Logo-Pakpol Logo-Pakpol
Komunitas
Selasa, 13 Mei 2025 | 16:09 WIB
DDTC EXECUTIVE INTERNSHIP PROGRAM
Selasa, 13 Mei 2025 | 13:35 WIB
DDTC ACADEMY - ADIT EXAM PREPARATION COURSE
Rabu, 07 Mei 2025 | 07:48 WIB
DDTC ACADEMY - EXCLUSIVE SEMINAR
Selasa, 06 Mei 2025 | 13:05 WIB
DDTC EXECUTIVE INTERNSHIP PROGRAM
Fokus
Reportase

Banyak Daerah Ekonominya Tumbuh Tapi Kemiskinan Tak Turun, Kok Bisa?

A+
A-
0
A+
A-
0
Banyak Daerah Ekonominya Tumbuh Tapi Kemiskinan Tak Turun, Kok Bisa?

Aktivitas warga di permukiman padat di Kawasan Tamansari, Bandung, Jawa Barat, Selasa (2/7/2024). Badan Pusat Statistik (BPS) menyebutkan, jumlah penduduk miskin turun 0,68 juta jiwa menjadi 25,27 juta jiwa pada Maret 2024 atau menurun 0,33 persen dibandingkan Maret 2023. ANTARA FOTO/Raisan Al Farisi/foc.

JAKARTA, DDTCNews - Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementerian PPN/Bappenas) mencatat pertumbuhan ekonomi di daerah tak serta merta diikuti dengan penurunan kemiskinan.

Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa mengatakan terdapat beberapa provinsi yang ekonominya tumbuh tinggi berkat industrialisasi di daerah tersebut. Namun, tingkat kemiskinan di provinsi tersebut masih stagnan.

"Saya memberikan contoh misalnya Sulawesi Tengah, itu tingkat pertumbuhan industrinya luar biasa, pertumbuhan ekonominya melejit, tetapi tidak serta merta menurunkan tingkat kemiskinan," ujar Suharso, dikutip Sabtu (24/8/2024).

Baca Juga: Dorong Aktivitas Ekonomi, Anggota DPR Minta Pemerintah Genjot Belanja

Seperti diketahui, Sulawesi Tengah adalah salah satu provinsi yang menjadi tujuan investasi di bidang hilirisasi nikel. Pada 2023, investasi domestik dan asing di provinsi tersebut mencapai Rp112 triliun, sedangkan pertumbuhan ekonominya mencapai 11,91%.

Meski realisasi investasi dan pertumbuhan ekonomi di Sulawesi Tengah melambung tinggi di atas rata-rata nasional, tingkat kemiskinan di provinsi tersebut mencapai 11,77%.

Suharso pun menceritakan bahwa tingkat kemiskinan adalah salah satu indikator pembangunan yang sulit turun. Meski ekonomi mampu tumbuh tinggi, tingkat kemiskinan masih belum bisa diturunkan secara drastis sesuai target pemerintah.

Baca Juga: Putus Rantai Kemiskinan, 100 Sekolah Rakyat Akan Dibangun Tiap Tahun

Pemerintah melalui Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2023 menargetkan tingkat kemiskinan sebesar 7,5% hingga 8,5%. Namun, tingkat kemiskinan pada akhir 2023 masih sebesar 9,36%.

"Tingkat kemiskinan adalah akibat dari tingkat pertumbuhan. Namun, yang agak unik di kita adalah mengapa tingkat pengangguran terbuka justru turun, tetapi tingkat kemiskinannya tidak bisa diturunkan sedrastis itu," ujar Suharso.

Walau tingkat kemiskinan tidak bisa diturunkan sesuai yang ditargetkan, Suharso mengatakan pemerintah sudah mampu menurunkan tingkat kemiskinan ekstrem menjadi tinggal sebesar 0,83% pada akhir 2023. "Pada 2024 ini ditargetkan 0%. Mudah-mudahan kita bisa sampai dengan 0%," ujar Suharso. (sap)

Baca Juga: Prabowo: Pengelolaan Utang Indonesia Lebih Disiplin Ketimbang Eropa

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

Topik : kemiskinan, kemiskinan ekstrem, angka kemiskinan, ketimpangan, PDB, gini ratio, Bappenas

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Selasa, 12 November 2024 | 16:00 WIB
KABINET MERAH PUTIH

Kementerian Bertambah, Bappenas Ingin Tambah Jumlah Pegawai

Sabtu, 09 November 2024 | 16:35 WIB
PERTUMBUHAN EKONOMI

Ekonomi Tumbuh 4,95%, Sri Mulyani Ungkap Faktor Pendorongnya

Selasa, 05 November 2024 | 11:45 WIB
PERTUMBUHAN EKONOMI

Ekonomi Tumbuh 4,95 Persen, Peran Konsumsi Rumah Tangga Paling Besar

Selasa, 05 November 2024 | 11:15 WIB
PERTUMBUHAN EKONOMI

BPS Umumkan Ekonomi RI Cuma Tumbuh 4,95 Persen di Kuartal III/2024

berita pilihan

Selasa, 13 Mei 2025 | 16:43 WIB
KEPPRES 45/P 2025

Prabowo Tunjuk Hadi Poernomo Jadi Penasihat Bidang Penerimaan Negara

Selasa, 13 Mei 2025 | 16:09 WIB
DDTC EXECUTIVE INTERNSHIP PROGRAM

Collaborative Discussion untuk Intern DDTC, Kini Soal Problem Solving

Selasa, 13 Mei 2025 | 14:30 WIB
KAMUS PAJAK

Apa Itu Surat Keputusan Pengurangan Sanksi Administrasi?

Selasa, 13 Mei 2025 | 14:00 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Ingat, 3 Simpulan Ini Bisa Buat SP2DK Naik ke Pemeriksaan

Selasa, 13 Mei 2025 | 13:35 WIB
DDTC ACADEMY - ADIT EXAM PREPARATION COURSE

Masih Dibuka, Daftar Kelas Persiapan Ujian ADIT Transfer Pricing

Selasa, 13 Mei 2025 | 13:30 WIB
PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK

DPR Soroti PNBP setelah Pembentukan Danantara, Ini Penjelasan Kemenkeu

Selasa, 13 Mei 2025 | 13:00 WIB
KOTA CIMAHI

Pemda Beri Keringanan Pajak Daerah bagi Pensiunan dan Veteran

Selasa, 13 Mei 2025 | 12:00 WIB
PERDAGANGAN INTERNASIONAL

AS dan China Sepakat Pangkas Bea Masuk Selama 90 Hari

Selasa, 13 Mei 2025 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

Aspek Perpajakan atas Jasa Sewa Kendaraan Bermotor

Selasa, 13 Mei 2025 | 10:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Simak! Perbedaan Perlakuan PPh antara WP Dalam Negeri dan Luar Negeri