Logo-Pakpol Logo-Pakpol
Data & Alat
Rabu, 26 Februari 2025 | 08:15 WIB
KURS PAJAK 26 FEBRUARI 2025 - 04 MARET 2025
Rabu, 19 Februari 2025 | 09:45 WIB
KURS PAJAK 19 FEBRUARI 2025 - 25 FEBRUARI 2025
Rabu, 12 Februari 2025 | 09:27 WIB
KURS PAJAK 12 FEBRUARI 2025 - 18 FEBRUARI 2025
Rabu, 05 Februari 2025 | 11:07 WIB
PAJAK MINIMUM GLOBAL
Fokus
Reportase

Banyak Daerah Ekonominya Tumbuh Tapi Kemiskinan Tak Turun, Kok Bisa?

A+
A-
0
A+
A-
0
Banyak Daerah Ekonominya Tumbuh Tapi Kemiskinan Tak Turun, Kok Bisa?

Aktivitas warga di permukiman padat di Kawasan Tamansari, Bandung, Jawa Barat, Selasa (2/7/2024). Badan Pusat Statistik (BPS) menyebutkan, jumlah penduduk miskin turun 0,68 juta jiwa menjadi 25,27 juta jiwa pada Maret 2024 atau menurun 0,33 persen dibandingkan Maret 2023. ANTARA FOTO/Raisan Al Farisi/foc.

JAKARTA, DDTCNews - Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementerian PPN/Bappenas) mencatat pertumbuhan ekonomi di daerah tak serta merta diikuti dengan penurunan kemiskinan.

Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa mengatakan terdapat beberapa provinsi yang ekonominya tumbuh tinggi berkat industrialisasi di daerah tersebut. Namun, tingkat kemiskinan di provinsi tersebut masih stagnan.

"Saya memberikan contoh misalnya Sulawesi Tengah, itu tingkat pertumbuhan industrinya luar biasa, pertumbuhan ekonominya melejit, tetapi tidak serta merta menurunkan tingkat kemiskinan," ujar Suharso, dikutip Sabtu (24/8/2024).

Baca Juga: Bappenas: Tarik Investasi, Insentif Pajak Bukan Fokus Utama

Seperti diketahui, Sulawesi Tengah adalah salah satu provinsi yang menjadi tujuan investasi di bidang hilirisasi nikel. Pada 2023, investasi domestik dan asing di provinsi tersebut mencapai Rp112 triliun, sedangkan pertumbuhan ekonominya mencapai 11,91%.

Meski realisasi investasi dan pertumbuhan ekonomi di Sulawesi Tengah melambung tinggi di atas rata-rata nasional, tingkat kemiskinan di provinsi tersebut mencapai 11,77%.

Suharso pun menceritakan bahwa tingkat kemiskinan adalah salah satu indikator pembangunan yang sulit turun. Meski ekonomi mampu tumbuh tinggi, tingkat kemiskinan masih belum bisa diturunkan secara drastis sesuai target pemerintah.

Baca Juga: Pacu Ekonomi, Indonesia Punya PR Siapkan SDM dan Infrastruktur Digital

Pemerintah melalui Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2023 menargetkan tingkat kemiskinan sebesar 7,5% hingga 8,5%. Namun, tingkat kemiskinan pada akhir 2023 masih sebesar 9,36%.

"Tingkat kemiskinan adalah akibat dari tingkat pertumbuhan. Namun, yang agak unik di kita adalah mengapa tingkat pengangguran terbuka justru turun, tetapi tingkat kemiskinannya tidak bisa diturunkan sedrastis itu," ujar Suharso.

Walau tingkat kemiskinan tidak bisa diturunkan sesuai yang ditargetkan, Suharso mengatakan pemerintah sudah mampu menurunkan tingkat kemiskinan ekstrem menjadi tinggal sebesar 0,83% pada akhir 2023. "Pada 2024 ini ditargetkan 0%. Mudah-mudahan kita bisa sampai dengan 0%," ujar Suharso. (sap)

Baca Juga: Angka PDB Nominal Dirilis, Ketahuan Tax Ratio RI 2024 Hanya 10,08%!

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

Topik : kemiskinan, kemiskinan ekstrem, angka kemiskinan, ketimpangan, PDB, gini ratio, Bappenas

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Rabu, 14 Agustus 2024 | 14:30 WIB
PENERIMAAN PAJAK

Industri Manufaktur Tertekan, Setoran Pajaknya Turun 13 Persen

Sabtu, 10 Agustus 2024 | 15:45 WIB
PERTUMBUHAN EKONOMI

IMF Perkirakan Ekonomi Indonesia Tumbuh 5,1 Persen Tahun Depan

Selasa, 06 Agustus 2024 | 10:30 WIB
PERTUMBUHAN EKONOMI NASIONAL

Ekonomi Tumbuh 5,05 Persen, Menkeu Klaim Daya Beli dan Ekspor Menguat

Selasa, 06 Agustus 2024 | 09:30 WIB
PEREKONOMIAN INDONESIA

Ekonomi Tumbuh 5,05% pada Kuartal II/2024, Begini Kata Pemerintah

berita pilihan

Sabtu, 01 Maret 2025 | 15:00 WIB
KEPATUHAN PAJAK

Biar Lapor SPT Tahunan Lancar, Coba Ikuti Saran dari DJP Ini

Sabtu, 01 Maret 2025 | 14:30 WIB
AMERIKA SERIKAT

AS Pungut Bea Masuk 25% Atas Barang China, Kanada-Meksiko Diminta Ikut

Sabtu, 01 Maret 2025 | 12:30 WIB
DANANTARA

ASN Siap-Siap! Bisa Dimutasi Jadi Pegawai Danantara

Sabtu, 01 Maret 2025 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

Pungutan Pajak dalam Konser Musik

Sabtu, 01 Maret 2025 | 09:00 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Pemerintah Klaim Makan Bergizi Gratis Sudah Diterima 2 Juta Anak

Sabtu, 01 Maret 2025 | 08:30 WIB
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

Ada Opsen, Penerimaan Pajak Kendaraan Kepri Susut Rp10 Miliar