Lantik Dirjen Baru, Sri Mulyani Kutip Prabowo Soal Efisiensi Belanja

Apa saja? Di antaranya adalah meningkatkan efisiensi belanja, evektivitas belanja, dan kemampuan belanja pemerintah dalam menyelesaikan masalah struktural di tengah masyarakat.

"Terutama di bidang pendidikan, kesehatan, melindungi yang lemah, mengangkat mereka yang masih di situasi yang rentan dan miskin untuk bisa diberdayakan. [Belanja pemerintah] juga harus bisa mendukung kenaikan kesejahteraan berbagai kelompok masyarakat," kata Sri Mulyani, Jumat (23/5/2025).

Menkeu menekankan bahwa pengelolaan anggaran, terutama dalam kaitannya dengan belanja memang tidak mudah. Apalagi, belanja negara dijalankan oleh seluruh kementerian/lembaga serta pemerintah daerah.

"Ini tugas yang harus terus dilakukan dengan membuka mata dan telingan untuk melihat dan mengevaluasi evektivitas belanja negara," kata Sri Mulyani.

Masih berkaitan dengan pengelolaan anggaran, Sri Mulyani juga menekankan bahwa APBN merupakan instrumen yang bisa menjaga stabilitas perekonomian nasional. APBN, imbuhnya, merupakan instrumen yang diandalkan untuk memastikan seluruh kepentingan bangsa bisa berjalan dengan baik.

"Menjadi instrumen yang sehat, kredibel, dan berkelanjutan. Karena hanya dengan APBN yang sehat, kredibel, dan sustainable dia mampu melaksanakan tugas sesuai dengan UU Keuangan Negara, terutama fungsi alokasi, fungsi distribusi, atau fungsi stabilisiasi," kata menkeu.

Sebagai informasi, jabatan dirjen anggaran kini diisi oleh Luky Afirman, sementara posisi dirjen perimbangan keuangan kini diisi oleh Askolani.

Rotasi posisi eselon I memang dilakukan, salah satunya untuk mengakomodir penunjukan dirjen pajak dan dirjen bea cukai yang baru, atas persetujuan Presiden Prabowo Subianto.

Dirjen pajak kini dijabat oleh Bimo Wijayanto, sedangkan dirjen bea cukai kini diisi oleh sosok yang berlatar belakang militer, yakni Djaka Budi Utama. (sap)