Logo-Pakpol Logo-Pakpol
Fokus
Reportase

Trump Janjikan Banyak Insentif, APBN Bakal Defisit US$5,8 Triliun

A+
A-
0
A+
A-
0
Trump Janjikan Banyak Insentif, APBN Bakal Defisit US$5,8 Triliun

Capres dari Partai Republik Donald Trump dan capres AS dari Partai Demokrat Kamala Harris. (foto: aa.com.tr)

WASHINGTON D.C., DDTCNews - Defisit anggaran AS diprediksi membengkak hingga US$5,8 triliun pada 1 dekade ke depan apabila capres dari Partai Republik Donald Trump terpilih sebagai presiden AS dan merealisasikan seluruh janji insentif pajaknya.

Perpanjangan masa berlaku beragam insentif pajak orang pribadi dan korporasi pada Tax Cuts and Jobs Act (TCJA) bakal menimbulkan tambahan defisit anggaran senilai US$4 triliun pada 2025 hingga 2034.

"Perpanjangan masa berlaku ketentuan pajak orang pribadi pada TCJA akan menambah defisit senilai US$3,4 triliun untuk 10 tahun ke depan. Insentif pajak korporasi pada TCJA bakal menambah defisit US$623 miliar," sebut Penn Wharton Budget Model dalam kajiannya, Jumat (30/8/2024).

Baca Juga: Asyik! Pemprov Perpanjang Pemutihan Pajak Kendaraan hingga 31 Oktober

Sebagai informasi, beberapa insentif pajak dalam TCJA berlaku hingga akhir 2025. Apabila insentif TCJA dipermanenkan, tarif tertinggi PPh orang pribadi bakal tetap terjaga sebesar 37%. Penghasilan tidak kena pajak (PTKP) juga tetap terjaga sekitar 2 kali lipat dari PTKP sebelum TCJA.

Sementara itu, rencana Trump menghapuskan pajak atas social security benefit bakal meningkatkan defisit senilai US$1,2 triliun. Tak hanya itu, rencana menurunkan pajak korporasi dari 21% ke 15% juga bakal memberikan tambahan defisit senilai US$595 miliar.

Di lain pihak, menurut Penn Wharton Budget Model, kebijakan pajak yang diusung oleh capres AS dari Partai Demokrat Kamala Harris hanya akan menimbulkan tambahan defisit anggaran US$1,2 triliun untuk 10 tahun ke depan.

Baca Juga: Mengenal Peran Penting Pajak, Puluhan Siswa dan Guru Sambangi KP2KP

Dalam kampanyenya, Harris berjanji untuk meningkatkan nilai child tax credit (CTC) dari yang saat ini hanya US$2.000 per anak menjadi maksimal US$3.600 per anak. Penn Wharton Budget Model menilai insentif tersebut akan menimbulkan tambahan defisit US$1,6 triliun.

Sementara itu, insentif-insentif lainnya seperti CTC senilai US$6.000 untuk keluarga yang baru memiliki anak, kenaikan earned income tax credit (EITC), dan bantuan uang muka senilai US$25.000 bagi rumah tangga yang baru memiliki rumah (first time homeowners) hanya akan menimbulkan tambahan defisit anggaran senilai US$621 miliar.

Guna menambal defisit anggaran tersebut, Harris berencana menaikkan tarif pajak korporasi dari 21% menjadi 28. Menurut Penn Wharton Budget Model, kenaikan tarif pajak korporasi akan memberikan tambahan penerimaan pajak senilai US$1,1 triliun.

Baca Juga: Aturan PPh 22 e-Commerce Terbaru Akan Diumumkan Setelah Penetapan

"Kenaikan tarif pajak korporasi menjadi 28% akan memberikan pendapatan baru senilai US$1,1 triliun, tak sampai setengah dari biaya keseluruhan insentif," tulis Penn Wharton Budget Model. (rig)

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

Topik : amerika serikat, pemilu as, pajak, pajak internasional, donald trump, kamala harris

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Sabtu, 28 Juni 2025 | 07:00 WIB
BERITA PAJAK SEPEKAN

Wacana Pungutan Pajak Pedagang Online, DJP Klaim Didukung Pengusaha

Jum'at, 27 Juni 2025 | 18:30 WIB
KANWIL DJP JAWA TIMUR III

Gaji Sudah Dipotong Pajak oleh Kantor, Kok SPT-nya Masih Kurang Bayar?

Jum'at, 27 Juni 2025 | 13:30 WIB
KOTA PALANGKA RAYA

Petugas Door to Door, Tegur Kafe dan Diskotik yang Nunggak Pajak

berita pilihan

Minggu, 29 Juni 2025 | 17:30 WIB
PROVINSI BANTEN

Asyik! Pemprov Perpanjang Pemutihan Pajak Kendaraan hingga 31 Oktober

Minggu, 29 Juni 2025 | 17:00 WIB
KEBIJAKAN BEA MASUK

Belum Final, Negosiasi Dagang Indonesia-AS Masih Berlangsung Intensif

Minggu, 29 Juni 2025 | 16:30 WIB
KEBIJAKAN EKONOMI

Pemerintah Gencarkan Kerja Sama Ekspor Produk Halal ke Australia

Minggu, 29 Juni 2025 | 15:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Aturan PPh 22 e-Commerce Terbaru Akan Diumumkan Setelah Penetapan

Minggu, 29 Juni 2025 | 15:00 WIB
KAMUS PAJAK

Apa Itu Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP)?

Minggu, 29 Juni 2025 | 14:30 WIB
KOTA KENDARI

Besok Terakhir! Warga Masih Bisa Nikmati Pemutihan Pajak PBB dan PBJT

Minggu, 29 Juni 2025 | 14:00 WIB
KEBIJAKAN EKONOMI

Hadapi Ekonomi Global, Pemerintah Akan Segera Lakukan Deregulasi

Minggu, 29 Juni 2025 | 13:30 WIB
KERJA SAMA INTERNASIONAL

Mau Jadi Anggota OECD, Indonesia Perlu Adopsi Konvensi Anti Suap

Minggu, 29 Juni 2025 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

Ketentuan Pembuatan Bupot PPh Pasal 21/26 dalam PER-11/PJ/2025