Simplifikasi dan Transparansi Pajak

Seperti kita tahu, otoritas pajak juga sudah mendapatkan cukup banyak akses data dan informasi dari pihak ketika. Artinya, data dan informasi jelas tetap memainkan peran penting. Apalagi, Ditjen Pajak (DJP) juga telah memanfaatkan teknologi informasi untuk pengolahannya.

Sampai di sini kita dapat memahami kepatuhan terhadap kewajiban pajak, termasuk aspek formal terkait dengan pelaporan SPT, menjadi makin krusial. Perlu diingat juga kepatuhan pelaporan memiliki hubungan timbal balik dengan kepatuhan pembayaran (materiel).

Tidak dimungkiri, selain bukti pengelolaan penerimaan pajak yang kredibel, kepatuhan secara sukarela juga perlu didukung dengan kemudahan prosedur. Jangan sampai wajib pajak terpaksa patuh hanya karena ada temuan atas ketidakpatuhan.

Sejauh ini, kita tentu mengapresiasi adanya berbagai upaya pemberian kemudahan yang dilakukan DJP untuk wajib pajak. Berada dalam payung besar reformasi perpajakan, otoritas mengoptimalkan penggunaan teknologi informasi untuk melakukan simplifikasi prosedur.

Simplifikasi sistem pelaporan SPT Tahunan melalui sistem elektronik sudah berlangsung hampir 2 dekade. Pelaporan SPT Tahunan secara elektronik mulai dirintis DJP sejak 18 tahun lalu, tepatnya 2004, melalui layanan e-filing melalui application service provider (ASP).

Pada 2008, otoritas juga meluncurkan aplikasi e-SPT. Pembaruan terus dilakukan hingga akhirnya pada pada 2014, DJP meluncurkan e-filing yang bisa diakses langsung di laman resmi DJP (pajak.go.id). Pada 2017, DJP juga meluncurkan layanan e-form.

Terbaru, saluran pelaporan SPT melalui aplikasi e-SPT (SPT elektronik dalam bentuk .csv) ditutup secara bertahap mulai 28 Februari 2022. Efisiensi dan kualitas data perpajakan jadi tujuan. Sebelum pengumuman disampaikan, sejumlah wajib pajak mengeluh adanya kendala penggunaan e-SPT.

Catatan DJP, pelaporan SPT secara cenderung terus mengalami peningkatan tiap tahunnya. Pada saat bersamaan, pelaporan secara manual terus berkurang. Porsi penggunaan e-filing tercatat mendominasi dalam pelaporan SPT.

Sayangnya, pekerjaan belum usai. Perbaikan dan simplifikasi harus terus dilanjutkan. Mengapa demikian? Berbagai keluhan dalam pelaporan secara online sering mampir ke akun Twitter contact center DJP atau saluran lain. Artinya, ada persoalan dari sisi sistem atau pengetahuan wajib pajak dalam penggunaan saluran pelaporan.

Kita memang perlu memahami simplifikasi dalam sistem pajak memang bukan aspek yang mudah dijalankan. Tidak mengherankan jika ada pendapat upaya simplifikasi pajak memiliki risiko berbenturan dengan pemenuhan prinsip sistem pajak itu sendiri, seperti efisiensi dan keadilan.

Namun, bukan berarti tidak harus dijalankan. Perlu dijalankan tetapi dengan kehati-hatian. Fokusnya adalah memberikan kemudahan, bukan semata-mata ingin penerimaan negara naik. Jika mudah, wajib pajak akan patuh secara sukarela. Dampak ikutannya bermuara pada penerimaan negara.

Sekali lagi, kolaborasi antara upaya simplifikasi prosedur dan pengolahan data wajib pajak pada era transparansi akan berpeluang memunculkan kepatuhan sukarela wajib pajak. Harapannya, akan tercipta pula kepatuhan kooperatif. (kaw)