Logo-Pakpol Logo-Pakpol
Data & Alat
Rabu, 26 Februari 2025 | 08:15 WIB
KURS PAJAK 26 FEBRUARI 2025 - 04 MARET 2025
Rabu, 19 Februari 2025 | 09:45 WIB
KURS PAJAK 19 FEBRUARI 2025 - 25 FEBRUARI 2025
Rabu, 12 Februari 2025 | 09:27 WIB
KURS PAJAK 12 FEBRUARI 2025 - 18 FEBRUARI 2025
Rabu, 05 Februari 2025 | 11:07 WIB
PAJAK MINIMUM GLOBAL
Fokus
Reportase

Trump Janjikan Banyak Insentif, APBN Bakal Defisit US$5,8 Triliun

A+
A-
0
A+
A-
0
Trump Janjikan Banyak Insentif, APBN Bakal Defisit US$5,8 Triliun

Capres dari Partai Republik Donald Trump dan capres AS dari Partai Demokrat Kamala Harris. (foto: aa.com.tr)

WASHINGTON D.C., DDTCNews - Defisit anggaran AS diprediksi membengkak hingga US$5,8 triliun pada 1 dekade ke depan apabila capres dari Partai Republik Donald Trump terpilih sebagai presiden AS dan merealisasikan seluruh janji insentif pajaknya.

Perpanjangan masa berlaku beragam insentif pajak orang pribadi dan korporasi pada Tax Cuts and Jobs Act (TCJA) bakal menimbulkan tambahan defisit anggaran senilai US$4 triliun pada 2025 hingga 2034.

"Perpanjangan masa berlaku ketentuan pajak orang pribadi pada TCJA akan menambah defisit senilai US$3,4 triliun untuk 10 tahun ke depan. Insentif pajak korporasi pada TCJA bakal menambah defisit US$623 miliar," sebut Penn Wharton Budget Model dalam kajiannya, Jumat (30/8/2024).

Baca Juga: Negara Tetangga Ini Bakal Berlakukan Pajak Turis pada Akhir Tahun

Sebagai informasi, beberapa insentif pajak dalam TCJA berlaku hingga akhir 2025. Apabila insentif TCJA dipermanenkan, tarif tertinggi PPh orang pribadi bakal tetap terjaga sebesar 37%. Penghasilan tidak kena pajak (PTKP) juga tetap terjaga sekitar 2 kali lipat dari PTKP sebelum TCJA.

Sementara itu, rencana Trump menghapuskan pajak atas social security benefit bakal meningkatkan defisit senilai US$1,2 triliun. Tak hanya itu, rencana menurunkan pajak korporasi dari 21% ke 15% juga bakal memberikan tambahan defisit senilai US$595 miliar.

Di lain pihak, menurut Penn Wharton Budget Model, kebijakan pajak yang diusung oleh capres AS dari Partai Demokrat Kamala Harris hanya akan menimbulkan tambahan defisit anggaran US$1,2 triliun untuk 10 tahun ke depan.

Baca Juga: Pemeriksaan Terfokus, Pemeriksa Wajib Sampaikan Pos SPT yang Diperiksa

Dalam kampanyenya, Harris berjanji untuk meningkatkan nilai child tax credit (CTC) dari yang saat ini hanya US$2.000 per anak menjadi maksimal US$3.600 per anak. Penn Wharton Budget Model menilai insentif tersebut akan menimbulkan tambahan defisit US$1,6 triliun.

Sementara itu, insentif-insentif lainnya seperti CTC senilai US$6.000 untuk keluarga yang baru memiliki anak, kenaikan earned income tax credit (EITC), dan bantuan uang muka senilai US$25.000 bagi rumah tangga yang baru memiliki rumah (first time homeowners) hanya akan menimbulkan tambahan defisit anggaran senilai US$621 miliar.

Guna menambal defisit anggaran tersebut, Harris berencana menaikkan tarif pajak korporasi dari 21% menjadi 28. Menurut Penn Wharton Budget Model, kenaikan tarif pajak korporasi akan memberikan tambahan penerimaan pajak senilai US$1,1 triliun.

Baca Juga: Sengketa PPN atas Penyerahan Jasa Asuransi Unit Link

"Kenaikan tarif pajak korporasi menjadi 28% akan memberikan pendapatan baru senilai US$1,1 triliun, tak sampai setengah dari biaya keseluruhan insentif," tulis Penn Wharton Budget Model. (rig)

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

Topik : amerika serikat, pemilu as, pajak, pajak internasional, donald trump, kamala harris

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Kamis, 27 Februari 2025 | 19:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Kemenaker Usul Pegawai Padat Karya yang Dapat Insentif Pajak Diperluas

Kamis, 27 Februari 2025 | 19:00 WIB
TIPS PAJAK

Cara Unduh Bukti Potong 1721-A1 bagi Pegawai di DJP Online

Kamis, 27 Februari 2025 | 18:45 WIB
AMERIKA SERIKAT

Trump Siapkan Bea Masuk 25 Persen atas Impor Barang dari Uni Eropa

Kamis, 27 Februari 2025 | 18:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Bappenas: Tarik Investasi, Insentif Pajak Bukan Fokus Utama

berita pilihan

Jum'at, 28 Februari 2025 | 19:30 WIB
THAILAND

Negara Tetangga Ini Bakal Berlakukan Pajak Turis pada Akhir Tahun

Jum'at, 28 Februari 2025 | 19:00 WIB
PMK 15/2025

Pemeriksaan Terfokus, Pemeriksa Wajib Sampaikan Pos SPT yang Diperiksa

Jum'at, 28 Februari 2025 | 17:03 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI

Sengketa PPN atas Penyerahan Jasa Asuransi Unit Link

Jum'at, 28 Februari 2025 | 17:00 WIB
KAMUS KEPABEANAN

Apa Itu Pemeriksaan Fisik Barang Impor?

Jum'at, 28 Februari 2025 | 16:30 WIB
REKAP PERATURAN

Simak! Daftar Peraturan Perpajakan yang Terbit sepanjang Februari 2025

Jum'at, 28 Februari 2025 | 16:00 WIB
LAYANAN PAJAK

Hati-Hati Penipuan Berkedok Pemutakhiran Data NPWP via Coretax

Jum'at, 28 Februari 2025 | 15:30 WIB
RPJMN 2025-2029

Masuk RPJMN 2025-2029, Pertumbuhan Ekonomi 2029 Ditarget Tembus 8%

Jum'at, 28 Februari 2025 | 15:21 WIB
KONSULTASI PAJAK

Bangun Usaha di Kawasan Industri? Ini Menu Insentif Perpajakannya

Jum'at, 28 Februari 2025 | 15:00 WIB
SELEBRITAS

Ajak WP Segera Lapor SPT Tahunan, Jonatan Christie: Jangan Ditunda

Jum'at, 28 Februari 2025 | 14:30 WIB
KEP-67/PJ/2025

Tak Kena Sanksi! PPh Masa Januari 2025 Disetor Paling Lambat Hari Ini