Logo-Pakpol Logo-Pakpol
Review
Jum'at, 25 April 2025 | 15:45 WIB
REPORTASE DDTC DARI SINGAPURA
Jum'at, 25 April 2025 | 11:45 WIB
REPORTASE DDTC DARI SINGAPURA
Jum'at, 25 April 2025 | 11:11 WIB
REPORTASE DDTC DARI SINGAPURA
Jum'at, 25 April 2025 | 09:30 WIB
KONSULTASI CORETAX
Komunitas
Kamis, 24 April 2025 | 15:10 WIB
STH INDONESIA JENTERA
Rabu, 23 April 2025 | 10:20 WIB
DDTC ACADEMY – PRACTICAL COURSE
Selasa, 22 April 2025 | 16:03 WIB
DDTC ACADEMY - EXCLUSIVE SEMINAR
Senin, 21 April 2025 | 11:38 WIB
DDTC ACADEMY - ADIT Exam Preparation Course
Fokus
Reportase

Nusron Wahid Usul Integrasi NIB-NOP, Penerimaan PBB Bisa Melonjak

A+
A-
0
A+
A-
0
Nusron Wahid Usul Integrasi NIB-NOP, Penerimaan PBB Bisa Melonjak

Ilustrasi.

JAKARTA, DDTCNews - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid mengajak pemda mengintegrasikan data Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) dan Nomor Objek Pajak (NOP).

Nusron mengatakan integrasi NIB dan NOP bertujuan memperbaiki berbagai aspek data mengenai pertanahan. Melalui integrasi NIB dan NOP tersebut, dia meyakini kinerja penerimaan pajak bumi dan bangunan (PBB) dapat meningkat signifikan.

"Dimensi legal dan pajak nyatu, saya yakin berdasarkan pengalaman di Tangerang Selatan maupun di Sragen, PBB-nya naik minimal 3 kali lipat, enggak lagi bisa patgulipat," katanya dalam rapat kerja bersama Komisi II DPR, dikutip pada Sabtu (26/4/2025).

Baca Juga: Setoran Pajak Hotel Turun, Pemkab Kejar Pajak Vila

Nusron mengatakan Kementerian ATR/BPN memiliki sejumlah agenda kolaborasi dengan pemda. Salah satunya, integrasi data pertanahan berupa NIB dan NOP.

Penetapan NIB akan menjadi key register untuk memastikan keterpaduan data pertanahan dengan perpajakan, batas desa, dan registrasi sosial ekonomi.

Dia menjelaskan sudah ada beberapa daerah yang mengintegrasikan NIB dan NOP seperti Kota Tangerang Selatan dan Kabupaten Sragen. Bagi pemda, integrasi data tersebut terbukti mampu menutup celah penghindaran pajak sehingga dapat meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD).

Baca Juga: Manfaatkan! Kantor Pajak Buka Layanan Asistensi WP Sampai Malam Ini

Di sisi lain, integrasi data juga akan membantu mempercepat revisi Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) di kabupaten/kota yang belum diperbarui.

"Kami dorong kepada bupati, nanti kalau kita sosialisasi dengan bupati dan gubernur, bagaimana sekarang ini integrasi data supaya NIB dan NOP itu menjadi sama," ujarnya.

Nusron menegaskan bakal aktif mengajak pemda menjalin kerja sama integrasi data pertanahan dengan Kementerian ATR/BPN. Selain itu, dia mengharapkan Komisi II DPR turut mendorong pemda di daerah pemilihan masing-masing segera melakukan integrasi data.

Baca Juga: Pantau Kepatuhan, SPPT PBB Kini Langsung Diberikan kepada ASN

Terlebih, beberapa anggota Komisi II DPR merupakan mantan kepala daerah. (dik)

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

Topik : pajak daerah, pendapatan asli daerah, pbb, pertanahan, Nusron Wahid, Kementerian ATR/BPN

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Minggu, 20 April 2025 | 07:30 WIB
KABUPATEN MOJOKERTO

Punya Tunggakan Pajak? Manfaatkan Pemutihan yang Diadakan Pemda Ini

Sabtu, 19 April 2025 | 14:00 WIB
PROVINSI SULAWESI TENGAH

Ada Pemutihan! Kendaraan Mati 10 Tahun, Cukup Bayar 1 Tahun Saja

Sabtu, 19 April 2025 | 08:00 WIB
PROVINSI LAMPUNG

Ada Pemutihan Mulai 1 Mei, Seluruh Denda dan Pokok Tunggakan Dihapus

Jum'at, 18 April 2025 | 15:30 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI

Sengketa Perbedaan Penentuan Harga Jual Tanah

berita pilihan

Sabtu, 26 April 2025 | 14:00 WIB
KABUPATEN BOGOR

Setoran Pajak Hotel Turun, Pemkab Kejar Pajak Vila

Sabtu, 26 April 2025 | 12:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Ingat! Masyarakat Berpenghasilan Rendah Bisa Beli Rumah Bebas PPN

Sabtu, 26 April 2025 | 12:00 WIB
KEUANGAN DAERAH

Kemendagri: Penyusunan APBD Harus Diawali dari Potensi Pendapatan

Sabtu, 26 April 2025 | 11:30 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Banyak Ketidakpastian, Wamenkeu Tegaskan Makrofiskal Terjaga

Sabtu, 26 April 2025 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

Konsep Wilayah Bebas Pajak di Tanah Mataram

Sabtu, 26 April 2025 | 10:41 WIB
KPP PRATAMA BEKASI UTARA

Manfaatkan! Kantor Pajak Buka Layanan Asistensi WP Sampai Malam Ini

Sabtu, 26 April 2025 | 10:30 WIB
PMK 28/2008

Selesai Studi dari Luar Negeri, Ada Fasilitas Impor Barang Pindahan

Sabtu, 26 April 2025 | 10:00 WIB
KEBIJAKAN MONETER

Uang Beredar Naik Saat Ramadan, BI Sebut Konsumsi Masyarakat Membaik

Sabtu, 26 April 2025 | 09:30 WIB
KOTA PEKANBARU

Pantau Kepatuhan, SPPT PBB Kini Langsung Diberikan kepada ASN

Sabtu, 26 April 2025 | 08:45 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI

Sengketa DPP PPN atas Kebenaran Kegiatan Ekspor