Logo-Pakpol Logo-Pakpol
Review
Jum'at, 25 April 2025 | 15:45 WIB
REPORTASE DDTC DARI SINGAPURA
Jum'at, 25 April 2025 | 11:45 WIB
REPORTASE DDTC DARI SINGAPURA
Jum'at, 25 April 2025 | 11:11 WIB
REPORTASE DDTC DARI SINGAPURA
Jum'at, 25 April 2025 | 09:30 WIB
KONSULTASI CORETAX
Komunitas
Kamis, 24 April 2025 | 15:10 WIB
STH INDONESIA JENTERA
Rabu, 23 April 2025 | 10:20 WIB
DDTC ACADEMY – PRACTICAL COURSE
Selasa, 22 April 2025 | 16:03 WIB
DDTC ACADEMY - EXCLUSIVE SEMINAR
Senin, 21 April 2025 | 11:38 WIB
DDTC ACADEMY - ADIT Exam Preparation Course
Fokus
Reportase

Ada 75 Negara yang Sedang Negosiasikan Tarif Bea Masuk dengan AS

A+
A-
0
A+
A-
0
Ada 75 Negara yang Sedang Negosiasikan Tarif Bea Masuk dengan AS

Presiden AS Donald Trump. ANTARA FOTO/REUTERS/Octavio Jones/AWW/sa.

WASHINGTON D.C., DDTCNews – Pemerintah Amerika Serikat (AS) membuka opsi untuk memberlakukan bea masuk resiprokal tanpa menunggu berakhirnya jangka waktu penundaan selama 90 hari.

Presiden AS Donald Trump mengatakan AS bisa kembali memberlakukan bea masuk resiprokal atas impor dari negara tertentu mulai bulan depan. Bea masuk resiprokal diberlakukan terhadap negara yang tidak mampu mencapai kesepakatan dengan AS.

"Pada akhirnya yang akan terjadi adalah kita akan memiliki banyak kesepakatan. Jika tidak tercapai kesepakatan dengan perusahaan atau negara, kita akan menetapkan bea masuk," katanya, dikutip pada Kamis (24/4/2025).

Baca Juga: Jelang Penyatuan Atap, RI Perlu Pelajari Sistem Peradilan Pajak AS

Sementara itu, White House mengeklaim saat ini setidaknya sudah ada 75 negara yang menghubungi AS untuk menegosiasikan bea masuk resiprokal. Beberapa negara yang sudah menjalin komunikasi langsung dengan Trump antara lain Jepang dan Inggris.

Sementara itu, Wakil Presiden AS JD Vance juga telah berkunjung ke India dan akan menyepakati term of reference atas perjanjian dagang antara kedua negara.

Namun, perlu dicatat, negara-negara tersebut tidak serta merta menyetujui permintaan AS. Di hadapan parlemen, Perdana Menteri Jepang Shigeru Ishiba menegaskan akan berupaya untuk tetap menjaga kepentingan nasional Jepang.

Baca Juga: Cegah Koreksi Fiskal, WP Badan Perlu Siapkan TP Doc Sebelum Lapor SPT

"Jika Jepang menerima semuanya, kita tidak akan bisa mengamankan kepentingan nasional nasional," ujarnya seperti dilansir forbes.com.

Hal yang sama juga disampaikan oleh Perdana Menteri Inggris Keir Starmer. Dia menegaskan bahwa perjanjian yang akan disepakati tetap harus sejalan dengan kepentingan nasional.

"Prioritas saya ialah kekuatan di luar negeri serta keamanan dan pembaruan di dalam negeri," tuturnya seperti dilansir bbc.com.

Baca Juga: "Perpindahan Pengadilan Pajak Mesti Berikan Transparansi dan Keadilan"

Sebagai informasi, AS pada awalnya berencana memberlakukan bea masuk resiprokal dengan tarif yang berbeda untuk impor dari setiap negara mulai 9 April 2025. Namun, AS menunda pengenaan tarif tersebut selama 90 hari.

Saat ini, AS hanya memberlakukan bea masuk dasar atau baseline tariff sebesar 10% atas seluruh barang impor selain yang berasal dari China, Kanada, dan Meksiko. Bea masuk dasar tersebut berlaku sejak 5 April 2025. (rig)

Baca Juga: Cara Bikin Billing PPh Final Pengalihan Hak Tanah/Bangunan di Coretax

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

Topik : amerika serikat, tarif bea masuk, pajak, pajak internasional, presiden as donald trump, pajak, pajak internasional

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Jum'at, 25 April 2025 | 08:30 WIB
KOTA BATU

Gerus Potensi Pajak, Pemkot Tertibkan Ribuan Reklame Liar

Jum'at, 25 April 2025 | 07:00 WIB
BERITA PAJAK HARI INI

Data Terintegrasi, Coretax Bisa Bantu DJP Deteksi WP ‘Nakal’

Kamis, 24 April 2025 | 19:30 WIB
LAYANAN PAJAK

Waspada! Ada Akun di Medsos Ngaku-ngaku Contact Center Kantor Pajak

Kamis, 24 April 2025 | 19:00 WIB
KPP BADAN DAN ORANG ASING

Restitusi Pajak yang Seharusnya Tak Terutang Cair Paling Lama 4 Bulan

berita pilihan

Jum'at, 25 April 2025 | 17:00 WIB
PENGADILAN PAJAK

Jelang Penyatuan Atap, RI Perlu Pelajari Sistem Peradilan Pajak AS

Jum'at, 25 April 2025 | 16:30 WIB
PELAPORAN SPT TAHUNAN

Cegah Koreksi Fiskal, WP Badan Perlu Siapkan TP Doc Sebelum Lapor SPT

Jum'at, 25 April 2025 | 16:07 WIB
FOUNDER DDTC DARUSSALAM:

"Perpindahan Pengadilan Pajak Mesti Berikan Transparansi dan Keadilan"

Jum'at, 25 April 2025 | 15:45 WIB
REPORTASE DDTC DARI SINGAPURA

Menyoroti Peran Pajak dalam Mendorong Inisiatif ESG

Jum'at, 25 April 2025 | 15:30 WIB
PELAPORAN SPT TAHUNAN

DJP Ajak WP Manfaatkan Layanan Asistensi Lapor SPT Lewat Pojok Pajak

Jum'at, 25 April 2025 | 15:00 WIB
PENGADILAN PAJAK

Tekan Perkara Pajak yang Naik PK, Begini Usul Hakim Agung

Jum'at, 25 April 2025 | 14:30 WIB
KABUPATEN BLORA

17.000 Kendaraan di Blora Ikut Pemutihan, Pemprov Raup Rp6,7 Triliun

Jum'at, 25 April 2025 | 14:15 WIB
LITERATUR PAJAK

Memahami Istilah PPN dalam Sistem Perpajakan Modern

Jum'at, 25 April 2025 | 14:00 WIB
PERDAGANGAN INTERNASIONAL

Soal Bea Masuk Trump, Indonesia Mulai Negosiasi Teknis dengan AS