Kode Barang pada Faktur Pajak di Coretax, Buat Apa Sih?
Ilustrasi.
JAKARTA, DDTCNews - Sejalan dengan implementasi coretax system, penerbitan faktur pajak kini harus dilengkapi dengan pencantuman kode barang kena pajak (BKP)/jasa kena pajak (JKP). Buat apa sih?
Ditjen Pajak (DJP) menjelaskan, pencantuman kode barang bertujuan untuk membantu wajib pajak mengklasifikasikan barang dan jasa yang dijual atau dibeli, sehingga meminimalisir risiko kesalahan dan meningkatkan akurasi pencatatan.
"[Pengisian] kode barang/jasa silakan disesuaikan dengan transaksi yang dilakukan. Namun, jika tidak ditemukan kode yg sesuai, dapat menggunakan kode 000000-Barang/Jasa lalu melengkapi detail BKP pada kolom nama," tulis Kring Pajak, dikutip pada Senin (9/6/2025).
Sebagai informasi, kode barang yang tersedia pada coretax system mengacu pada HS Code yang dierbitkan oleh Ditjen Bea dan Cukai (DJBC) dan tercantum dalam Buku Tarif Kepabeanan Indonesia (BTKI).
Penggunakan kode barang pada faktur pajak disesuaikan dengan HS Code tersebut sebagai bentuk standardisasi dalam klasifikasi barang.
Dalam pemilihan kode barang saat penerbitan faktur pajak, wajib pajak bisa tetap menyesuaikan dengan jenis/spesifikasi BKP. Sebenarnya, saat ini belum terdapat ketentuan yang mengatur secara spesifik mengenai kode barang/jasa.
Wajib pajak dapat merujuk pada referensi kode barang (dapat di-download pada saat peng-input-an detal transaksi faktur pajak atau HS Code yang dapat diakses pada laman resmi DJBC (https://beacukai.go.id) atau INSW (https://insw.go.id/intr). (sap)
Cek berita dan artikel yang lain di Google News.
KOMENTAR
ARTIKEL TERKAIT
BKP Dikirim ke Kawasan PPN Tak Dipungut, FP Harus Diisi Alamat Ini
Ajukan Perubahan Data KLU di Coretax, Butuh Waktu Berapa Lama?
Calon Kepala Daerah Kini Bisa Ajukan Tax Clearance via Coretax
DJP Resmi Seragamkan Formulir SPT Tahunan untuk WP Orang Pribadi
berita pilihan
Pembahasan Temuan Sementara dalam Pemeriksaan Pajak, Apa Saja Hak WP?
Peraturan Baru! Ditjen Pajak Revisi Ketentuan PKP Berisiko Rendah
Soal Transfer Pricing, Pastikan TP Doc Kuat karena Perannya Krusial
DJBC Mohon Perusahaan Jasa Titipan Aktif Awasi Peredaran Rokok Ilegal
Membedah Efektivitas Insentif Pajak, UNS Gelar Seminar Nasional Gratis
Dorong WP Deklarasikan Dolar AS-nya, Negara Ini Siapkan Amnesti Pajak
Ruang Lingkup Penerbitan Surat Tagihan Pajak (STP)
Pemprov Tetapkan 14 Perusahaan yang Wajib Pungut Pajak BBM Kendaraan
Sederet Jasa Pelayanan Sosial Tertentu yang Dibebaskan dari PPN
