Selamat Datang e-Faktur 3.0

E-faktur 3.0 tentu membantu pengusaha kena pajak (PKP) mengisi SPT masa pajak pertambahan nilai (PPN), khususnya formulir 1111 B1 untuk PIB dan formulir 1111 B2 untuk pajak masukan. Selain itu, aplikasi itu juga memungkinkan keterhubungan antara pembuatan faktur dan pelaporan SPT.

Dengan demikian, diharapkan tak ada lagi kesalahan input yang merugikan PKP, dan PKP mengisi SPT Masa PPN secara lengkap, benar, dan jelas. Sebelumnya melalui e-faktur 2.2, PKP harus menginput dokumen PIB dan e-faktur manual, atau melalui skema impor dan memindai ke e-faktur 2.2.

Karena itu, kerap terjadi kesalahan. Misalnya dalam menulis Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN). Nomor ini diterbitkan sistem Modul Penerimaan Negara dan merupakan kombinasi huruf dan angka sebanyak 16 digit. Tentu sulit misalnya membedakan 0 angka dengan O huruf.

Kini dengan e-faktur 3.0, DJP menyediakan data prepopulated PIB dan pajak masukan melalui e-faktur web based. Itu berarti, PKP tidak lagi perlu menginput data PIB dan pajak masukan secara manual. Data tersebut ada karena sistem DJP dan Ditjen Bea dan Cukai (DJBC) telah terkoneksi.

E-faktur 3.0 ini diawali dengan uji coba validasi PIB dan pajak masukan pada Februari 2019, lantas berlanjut ke uji coba pada Februari 2020, yaitu prepopulated pajak masukan dari PIB, prepopulated pajak masukan dari faktur pajak, serta prepopulated SPT Masa PPN.

Validasi PIB penting karena PIB dipersamakan dengan faktur pajak. Pertama, PIB dengan identitas pemilik (nama, alamat, dan NPWP), dilampiri Surat Setoran Pajak (SSP), Surat Setoran Pabean, Cukai dan Pajak atau bukti pungutan pajak oleh DJBC yang mencantumkan identitas pemilik.

Kedua, PIB yang mencantumkan identitas pemilik (nama, alamat, dan NPWP), dilampiri SSP dan surat penetapan tarif/nilai pabean, surat penetapan pabean, atau surat penetapan kembali tarif/nilai pabean dengan identitas pemilik jika ada penetapan kekurangan nilai PPN impor oleh DJBC.

Konsep prepopulated ini juga tidak berlawanan dengan prinsip self assessment yang kita anut dalam UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Melalui sistem ini, DJP sebatas menyediakan data bagi wajib pajak. Eksekutor data tersebut tetap berada di tangan wajib pajak.

Tugas menghitung, melapor, dan membayar sendiri kewajiban perpajakannya tetap berada di tangan wajib pajak, tidak beralih ke tangan DJP. Negara tetap memberikan kewenangan kepada wajib pajak untuk menghitung, melapor, dan membayar kewajiban perpajakannya, bukan kepada DJP.

Justru, kita berharap dengan implementasi penuh e-faktur 3.0 ini pada 1 Oktober nanti berbagai permasalahan faktur pajak, baik faktur pajak fiktif ataupun manipulasi faktur pajak yang berkali-kali merugikan keuangan negara dapat diberantas secara tuntas.

Dengan demikian, kemunculan e-faktur 3.0 ini tidak berdiri hanya dari sisi kemudahan administrasi untuk wajib pajak, tetapi juga sebagai bukti perlunya sinergisitas data antarinstansi yang lebih kuat dalam hal ini DJP dan DJBC, sekaligus sebagai upaya pemberantasan korupsi.