Logo-Pakpol Logo-Pakpol
Fokus
Reportase

5 Arahan Jokowi Soal Integrasi Transportasi Publik, MRT Hingga Ojol

A+
A-
0
A+
A-
0
5 Arahan Jokowi Soal Integrasi Transportasi Publik, MRT Hingga Ojol

Presiden Jokowi memimpin ratas mengenai integrasi moda transportasi publik, di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (27/9/2023). (Foto: Humas Setkab/Rahmat)
 

JAKARTA, DDTCNews - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan 5 arahan untuk mengintegrasikan seluruh moda transportasi publik di DKI Jakarta dan daerah penyangganya. Nantinya, moda transportasi umum seperti KRL, MRT, LRT, dan Transjakarta akan sepenuhnya terintegrasi dengan opsi transportasi lainnya seperti taksi dan ojek online (ojol).

Jokowi berharap penyempurnaan integrasi tersebut bisa mendorong lebih banyak lagi masyarakat yang memanfaatkan layanan transportasi umum.

"Setelah kita memiliki MRT, LRT, kereta cepat,kemudian ada kereta bandara, yang harus kita segera selesaikan, segera eksekusi adalah bagaimana kita mengintegrasikan moda transportasi ini dengan moda transportasi lainnya seperti Transjakarta, bus, taksi online, ojek online," kata Jokowi dalam rapat terbatas di Istana Merdeka, dikutip pada Kamis (28/9/2023).

Baca Juga: Jasa Kirim Dipungut Pajak oleh Marketplace, Ojek Online Dikecualikan

Menurut presiden, resep kunci agar masyarakat mau naik transportasi publik adalah kemudahan dan kenyamanan. Jika 2 hal itu terwujud, perlahan penggunaan kendaraan pribadi bisa dikurangi. Ujungnya, emisi karbon yang dihasilkan dari kendaraan pribadi juga bisa dikurangi.

Demi mencapai tujuan itu, Jokowi menekankan lima hal yang perlu menjadi perhatian. Pertama, pembangunan infrastruktur penghubung antara moda transportasi satu dengan lainnya perlu dipercepat.

"Percepat pembangunan infrastruktur penghubung. Jembatan penghubung misalnya antara LRT Halim dengan stasiun kereta cepat. Kemudian, penghubung Stasiun Manggarai dengan Transjakarta, penghubung Stasiun Tanah Abang dengan Dukuh Atas," kata presiden.

Baca Juga: Pemprov Bebaskan Tunggakan Pajak Kendaraan untuk Ojol dan Warga Miskin

Kedua, Presiden Jokowi meminta adanya kerja sama dan kolaborasi dengan penyedia transportasi yang mengantar sampai titik akhir tujuan sehingga masyarakat mendapatkan kemudahan dalam berganti-ganti moda transportasi.

"Akan sangat bagus jika masyarakat cukup satu kali pesan, kemudian sistem sudah merencanakan dan multimoda transportasi apa yang harus digunakan. Semuanya sudah tersiapkan. Misalnya, pertama, naik ojek ke stasiun, kemudian naik kereta, naik kereta naik Transjakarta sampai ke titik tujuan," jelasnya.

Selanjutnya, Jokowi meminta agar sistem pembayaran dapat terintegrasi pada semua moda transportasi. Presiden juga meminta agar dapat dilakukan kajian terkait pemotongan harga untuk pembayaran langganan.

Baca Juga: THR untuk ASN Ditarget Cair 17 Maret 2025, Tukin 100 Persen

"Harus dibangun sistem pembayaran yang terintegrasi, dan alat pembayaran tersebut biasa digunakan masyarakat dan dapat digunakan di semua moda transportasi," ujarnya.

Selanjutnya, presiden ingin agar segera dilakukan studi pembangunan LRT hingga ke Kota Bogor dan perluasan jalur LRT Kelapa Gading.

"Saya minta juga segera distudi pembangunan LRT hingga ke Kota Bogor, karena kalau kita lihat LRT yang sekarang sudah penuh terus. Dan juga pembangunan jalur LRT Kelapa Gading menuju Manggarai, agar cakupan dan jangkauan transportasi massal ini semakin luas,” kata Presiden.

Baca Juga: Pengemudi Ojol Dapat Bonus Lebaran Cash! Nilainya Ikut Keaktifan Kerja

Kepala Negara juga menekankan pentingnya memastikan transportasi publik yang ada ramah bagi penyandang disabilitas, dan kelompok masyarakat lanjut usia, ibu hamil, dan anak-anak.

"Yang terakhir, pastikan moda transportasi kita ramah terhadap pengguna lanjut usia, disabilitas, juga bagi anak-anak dan ibu hamil," katanya. (sap)

Baca Juga: Kinerja Penegakan Hukum Ditjen Pajak selama 1 Dekade Terakhir

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

Topik : transportasi publik, transportasi umum, ojek online, MRT, LRT, KRL, Jokowi

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Minggu, 01 September 2024 | 15:30 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Kelas Menengah Indonesia Turun, Jokowi: Problem di Hampir Semua Negara

Jum'at, 30 Agustus 2024 | 17:45 WIB
RUU PERAMPASAN ASET

Desak Pengesahan RUU Perampasan Aset, Istana: Bolanya Kini di DPR

Kamis, 29 Agustus 2024 | 18:11 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Potongan Fee untuk Driver Ojek Online Tinggi, Sudah Termasuk Pajak?

Rabu, 28 Agustus 2024 | 08:30 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Jokowi Ingin DPR Rampungkan RUU Perampasan Aset dengan Cepat

berita pilihan

Jum'at, 25 Juli 2025 | 09:00 WIB
PMK 81/2024

Top Up Saldo Mesin Teraan Meterai Kini Bisa via Coretax

Jum'at, 25 Juli 2025 | 08:30 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Genjot Ekonomi di Semester II/2025, Ini Strategi Pemerintah

Jum'at, 25 Juli 2025 | 07:00 WIB
BERITA PAJAK HARI INI

PPN Bekal Kesehatan hingga Ransum Militer Kini Ditanggung Pemerintah

Kamis, 24 Juli 2025 | 20:00 WIB
KANWIL DJP JAKARTA UTARA

Sengaja Tak Sampaikan SPT, Direktur PT Ini Terancam Penjara

Kamis, 24 Juli 2025 | 19:30 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Produk Teknologi dan Alkes AS Dikecualikan dari TKDN

Kamis, 24 Juli 2025 | 19:30 WIB
KANWIL DJP JAKARTA UTARA

Sengaja Tak Sampaikan SPT, Direktur PT Ini Terancam Penjara

Kamis, 24 Juli 2025 | 19:15 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Indonesia-AS Bakal Siapkan Protokol Baru Soal Transfer Data Pribadi

Kamis, 24 Juli 2025 | 19:00 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Uang Muka Kedua, Kring Pajak Jelaskan Cara Bikin Fakturnya

Kamis, 24 Juli 2025 | 18:30 WIB
KEBIJAKAN DEREGULASI

Deregulasi Kebijakan Impor, Apa Saja Peraturan Baru dan Perubahannya?