Buku yang Wajib Dibaca untuk Pahami Konteks PPN secara Komprehensif

Setelah hampir 7 tahun berselang sejak penerbitan edisi pertama, yakni pada 2018 lalu, DDTC berkeyakinan untuk perlu memperbarui pemahaman mengenai PPN secara komprehensif.

Terbitnya buku Konsep dan Studi Komparasi Pajak Pertambahan Nilai Edisi Kedua terasa tepat waktu dan punya alasan kuat. Alasannya, dalam rentang waktu 2018-2025 telah terbit sejumlah peraturan dan ketentuan di bidang perpajakan yang berkaitan dengan PPN.

Beberapa beleid yang mewarnai lanskap pajak sepanjang 7 tahun terakhir, misalnya, UU 11/2020 tentang Cipta Kerja, UU 7/2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP), PP 44/2022 dan PP 49/2022 yang sama-sama memerinci ketentuan PPN, serta PMK 131/2024 dan PMK 11/2025 yang mengatur pengenaan PPN yang disesuaikan dengan formula terkini.

Tak cuma itu, dinamika regulasi pemungutan PPN di skala internasional juga membuat buku Konsep dan Studi Komparasi Pajak Pertambahan Nilai Edisi Kedua makin perlu untuk dibaca dan dipahami. Buku ini mengulas topik-topik menarik yang selama ini kerap menjadi perdebatan.

Dalam literasi perpajakan, misalnya, sering diperdebatkan apakah value added tax (VAT) sama bentuknya dengan good and service tax (GST). Apalagi kedua istilah ini sama–sama dipakai di berbagai negara sebagai terminologi dari PPN.

Buku Konsep dan Studi Komparasi Pajak Pertambahan Nilai Edisi Kedua ini kemudian memberi jawaban yang jelas dan ilmiah bahwa kedua istilah tersebut sama dan bisa digunakan sebagai terminologi dari PPN.

Fenomena lain yang menarik dari studi tentang PPN adalah munculnya Gulf Cooperation Council Values Added Tax Framework (GCC VAT Framework). Kesepakatan ini pada dasarnya menentukan unifikasi PPN bagi negara-negara Teluk yaitu UEA, Bahrain, Arab Saudi, Oman, Qatar, dan Kuwait sebesar 5%.

Dengan adanya kesepakatan tersebut maka PPN kini makin menjadi primadona dalam pemungutan pajak di berbagai negara. Buku Konsep Dan Studi Komparasi Pajak Pertambahan Nilai Edisi Kedua hadir dengan berbagai kajian ilmiah yang mengungkap alasan PPN makin diminati di berbagai negara seperti negara-negara Teluk tersebut.

Secara umum, jumlah bab dalam buku Konsep dan Studi Komparasi Pajak Pertambahan Nilai Edisi Kedua ini sama dengan buku edisi pertama, yaitu 10 bab. Namun, ada penambahan pemnbahasan 'Penyerahan yang Dibebaskan PPN' dalam Bab II, 'Penunjukan Pihak Lain sebagai Pemungut PPN' pada Bab IV, dan 'Gagasan: Meracik Kembali Restitusi di Indonesia' pada Bab X.

Selain itu, buku Konsep dan Studi Komparasi Pajak Pertambahan Nilai Edisi Kedua juga disertai dengan studi kasus PPN yang up to date serta solusinya dan beberapa kajian ilmiah yang melatar belakangi perkembangan implementasi pemungutan PPN di Indonesia dan dunia.

Buku ini juga menyajikan perbandingan penerapannya, antara Indonesia dengan beberapa negara lain yang memperkaya khazanah pengetahuan di bidang perpajakan, khususnya PPN.

Dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami, buku Konsep dan Studi Komparasi Pajak Pertambahan Nilai Edisi Kedua sangat layak untuk dipelajari oleh mahasiswa, dosen, dan peneliti di perguruan tinggi.

Tak cuma itu, buku ini sangat layak dipelajari oleh para konsultan pajak, fiskus, para pelaku usaha, serta para pengambil kebijakan agar mendapatkan pemahaman yang lebih komprehensif tentang penerapan pemungutan PPN.

Akhirnya, buku ini hadir sebagai penambah khazanah pengetahuan perpajakan di Indonesia yang berguna dalam mewujudkan masyarakat Indonesia yang sadar dan peduli pajak.

Rasanya, tidak berlebihan kalau kita sebutkan bahwa buku Konsep dan Studi Komparasi Pajak Pertambahan Nilai Edisi Kedua adalah kado indah pada awal 2025 bagi dunia perpajakan Tanah Air. (sap)