Baru Jadi Dirjen Pajak, Ini Tugas Awal Bimo Wijayanto

Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto (kiri) berbincang dengan Direktur Jenderal Startegi Ekonomi dan Fiskal Febrio Nathan Kacaribu (kanan) saat konferensi pers APBN KiTa di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat (23/5/2025). ANTARA FOTO/Bayu Pratama S/tom.
JAKARTA, DDTCNews - Dirjen Pajak Bimo Wijayanto mengungkapkan dirinya akan memetakan hal-hal yang tertunda (pending matters) dan isu strategis (strategic issues) terkait dengan perpajakan dalam waktu sebulan.
Menurut Bimo, kebijakan pajak ke depan akan berfokus pada peningkatan integrasi data dan sistem perpajakan, integritas sumber daya manusia (SDM), dan integritas institusi perpajakan.
"Mudah-mudahan kurang dari 1 bulan saya akan update ke teman-teman sekalian," katanya selepas rapat paripurna di DPR pada hari ini, Selasa (27/5/2025).
Hasil pemetaan dan arah kebijakan ke depan masih akan dikonsultasikan kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan Presiden Prabowo Subianto.
Salah satu isu strategis yang sedang dipelajari oleh Bimo ialah implementasi coretax administration system. Dia mengatakan DJP akan memetakan isu pada coretax guna mempercepat performa dari sistem baru tersebut
"Kami akan memanfaatkan retention period sampai Desember. Kami akan betul-betul scrutiny apa yang harus kita reaffirm untuk lebih mengakselerasi performanya. Tetapi masalahnya memang saat ini masih retention period. Jadi, ditunggu saja," tuturnya.
Sebagai informasi, Bimo resmi dilantik sebagai dirjen pajak menggantikan Suryo Utomo pada Jumat pekan lalu (23/5/2025). Bimo sendiri merupakan ASN yang sebelumnya sempat berkarier di DJP.
Jabatan terakhir yang diemban oleh Bimo sebelum dilantik sebagai dirjen pajak adalah sekretaris deputi bidang kerja sama ekonomi dan investasi pada Kedeputian Bidang Kerja Sama Ekonomi dan Investasi Kemenko Perekonomian.
Dalam pelantikannya, Sri Mulyani meminta Bimo untuk meningkatkan penerimaan negara sesuai dengan harapan dan arahan Presiden Prabowo.
"Pak Bima [dirjen pajak] dan Pak Djaka [dirjen bea dan cukai] sudah dipanggil langsung presiden, diberikan arahan sekaligus tugas. Penerimaan negara adalah andalan, tetapi penerimaan negara juga menjadi salah satu tantangan yang paling utama," ujar Sri Mulyani.
DJP selaku otoritas pajak perlu mengoptimalkan penerimaan negara meski masyarakat cenderung enggan menunaikan kewajiban pajaknya.
"Masyarakat menginginkan penerimaan perpajakan naik, tetapi masyarakat dan dunia usaha biasanya sangat segan membayar pajak. Ini kontradiksi yang harus dikelola," kata Sri Mulyani. (rig)
Cek berita dan artikel yang lain di Google News.