Logo-Pakpol Logo-Pakpol
Komunitas
Selasa, 27 Mei 2025 | 13:32 WIB
DDTC ACADEMY - EXCLUSIVE WEBINAR
Senin, 26 Mei 2025 | 09:27 WIB
DDTC ACADEMY – PRACTICAL COURSE
Kamis, 22 Mei 2025 | 17:43 WIB
DDTC ACADEMY - EXCLUSIVE SEMINAR
Kamis, 22 Mei 2025 | 10:30 WIB
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BULUKUMBA
Fokus
Reportase

Pengusaha Minta Dirjen Bea Cukai Prioritaskan Penindakan Impor Ilegal

A+
A-
0
A+
A-
0
Pengusaha Minta Dirjen Bea Cukai Prioritaskan Penindakan Impor Ilegal

Petugas memeriksa bukti kain gulungan impor ilegal di Tempat Penimbunan Pabean (TPP) Bea dan Cukai, Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. ANTARA FOTO/Fakhri Hermansyah/YU

JAKARTA, DDTCNews - Para produsen dalam negeri berharap kehadiran Dirjen Bea dan Cukai yang baru, Djaka Budhi Utama, dapat mempercepat penanganan masalah impor ilegal.

Ketua Umum Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filament Indonesia (APSyFI) Redma Gita Wiraswasta mengatakan praktik impor ilegal masih menjadi keresahan para produsen di industri tekstil dan produk tekstil (TPT). Menurutnya, penindakan terhadap impor ilegal akan membuat iklim usaha menjadi lebih sehat dan adil.

"Pelantikan ini menjadi harapan baru bagi kami agar permasalahan di kepabeanan yang selama ini mengganjal seperti praktik importasi ilegal bisa dapat segera diselesaikan," ujarnya, Selasa (27/5/2025).

Baca Juga: DJBC Atur Penerapan e-Seal untuk Pengangkutan Barang Impor-Ekspor

Tidak hanya soal impor ilegal, Redma mengungkapkan banyak tantangan yang dihadapi pelaku industri TPT. Misal, kegiatan importasi yang tidak sesuai prosedur atau terjadi kecurangan, maraknya praktik impor borongan, serta impor yang nilai pabeannya tidak sesuai atau under declare.

Selain itu, Redma menyoroti ada barang-barang impor yang merembes keluar dari kawasan pusat logistik berikat (PLB) dan gudang berikat. Ia khawatir barang impor yang notabene lebih murah karena mendapat insentif itu membanjiri pasar domestik dan membuat barang asli buat Indonesia kalah bersaing dari segi harga.

"Terkait industri TPT, tentu PR yang utama adalah importasi unprocedural, praktik impor borongan, under declare, dan ada rembesan wilayah berikat," katanya.

Baca Juga: Tak Patuhi Ketentuan, 1,6 Juta Produk Impor Ilegal Asal China Disita

Redma berpandangan pemberantasan praktik-praktik tersebut memang tidak mudah. Namun ia berharap dirjen bea dan cukai yang baru bisa segera memperbaiki sistem dan SDM DJBC sekaligus mencegah dan menindak impor ilegal.

"Mau tidak mau hal ini sangat perlu diperbaiki agar ekonomi kita bisa tumbuh sesuai target. Kami akan terus memberi masukan dan mendukung DJBC dalam kerangka perbaikan-perbaikan ini," ujarnya.

Untuk diketahui, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati resmi melantik Djaka Budhi Utama sebagai dirjen bea dan cukai, menggantikan Askolani yang menjabat pada 2021. Djaka adalah seorang purnawirawan TNI Angkatan Darat dengan pangkat letnan jenderal. Jabatan terakhirnya yakni sebagai Sekretaris Utama Badan Intelijen Negara (BIN) sejak Oktober 2024. (dik)

Baca Juga: Pimpinan Baru DJP dan DJBC Diharap Bisa Kerek Tax Ratio

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

Topik : penindakan impor ilegal, pengawasan kepabeanan, bea cukai, djbc

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Jum'at, 09 Mei 2025 | 15:30 WIB
PENEGAKAN HUKUM

DJBC Lakukan 9.000 Penindakan, Paling Banyak Kasus Rokok Ilegal

Kamis, 08 Mei 2025 | 11:30 WIB
KEBIJAKAN CUKAI

DPR Tagih Ekstensifikasi Cukai, Begini Respons Dirjen Bea Cukai

Rabu, 07 Mei 2025 | 19:30 WIB
PENERIMAAN BEA DAN CUKAI

DJBC: Setoran Bea Masuk Kontraksi Imbas Insentif Nol Persen Impor EV

Rabu, 07 Mei 2025 | 14:00 WIB
KEBIJAKAN KEPABEANAN

Siapkan Eksportir Hadapi Kebijakan Tarif AS, Begini Langkah DJBC

berita pilihan

Rabu, 28 Mei 2025 | 20:00 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Tak Perlu ke DJP, Pembaruan Tanggungan WP Cukup Infokan Pemberi Kerja

Rabu, 28 Mei 2025 | 19:45 WIB
PERDAGANGAN BERJANGKA

225 Situs Perdagangan Berjangka Ilegal Diblokir sepanjang Januari-Mei

Rabu, 28 Mei 2025 | 19:00 WIB
PER-11/PJ/2025

PER-11/PJ/2025 Pertegas Ketentuan Pembulatan pada Era Coretax System

Rabu, 28 Mei 2025 | 18:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

DJP Siapkan 5 Strategi Cegah Shortfall Pajak Terulang

Rabu, 28 Mei 2025 | 18:15 WIB
PER-11/PJ/2025

DJP Perkenalkan Formulir C dalam Format SPT Masa PPN di Era Coretax

Rabu, 28 Mei 2025 | 18:00 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI

Sengketa Koreksi DPP PPN atas Jual Beli Sepeda Motor

Rabu, 28 Mei 2025 | 17:55 WIB
MINYAK MENTAH INDONESIA

Masih Terimbas Perang Tarif, ICP April Turun Jadi US$74,29 Per Barel

Rabu, 28 Mei 2025 | 17:30 WIB
KEBIJAKAN KEPABEANAN

Bertambah, DJBC Catat 179 Perusahaan Sudah Berpredikat AEO

Rabu, 28 Mei 2025 | 17:00 WIB
PENERIMAAN PAJAK

Hingga April 2025, Setoran Pajak dari Jawa Timur Tembus Rp32 Triliun