Logo-Pakpol Logo-Pakpol
Fokus
Reportase

Minta Relaksasi, Kadin Vietnam Usul UU Pajak Konsumsi Khusus Direvisi

A+
A-
0
A+
A-
0
Minta Relaksasi, Kadin Vietnam Usul UU Pajak Konsumsi Khusus Direvisi

Ilustrasi.

HANOI, DDTCNews - Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Vietnam mengusulkan revisi UU Pajak Konsumsi Khusus kepada Komite Ekonomi dan Keuangan Majelis Nasional.

Kadin menyatakan revisi UU Pajak Konsumsi Khusus diperlukan untuk merelaksasi ketentuan pajak pada beberapa sektor usaha. Pengenaan pajak konsumsi khusus dinilai menekan sektor usaha, seperti minuman beralkohol, terutama ketika ekonomi dihadapkan pada situasi sulit.

"Proyeksi 2025 menunjukkan kompleksitas dan risiko ekonomi global yang berkelanjutan. Beberapa sektor usaha bergulat dengan penurunan daya beli konsumen yang terus-menerus dan meningkatnya biaya input," bunyi pernyataan Kadin, dikutip pada Jumat (7/3/2025).

Baca Juga: Nomor HP Tetap Invalid Meski Sudah Ubah Data di Coretax, WP Harus Apa?

Kadin menilai kebijakan pajak, termasuk pajak konsumsi khusus, perlu dievaluasi dan disesuaikan dengan kondisi ekonomi terkini. Oleh karena itu, Kadin meminta Majelis Nasional menginisiasi revisi UU Pajak Konsumsi Khusus yang memuat beberapa kebijakan.

Misal, mempertegas penyesuaian tarif pajak maksimal serta memperluas atau mempersempit cakupan objek pajak. Menurut Kadin, desain kebijakan pajak juga harus memastikan kelayakan, kepraktisan, dan berkontribusi pada pembangunan ekonomi dan sosial yang berkelanjutan.

Mengingat lingkungan ekonomi yang menantang pada saat ini, Kadin menekankan setiap penyesuaian kebijakan pajak, termasuk pajak konsumsi khusus, harus dilakukan secara hati-hati dan dievaluasi secara komprehensif.

Baca Juga: Kemendagri: Ratusan Pemda Masih Belum Bebaskan BPHTB untuk Rumah MBR

Kalangan bisnis juga berharap kebijakan pajak nantinya diarahkan untuk menciptakan kondisi yang lebih menguntungkan bagi investasi, produksi, serta peningkatan konsumsi masyarakat.

"Kebijakan pajak harus fleksibel dan tidak boleh kaku," tulis Kadin seperti dilansir vietnamnews.vn.

Kadin menjelaskan pajak konsumsi khusus menjadi salah satu faktor yang menekan keberlangsungan industri minuman beralkohol. Sebab, selain UU Pajak Konsumsi Khusus, industri minuman beralkohol juga terikat dengan regulasi lain.

Baca Juga: Permohonan Quality Assurance Harus Diajukan dengan Surat, Bukan Lisan

Regulasi yang dimaksud antara lain UU Pencegahan dan Pengendalian Dampak Berbahaya Alkohol dan Bir, UU Periklanan, ketentuan sanksi administratif untuk pelanggaran lalu lintas, serta persyaratan lingkungan yang ketat.

Selain itu, objek pajak konsumsi khusus juga dikecualikan saat pemerintah memberikan relaksasi PPN. Ketika pemerintah memberikan pengurangan tarif PPN dari 10% menjadi 8% dalam beberapa tahun terakhir, insentif ini tidak berlaku bagi objek pajak konsumsi khusus. (rig)

Baca Juga: Sepanjang 2024, Tingkat Kemenangan Otoritas di Pengadilan Pajak Naik

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

Topik : vietnam, minuman beralkohol, undang-undang pajak, pajak, pajak internasional, relaksasi pajak

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Senin, 10 Maret 2025 | 07:47 WIB
BERITA PAJAK HARI INI

Catat! Pemeriksaan Ulang Atas WP Bisa Dilakukan Jika Ada Data Baru

Minggu, 09 Maret 2025 | 13:30 WIB
AMERIKA SERIKAT

Trump Komitmen Bebaskan Tip dan Uang Lembur dari Pajak Penghasilan

Minggu, 09 Maret 2025 | 13:00 WIB
PMK 15/2025

DJP Bisa Lakukan Pemeriksaan Ulang Jika Ada Data Baru, Ini Aturannya

Minggu, 09 Maret 2025 | 11:30 WIB
AMERIKA SERIKAT

Trump Bakal Pangkas Tarif PPh untuk Perusahaan Manufaktur Dalam Negeri

berita pilihan

Senin, 10 Maret 2025 | 19:00 WIB
CORETAX SYSTEM

Nomor HP Tetap Invalid Meski Sudah Ubah Data di Coretax, WP Harus Apa?

Senin, 10 Maret 2025 | 18:30 WIB
KAMUS KEPABEANAN

Apa Itu CPD Carnet dalam Kepabeanan?

Senin, 10 Maret 2025 | 16:30 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Kemendagri: Ratusan Pemda Masih Belum Bebaskan BPHTB untuk Rumah MBR

Senin, 10 Maret 2025 | 15:37 WIB
PENGADILAN PAJAK

Sepanjang 2024, Tingkat Kemenangan Otoritas di Pengadilan Pajak Naik

Senin, 10 Maret 2025 | 15:31 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Pengemudi Ojol Dapat Bonus Lebaran Cash! Nilainya Ikut Keaktifan Kerja

Senin, 10 Maret 2025 | 14:30 WIB
AMERIKA SERIKAT

Trump Siapkan Insentif Khusus bagi WP yang Beli Mobil Dalam Negeri

Senin, 10 Maret 2025 | 14:00 WIB
KOTA TANGERANG SELATAN

Tangsel Revisi Perda Pajak Daerah, Tinggal Tunggu Persetujuan Gubernur