Ada Joint Program, Pengumpulan Penerimaan Negara Diharap Lebih Cepat

"Fokus pada joint operations, analisis, audit, dan pengawasan berbasis multi-data menjadi strategi utama dalam mempercepat kolektibilitas penerimaan negara secara adil dan berkelanjutan," katanya melalui Instagram dikutip pada Sabtu (26/4/2025).

Anggito mengatakan unit eselon I Kemenkeu berkolaborasi melalui joint program untuk meningkatkan penerimaan negara. Melalui Instagram, dia mengabarkan turut menghadiri kegiatan monitoring dan evaluasi joint program bersama pegawai DJP dan DJBC regional Solo.

Hingga Maret 2025, pendapatan negara terealisasi senilai Rp516,1 triliun atau masih terkontraksi 16,75%. Realisasi tersebut setara 17,2% dari target Rp3.005,13 triliun.

Pendapatan negara ini utamanya ditopang oleh penerimaan perpajakan senilai Rp400,1 triliun, yang terkontraksi 13,5%. Angka tersebut terdiri atas penerimaan pajak Rp322,6 triliun yang turun 18,1%, serta kepabeanan dan cukai Rp77,5 triliun yang mampu tumbuh 12,3%.

Sementara itu, penerimaan negara bukan pajak terealisasi Rp115,9 triliun atau terkontraksi 26%.

Joint program telah menjadi agenda rutin Kemenkeu untuk mengoptimalkan penerimaan negara. Pelaksanaan joint program ini melibatkan 7 unit eselon I Kemenkeu, yakni Ditjen Pajak (DJP), Ditjen Bea dan Cukai (DJBC), Setjen, Ditjen Anggaran (DJA), Badan Kebijakan Fiskal (BKF), Itjen, dan Lembaga National Single Window (LNSW).

Pelaksanaan joint program didasarkan pada KMK Nomor 210/KMK.01/2021 s.t.d.d KMK-570/KM.1/2023 tentang Program Sinergi Reformasi dalam Rangka Optimalisasi Penerimaan Negara.

Joint program diharapkan mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan/atau wajib bayar, serta angka piutang bisa ditekan. Selain itu, unit-unit eselon I Kemenkeu akan saling bekerja sama untuk meningkatkan kemudahan layanan terhadap wajib pajak dan/atau wajib bayar. (dik)