Sengketa PPh Orang Pribadi atas Harta Hibah Suami

Otoritas pajak berpendapat bahwa harta tersebut tidak benar-benar berasal dari hibah (bukan objek pajak). Setelah dilakukan penelitian dan pengecekan daftar harta, ditemukan bahwa tidak ada perubahan harta yang menunjukkan pemberian hibah dari Tuan X. Oleh karena itu, otoritas pajak menyimpulkan bahwa harta tersebut merupakan hasil dari usaha wajib pajak.

Sebaliknya, wajib pajak tidak setuju dengan dengan koreksi otoritas pajak. Sebab, harta yang diperoleh merupakan harta yang bersumber dari suami dan harta tersebut telah dilaporkan pada SPT tahunan PPh orang pribadi.

Pada tingkat banding, Majelis Hakim Pengadilan Pajak memutuskan untuk mengabulkan sebagian permohonan banding yang diajukan oleh wajib pajak. Kemudian, di tingkat PK, Mahkamah Agung menolak permohonan PK yang diajukan oleh otoritas pajak.

Apabila tertarik membaca putusan ini lebih lengkap, kunjungi laman Direktori Putusan Mahkamah Agung atau Perpajakan.id.

Kronologi

Wajib pajak mengajukan banding ke Pengadilan Pajak atas keberatannya terhadap penetapan otoritas pajak. Majelis Hakim Pengadilan Pajak berpendapat koreksi atas penghasilan neto tahun pajak 2008 tidak dapat dibenarkan.

Terhadap permohonan banding tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Pajak memutuskan mengabulkan sebagian permohonan banding yang diajukan oleh wajib pajak. Selanjutnya, dengan diterbitkan Putusan Pengadilan Pajak No. PUT.47762/PP/M.XIII/14/2013 10 Oktober 2013, otoritas pajak mengajukan upaya hukum PK secara tertulis kepada Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada 28 Januari 2014.

Pokok sengketa dalam perkara ini adalah koreksi atas penghasilan neto tahun pajak 2008 senilai Rp3.981.357.500 yang tidak dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak.

Pendapat Pihak yang Bersengketa

Pemohon PK selaku otoritas pajak menyatakan keberatan atas pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Pajak. Pemohon PK melakukan koreksi atas penghasilan neto dengan berdasarkan SPT Tahunan Termohon PK dan daftar harta Tuan X.

Sebagai informasi, Termohon PK dan Tuan X adalah pasangan suami istri yang sah, di mana Termohon PK memiliki NPWP terpisah dari Tuan X. Dalam hal ini, Tuan X memberikan harta hibah kepada Termohon PK yang bersumber dari orang tua kandung dari Tuan X.

Berdasarkan pengujian yang dilakukan, Pemohon PK menemukan fakta bahwa akta hibah No. 48 tanggal 28 Mei 2003 yang digunakan sebagai bukti penyerahan harta dari orang tua kandung kepada Tuan X tidak dapat diyakini kebenarannya. Tuan X juga tidak pernah melaporkan pemberian harta hibah kepada Termohon PK di dalam SPT-nya.

Pemohon PK juga menyatakan tidak setuju jika harta hibah tersebut tidak dianggap sebagai objek pajak penghasilan. Berdasarkan hasil pemeriksaan diketahui bahwa jumlah harta Tuan X sejak 2003 hingga 2006 tidak menunjukkan adanya pemberian hibah.

Selain itu, hasil pemeriksaan daftar harta pada 2001 hingga 2002 tidak mencerminkan nilai hibah yang diberikan orang tua kandung kepada Tuan X. Menurut Pemohon PK, penghasilan yang diperoleh Termohon PK tersebut berasal dari hasil usahanya. Mengacu pada pertimbangan di atas, Pemohon PK menyatakan koreksi yang dilakukannya sudah benar dan dapat dipertahankan.

Sebaliknya, Termohon PK menyatakan tidak setuju dengan pendapat Pemohon PK. Termohon PK hanya setuju koreksi atas penghasilan sewa dan tidak setuju dengan koreksi penghasilan lain. Sebab, penghasilan lain tersebut merupakan harta yang bersumber dari suami Termohon PK dan telah dilaporkan pada SPT tahunan PPh orang pribadi.

Perlu dipahami bahwa hibah yang diterima oleh Termohon PK yang bersumber dari Tuan X (suami Termohon PK) dikecualikan dari objek PPh sesuai Pasal 4 ayat (3) huruf a angka 2 UU PPh. Peraturan tersebut menetapkan bahwa harta hibah tidak dikenakan pajak penghasilan selama tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan atau penguasaan antara pihak-pihak yang bersangkutan.

Berdasarkan ketentuan di atas, Termohon PK berpendapat bahwa perhitungan PPh orang pribadi yang telah dilakukannya sudah sesuai dan dapat dibenarkan. Dengan kata lain, koreksi atas penghasilan neto sebesar Rp3.981.357.500 tidak dapat dibenarkan sehingga harus dibatalkan.

Pertimbangan Mahkamah Agung

Mahkamah Agung berpendapat bahwa alasan-alasan permohonan PK tidak dapat dibenarkan. Putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan mengabulkan sebagian permohonan banding dapat dibenarkan.

Dalam putusan PK ini, setelah meneliti dan menguji kembali dalil–dalil yang diajukan dalam permohonan PK, Mahkamah Agung menilai bahwa koreksi penghasilan neto tahun pajak 2008 yang dilakukan oleh Pemohon PK tidak dapat dibenarkan.

Sebab, harta yang diperoleh dari hibah seharusnya tidak dapat dijadikan dasar koreksi karena tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (3) huruf a angka 2 UU PPh. Kemudian, Mahkamah Agung menimbang bahwa tidak terdapat putusan Pengadilan Pajak yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu Undang-Undang No. 14 Tahun 2022 tentang Pengadilan Pajak (UU 14/2022).

Berdasarkan pertimbangan di atas, permohonan PK yang diajukan Pemohon PK dinilai tidak beralasan sehingga harus ditolak. Dengan ditolaknya permohonan PK, Pemohon PK dinyatakan sebagai pihak yang kalah dan dihukum untuk membayar biaya perkara. (Ighfar Ulayya Sofyan/sap)