Apa Itu Spontaneous Exchange of Information (SEOI) dalam Perpajakan?

Ketentuan terkait dengan SEOI di antaranya tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 39/2017 dan Perdirjen Pajak No. PER-24/PJ/2018. Merujuk Pasal 1 angka 5 PER-24/PJ/2018, SEOI adalah:

“Pertukaran Informasi yang dilakukan secara spontan oleh Pejabat yang Berwenang di Indonesia dengan cara menyampaikan Informasi yang dinilai relevan untuk kepentingan perpajakan otoritas perpajakan Negara Mitra atau Yurisdiksi Mitra secara langsung kepada Pejabat yang Berwenang di Negara Mitra atau Yurisdiksi Mitra atau sebaliknya, tanpa didahului dengan permintaan.”

Berdasarkan pengertian tersebut, SEOI mengacu pada proses di mana pejabat yang berwenang di indonesia menyampaikan informasi perpajakan secara langsung kepada pejabat yang berwenang di negara atau yurisdiksi mitra tanpa adanya permintaan khusus.

SEOI saat pejabat yang berwenang di indonesia menerima informasi perpajakan yang relevan dari negara atau yurisdiksi mitra tanpa adanya permintaan sebelumnya. Di Indonesia, pejabat yang berwenang untuk melaksanakan SEOI adalah dirjen pajak.

Kendati demikian, dalam praktiknya, pelaksanaan SEOI dengan pejabat yang berwenang di negara atau yurisdiksi mitra dilakukan oleh Direktur Perpajakan Internasional DJP. Adapun SEOI terdiri atas 2 jenis.

Pertama, Pertukaran Informasi secara Spontan kepada Negara Mitra atau Yurisdiksi Mitra (Outbound SEOI). Kedua, Pertukaran Informasi secara Spontan dari Negara Mitra atau Yurisdiksi Mitra (Inbound SEOI).

Berdasarkan Pasal 2 ayat (4) PER-24/PJ/2018, informasi perpajakan yang tercakup dalam SEOI meliputi:

1. PPh untuk pertukaran informasi berdasarkan P3B;
2. PPh dan PPN untuk pertukaran informasi berdasarkan Persetujuan untuk Pertukaran Informasi Berkenaan dengan Keperluan Perpajakan; atau
3. PPh, PPN, PPnBM, dan PBB (khusus untuk sektor Perkebunan, Perhutanan, dan Pertambangan) untuk Pertukaran Informasi berdasarkan Konvensi tentang Bantuan Administratif Bersama di Bidang Perpajakan, dengan memperhatikan reservasi yang dibuat oleh tiap-tiap negara penandatangan konvensi.

Untuk diperhatikan, SEOI dilaksanakan atas informasi yang berkaitan dengan transaksi atau kegiatan antara wajib pajak indonesia dengan wajib pajak negara atau yurisdiksi mitra yang diterima, diperoleh, atau dihasilkan dari proses:

1. pengawasan kepatuhan perpajakan;
2. pengembangan dan analisis atas informasi, data, laporan, dan pengaduan;
3. pemeriksaan;
4. penagihan;
5. pemeriksaan bukti permulaan;
6. penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan;
7. pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak (SKP) yang tidak benar;
8. pengurangan atau pembatalan surat tagihan pajak yang tidak benar;
9. keberatan;
10. banding;
11. peninjauan kembali; atau
12. prosedur persetujuan bersama (mutual agreement procedure/MAP) atau kesepakatan harga transfer (advance pricing agreement/APA).

Selain itu, SEOI dapat dilaksanakan atas informasi yang berkaitan dengan peraturan perpajakan domestik dan pelaksanaannya. Peraturan perpajakan domestik tersebut berupa keputusan dirjen pajak kepada wajib pajak tertentu dalam bentuk:

1. Penegasan di muka atas skema transaksi yang akan dilakukan wajib pajak, misalnya Surat Keputusan Dirjen Pajak atas kesepakatan harga transfer (APA); dan
2. Pemberian fasilitas perpajakan yang informasinya wajib dipertukarkan berdasarkan penilaian forum internasional dalam rangka pelaksanaan Base Erosion and Profit Shifting Action 5 (Forum on Harmful Tax Practices/ FHTP).

Namun, informasi perpajakan tidak bisa sembarang dipertukarkan. Merujuk Pasal 4 ayat (3) 39/2017 dan Pasal 3 ayat (3) PER-24/PJ/2018, informasi yang dipertukarkan melalui SEOI harus memenuhi salah satu atau beberapa kriteria.

Pertama, indikasi hilangnya potensi pajak yang signifikan di negara mitra atau yurisdiksi mitra. Kedua, pembayaran kepada wajib pajak negara mitra atau yurisdiksi mitra yang diduga tidak dilaporkan di negara mitra atau yurisdiksi mitra.

Ketiga, pengurangan atau pembebasan pajak di indonesia yang diterima oleh wajib pajak negara mitra atau yurisdiksi mitra yang dapat menambah kewajiban perpajakan di negara mitra atau yurisdiksi mitra.

Keempat, kegiatan bisnis yang dilakukan antara wajib pajak indonesia dan wajib pajak negara mitra atau yurisdiksi mitra melalui satu atau beberapa negara sedemikian rupa sehingga menyebabkan pajak yang dibayar di indonesia, di negara mitra atau yurisdiksi mitra, atau di kedua negara menjadi berkurang.

Kelima, kecurigaan bahwa terjadi pengurangan pembayaran pajak yang disebabkan oleh transfer yang tidak sebenarnya atas laba dalam sebuah grup usaha.

Lebih lanjut, setiap informasi yang dipertukarkan ialah informasi yang wajib dijaga kerahasiaannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan perjanjian internasional. Untuk itu, seluruh unit di lingkungan DJP wajib menjaga kerahasiaan Informasi yang dipertukarkan.

Selain itu, informasi yang diterima dari pertukaran informasi tak dapat digunakan untuk kepentingan di luar perpajakan. Adapun setiap pelanggaran atas kewajiban menjaga kerahasiaan akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Merujuk laman DJP, SEOI merupakan instrumen yang melengkapi mekanisme pertukaran informasi yang lain. Melalui SEOI, DJP mampu secara proaktif dan strategis bekerja sama dengan negara atau yurisdiksi mitra dalam upaya pengamanan penerimaan pajak sembari tetap menjaga kerahasiaan informasi yang dipertukarkan.

Kerja sama tersebut menjadi langkah penting untuk mengatasi penghindaran dan pengelakan pajak internasional secara lebih komprehensif. Selain SEOI, pertukaran informasi perpajakan ada yang dilakukan secara otomatis (AEOI) serta ada yang berdasarkan permintaan (EOIR). (rig)

Ingin selalu terdepan dengan kabar perpajakan terkini?
Ikuti DDTCNews WhatsApp Channel dan dapatkan berita pilihan langsung di genggaman Anda.
Ikuti sekarang! Klik tautan:
link.ddtc.co.id/WACDDTCNews