Setoran Pajak Alat Berat Belum Optimal, Pemda Minta Pendampingan BPKP

"Datanya tidak diberikan karena mereka tidak terbuka. Jadi, kami mungkin akan mengadakan lagi perjanjian kerja sama, khususnya teknis perpajakan dengan BPKP [Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan]," katanya, dikutip pada Selasa (22/7/2025).

Tommy menjelaskan kerja sama tersebut nantinya akan memuat adanya pendampingan dari BPKP kepada para petugas Bapenda. Menurutnya, kerja sama tersebut dapat mendukung langkah-langkah optimalisasi pajak daerah.

Dia pun menegaskan jangan sampai penghindaran itu menjadi cikal bakal wajib pajak pemilik atau penguasa alat berat untuk menghindari membayar pajak ke kas daerah.

"Intinya, kami butuh pendampingan dalam persoalan penghindaran pajak. Contoh, pajak alat berat. Kami butuh data profil alat berat yang digunakan badan usaha, tetapi beberapa wajib pajak ternyata malah menghindar," tutur Tommy.

Tidak hanya pajak alat berat, Bapenda juga tengah melakukan pendataan terhadap sektor pajak lain, seperti pajak bahan bakar kendaran bermotor (PBBKB). Bapenda membutuhkan perincian data dari pelaku usaha guna mengoptimalkan pendapatan asli daerah (PAD).

"Kita perlu data dulu dari badan usahanya, dan saat ini kami agak kesulitan memperoleh atau mengakses data itu," kata Tommy seperti dilansir radarberau.com. (rig)