Logo-Pakpol Logo-Pakpol
Komunitas
Jum'at, 13 Juni 2025 | 14:17 WIB
DDTC ACADEMY - EXCLUSIVE SEMINAR
Jum'at, 13 Juni 2025 | 13:33 WIB
SEKOLAH TINGGI HUKUM INDONESIA JENTERA
Kamis, 12 Juni 2025 | 12:31 WIB
UNIVERSITAS GADJAH MADA
Kamis, 12 Juni 2025 | 09:33 WIB
DDTC ACADEMY – PRACTICAL COURSE
Fokus
Reportase

STHI Jentera dan DDTC Kerja Sama Kembangkan Kurikulum Hukum Perpajakan

A+
A-
0
A+
A-
0
STHI Jentera dan DDTC Kerja Sama Kembangkan Kurikulum Hukum Perpajakan

Founder DDTC Darussalam (keempat dari kiri), Founder DDTC Danny Septriadi (ketiga dari kiri), Ketua STH Indonesia Jentera Aria Suyudi (kelima dari kiri), Wakil Ketua Bidang Akademik STHI Jentera Dian Rositawati, dan tim pengajar lainnya dari STHI Jentera.

JAKARTA, DDTCNews - Sekolah Tinggi Hukum (STH) Indonesia Jentera menjajaki penguatan kerja sama pendidikan dengan DDTC.

Penguatan kerja sama ini merupakan tindak lanjut dari nota kesepahaman (memorandum of understanding/MoU) terkait dengan peningkatan ilmu hukum dan penguatan kapasitas SDM hukum yang telah disepakati STH Indonesia Jentera dan DDTC pada 2023.

"DDTC siap mendukung kegiatan-kegiatan dan kerja sama konkret yang bisa kita lakukan bersama untuk memajukan sistem hukum perpajakan Indonesia," ujar Darussalam di Menara DDTC, Jumat (14/2/2025).

Baca Juga: STHI Jentera Adakan Diskusi Panel, Ulas Reformasi Pengadilan Pajak

Kali ini, STH Indonesia Jentera dan DDTC hendak berkolaborasi dalam rangka mengembangkan kurikulum ilmu hukum perpajakan.

Menurut Darussalam, kurikulum ilmu hukum perpajakan perlu dikembangkan mengingat pajak merupakan bidang yang multidisiplin ilmu. Pajak adalah topik yang dipelajari oleh akademisi di fakultas ekonomi, fakultas ilmu administrasi, dan juga fakultas hukum.

Praktisi ilmu hukum dipandang perlu untuk turut menempatkan perhatian pada isu perpajakan guna mendukung terciptanya sistem pajak yang berkeadilan di Indonesia.

Baca Juga: Adrianto Dwi Nugroho Diangkat Jadi Guru Besar UGM Bidang Hukum Pajak

Senada dengan Darussalam, Founder DDTC Danny Septriadi juga menyambut baik inisiatif positif dari STHI Jentera untuk terus menggandeng DDTC dalam membangun ekosistem pendidikan hukum perpajakan di Tanah Air. Kerja sama ini, ujarnya, diharapkan bisa memberikan manfaat bagi kedua pihak.

DDTC juga akan memberikan akses DDTC Library dan portal Perpajakan DDTC kepada para civitas academica STH Indonesia Jentera guna mendukung proses pembelajaran ilmu hukum pajak di STH Indonesia Jentera.

Selain itu, STH Indonesia Jentera dan DDTC akan bekerja sama untuk melaksanakan peluncuran kajian yang bertajuk Reformasi Pengadilan Pajak Melalui Penyatuan Atap yang telah disusun oleh Lembaga Kajian dan Advokasi Independensi Peradilan (LeIP).

Baca Juga: Memahami Transfer Pricing sebagai Praktik yang Netral

Kajian ini penting dalam rangka mendukung terciptanya sistem peradilan pajak di Indonesia yang ideal di tengah proses penerapan one roof system pada Pengadilan Pajak berdasarkan Putusan MK Nomor 26/PUU-XXI/2023.

Kajian ini, imbuh Danny, bertujuan mengidentifikasi masalah pada Pengadilan Pajak dan merekomendasikan sistem peradilan pajak yang melindungi hak-hak wajib pajak. Riset yang dimaksud akan selesai disusun oleh DDTC dan LeIP dalam waktu dekat. "Setelah itu kita akan melakukan campaign sebagai jalan tengah," ujarnya. Baca 'LeIP Gelar FGD Soal Penyatuan Atap Pengadilan Pajak di MA'.

Sebagai informasi, kerja sama antara DDTC dan perguruan tinggi merupakan wujud konkret dari upaya DDTC untuk mengeliminasi informasi asimetris dalam masyarakat pajak Indonesia.

Baca Juga: Membedah Efektivitas Insentif Pajak, UNS Gelar Seminar Nasional Gratis

Saat ini, DDTC telah menjalin kerja sama dengan 40 perguruan tinggi di Indonesia, antara lain PKN STAN, Universitas Indonesia, Universitas Gadjah Mada, Universitas Airlangga, Universitas Diponegoro, Universitas Brawijaya, Universitas Sebelas Maret, dan Universitas Padjadjaran.

Kemudian, Universitas Sumatera Utara, Universitas Trunojoyo Madura, Universitas Mataram, Universitas Negeri Padang, Universitas Negeri Malang, Universitas 17 Agustus 1945, Universitas Jambi, Universitas Jember, Politeknik Universitas Surabaya (Ubaya), dan Universitas Nasional.

Lalu, Universitas Trisakti, BINUS University, STHI Jentera, STIE YKPN Yogyakarta, UPN Veteran Jakarta, UK Petra, UK Maranatha, Universitas Muhammadiyah Sukabumi, Universitas Islam Malang, Universitas Ibn Khaldun Bogor, dan Politeknik Wilmar Bisnis Indonesia.

Baca Juga: Masuk Finalisasi, Pemerintah RI Segera Rampungkan Kerja Sama IEU-CEPA

Selanjutnya, IBI Kwik Kian Gie, Institut STIAMI, Universitas Pamulang, Universitas BSI, Universitas Gunadarma, Universitas Mercu Buana, Universitas Tidar, Universitas Multimedia Nusantara, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Universitas Islam Indonesia (UII), serta Perbanas Institute. (sap)

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

Topik : kampus, STHI Jentera, kerja sama, kurikulum pendidikan, hukum perpajakan, MoU

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Rabu, 26 Maret 2025 | 12:12 WIB
KERJA SAMA INTERNASIONAL

Prabowo Putuskan Indonesia Jadi Anggota Bank Bentukan BRICS

Minggu, 16 Maret 2025 | 13:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

DJP-DJPK dan Pemda Sepakati Kerja Sama Optimalisasi Pajak

Selasa, 11 Maret 2025 | 14:30 WIB
PROVINSI JAKARTA

Tukar Data Perpajakan, Pemprov Jakarta Kerja Sama dengan Kemenkeu

berita pilihan

Sabtu, 14 Juni 2025 | 13:30 WIB
UNI EROPA

Banyak Produk Alternatif, Eropa Berencana Tingkatkan Tarif CHT

Sabtu, 14 Juni 2025 | 13:00 WIB
KEBIJAKAN BEA CUKAI

DJBC Musnahkan Barang Hasil Penindakan Senilai Rp47,17 Miliar

Sabtu, 14 Juni 2025 | 12:30 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Belanja Terus Naik, Sri Mulyani Minta Strategi Anggaran Diperbaiki

Sabtu, 14 Juni 2025 | 12:00 WIB
PROVINSI BANTEN

Masyarakat Antusias Ikut Pemutihan, Samsat Diminta Perbaiki Layanan

Sabtu, 14 Juni 2025 | 11:30 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Bangun Infrastruktur Nasional, Prabowo Akan Libatkan Swasta

Sabtu, 14 Juni 2025 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PERPAJAKAN

Pembebasan Bea Masuk atas Hadiah Lomba yang Dibawa dari Luar Negeri

Sabtu, 14 Juni 2025 | 10:00 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

IEU-CEPA Dipercaya Bisa Tingkatkan PDB dan Ekspor Indonesia

Sabtu, 14 Juni 2025 | 09:30 WIB
KEBIJAKAN KEPABEANAN

Dibuka Prabowo, Ada Fasilitas Kepabeanan untuk Indo Defence 2025 Expo

Sabtu, 14 Juni 2025 | 09:00 WIB
PER-7/PJ/2025

PER-7/PJ/2025 Perinci Kriteria dan Syarat Penetapan WP Nonaktif