegal Disebut Jadi Ganjalan Pengumpulan Pajak Reklame

Kamis, 15 Mei 2025 | 12:30 WIB
KAMUS CUKAI

Apa Itu Dokumen CK-3 dalam konteks Cukai?

Kamis, 15 Mei 2025 | 12:00 WIB
PRANCIS

OECD Perbarui Panduan atas Penerapan Pajak Minimum Global

Kamis, 15 Mei 2025 | 11:37 WIB
DDTC ACADEMY - EXCLUSIVE SEMINAR

Terakhir Hari Ini! Harga Early Bird Daftar Seminar Pemeriksaan Pajak

Kamis, 15 Mei 2025 | 11:30 WIB
INFOGRAFIS PNBP

Lini Masa Reformasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)

Kamis, 15 Mei 2025 | 11:00 WIB
PROVINSI JAWA TENGAH

Jaga Penerimaan Pajak, Gubernur Imbau Warga Tak Andalkan Pemutihan

Kamis, 15 Mei 2025 | 10:43 WIB
FILIP DEBELVA, HEAD OF THE KU LEUVEN TAX LAW INSTITUTE:

‘Perpajakan Merupakan Aspek Mendasar dari Masyarakat Modern’