Logo-Pakpol Logo-Pakpol
Fokus
Reportase

Banggar: Target Pendapatan 2026 Harus Optimistis tapi Tetap Realistis

A+
A-
0
A+
A-
0
Banggar: Target Pendapatan 2026 Harus Optimistis tapi Tetap Realistis

Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR Said Abdullah. (Foto: Jaka/Man/dpr.go.id)

JAKARTA, DDTCNews - Ketua Badan Anggaran (Banggar) Said Abdullah mendorong pemerintah untuk menetapkan target pendapatan yang optimistis, tetapi tetap realistis.

Menurut Said, penerimaan pajak pada tahun ini berpotensi tidak mencapai target akibat rendahnya harga komoditas ekspor, menurunnya kinerja sektor manufaktur, dan menurunnya konsumsi rumah tangga.

"Situasi seperti ini tampaknya berlanjut pada tahun mendatang," katanya, dikutip pada Kamis (22/5/2025).

Baca Juga: Jual Beli Tanah, Begini Format Penulisan Alamat dalam Faktur Pajak

Meski situasi masih tak menentu, lanjut Said, pemerintah tetap perlu menjaga kinerja pendapatan negara demi memastikan tersedianya anggaran untuk program strategis dan guna melunasi bunga utang pada tahun depan.

Untuk itu, pemerintah perlu terus melakukan ekstensifikasi pajak dan cukai, memperbaiki struktur tarif PNBP mineral dan batu bara, serta meningkatkan kontribusi penerimaan dari sektor ekonomi digital. Selain itu, pemerintah juga perlu membenahi coretax administration system.

"Pemberlakuan coretax sebagai strategi untuk membangun administrasi perpajakan yang handal di tahun depan harus mempertimbangkan kesiapan literasi wajib pajak serta memastikan kesiapan dan keamanan sistem," ujar Said.

Baca Juga: Jasa Ekspedisi Kena Tarif PPh 21 atau PPh 23? Ini Kata Kring Pajak

Sebagai informasi, rasio pendapatan negara pada tahun depan diusulkan 11,71% - 12,22% dari PDB, yang terdiri atas penerimaan perpajakan sebesar 10,08%-10,45%, PNBP sebesar 1,63%-1,76%. Adapun rasio pendapatan negara 2026 itu lebih rendah ketimbang target tahun ini 12,36%.

Sementara itu, Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Febrio Kacaribu menuturkan target pendapatan negara pada 2026 masih akan disesuaikan dengan outlook penerimaan 2025 yang akan diumumkan pemerintah setelah semester I/2025.

"Outlook 2025-nya belum selesai. Kita akan laporkan nanti di laporan semester," tuturnya. (rig)

Baca Juga: Catat! Jasa Asuransi Juga Bisa Dipungut PPh Pasal 22 oleh Marketplace

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

Topik : pendapatan negara, banggar, DPR, program prioritas, rasio pendapatan negara, pajak, nasional

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Sabtu, 19 Juli 2025 | 13:00 WIB
PAJAK INTERNASIONAL

Pilar 1 Tertunda, Sri Mulyani Khawatir Kepastian Pajak Melemah

Sabtu, 19 Juli 2025 | 12:30 WIB
KOTA BONTANG

Pajak Parkir Anjlok, Pemda Segera Pasang Alat Perekam Transaksi

Sabtu, 19 Juli 2025 | 10:00 WIB
PMK 37/2025

Marketplace Pungut Pajak, Anggota DPR Ingatkan Soal Keamanan Data

berita pilihan

Minggu, 20 Juli 2025 | 16:00 WIB
STHI JENTEREA

Mahasiswi STHI Jentera Terima Beasiswa Skripsi Sinergi Riset DDTC

Minggu, 20 Juli 2025 | 15:00 WIB
PER-11/PJ/2025

Jual Beli Tanah, Begini Format Penulisan Alamat dalam Faktur Pajak

Minggu, 20 Juli 2025 | 14:30 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Jasa Ekspedisi Kena Tarif PPh 21 atau PPh 23? Ini Kata Kring Pajak

Minggu, 20 Juli 2025 | 13:30 WIB
PROGRAM PEMERINTAH

Mendagri Tito Dorong Pemda Bikin Satgas Percepatan Program MBG

Minggu, 20 Juli 2025 | 11:30 WIB
KEBIJAKAN PERPAJAKAN

Tarif Terbaru AS Bisa Jadi Angin Segar bagi Tekstil RI, Ini Kata API

Minggu, 20 Juli 2025 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

Sumber Daya Manusia di Ditjen Pajak dan Sebarannya

Minggu, 20 Juli 2025 | 10:00 WIB
KABUPATEN SUMEDANG

Kejari Bantu Cairkan Tunggakan Pajak, Nilainya Tembus Rp905 Juta

Minggu, 20 Juli 2025 | 09:30 WIB
PROGRAM PEMERINTAH

Koperasi Desa Merah Putih Bakal Dilengkapi Klinik dan Apotek Desa