Logo-Pakpol Logo-Pakpol
Literasi
Jum'at, 18 April 2025 | 15:30 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Kamis, 17 April 2025 | 17:00 WIB
TIPS PAJAK DAERAH
Kamis, 17 April 2025 | 14:00 WIB
KELAS PPh Pasal 21 (12)
Selasa, 15 April 2025 | 18:15 WIB
KETUA MA 1974-1982 OEMAR SENO ADJI:
Fokus
Reportase

Banyak Daerah Ekonominya Tumbuh Tapi Kemiskinan Tak Turun, Kok Bisa?

A+
A-
0
A+
A-
0
Banyak Daerah Ekonominya Tumbuh Tapi Kemiskinan Tak Turun, Kok Bisa?

Aktivitas warga di permukiman padat di Kawasan Tamansari, Bandung, Jawa Barat, Selasa (2/7/2024). Badan Pusat Statistik (BPS) menyebutkan, jumlah penduduk miskin turun 0,68 juta jiwa menjadi 25,27 juta jiwa pada Maret 2024 atau menurun 0,33 persen dibandingkan Maret 2023. ANTARA FOTO/Raisan Al Farisi/foc.

JAKARTA, DDTCNews - Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementerian PPN/Bappenas) mencatat pertumbuhan ekonomi di daerah tak serta merta diikuti dengan penurunan kemiskinan.

Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa mengatakan terdapat beberapa provinsi yang ekonominya tumbuh tinggi berkat industrialisasi di daerah tersebut. Namun, tingkat kemiskinan di provinsi tersebut masih stagnan.

"Saya memberikan contoh misalnya Sulawesi Tengah, itu tingkat pertumbuhan industrinya luar biasa, pertumbuhan ekonominya melejit, tetapi tidak serta merta menurunkan tingkat kemiskinan," ujar Suharso, dikutip Sabtu (24/8/2024).

Baca Juga: Investasi Tumbuh, Industri Agro Diklaim Serap 9 Juta Tenaga Kerja

Seperti diketahui, Sulawesi Tengah adalah salah satu provinsi yang menjadi tujuan investasi di bidang hilirisasi nikel. Pada 2023, investasi domestik dan asing di provinsi tersebut mencapai Rp112 triliun, sedangkan pertumbuhan ekonominya mencapai 11,91%.

Meski realisasi investasi dan pertumbuhan ekonomi di Sulawesi Tengah melambung tinggi di atas rata-rata nasional, tingkat kemiskinan di provinsi tersebut mencapai 11,77%.

Suharso pun menceritakan bahwa tingkat kemiskinan adalah salah satu indikator pembangunan yang sulit turun. Meski ekonomi mampu tumbuh tinggi, tingkat kemiskinan masih belum bisa diturunkan secara drastis sesuai target pemerintah.

Baca Juga: Penerimaan Pajak Turun 30%, Anggota DPR Minta Pemerintah Cari Solusi

Pemerintah melalui Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2023 menargetkan tingkat kemiskinan sebesar 7,5% hingga 8,5%. Namun, tingkat kemiskinan pada akhir 2023 masih sebesar 9,36%.

"Tingkat kemiskinan adalah akibat dari tingkat pertumbuhan. Namun, yang agak unik di kita adalah mengapa tingkat pengangguran terbuka justru turun, tetapi tingkat kemiskinannya tidak bisa diturunkan sedrastis itu," ujar Suharso.

Walau tingkat kemiskinan tidak bisa diturunkan sesuai yang ditargetkan, Suharso mengatakan pemerintah sudah mampu menurunkan tingkat kemiskinan ekstrem menjadi tinggal sebesar 0,83% pada akhir 2023. "Pada 2024 ini ditargetkan 0%. Mudah-mudahan kita bisa sampai dengan 0%," ujar Suharso. (sap)

Baca Juga: Bappenas: Tarik Investasi, Insentif Pajak Bukan Fokus Utama

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

Topik : kemiskinan, kemiskinan ekstrem, angka kemiskinan, ketimpangan, PDB, gini ratio, Bappenas

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Selasa, 24 September 2024 | 16:36 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Peningkatan Tax Ratio Perlu Perhatikan Hak-Hak Wajib Pajak

Selasa, 20 Agustus 2024 | 14:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Tax Ratio Cuma 11,48% di 2029, DPR Pertanyakan Janji Kampanye Prabowo

Rabu, 14 Agustus 2024 | 14:30 WIB
PENERIMAAN PAJAK

Industri Manufaktur Tertekan, Setoran Pajaknya Turun 13 Persen

Sabtu, 10 Agustus 2024 | 15:45 WIB
PERTUMBUHAN EKONOMI

IMF Perkirakan Ekonomi Indonesia Tumbuh 5,1 Persen Tahun Depan

berita pilihan

Minggu, 20 April 2025 | 13:00 WIB
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Pemprov Luncurkan Relaksasi Pajak Kendaraan Jilid II, Seperti Apa?

Minggu, 20 April 2025 | 12:30 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Susun Pembukuan dengan Stelsel Kas, Jangan Lupa Kirimkan Pemberitahuan

Minggu, 20 April 2025 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

Pengkreditan Pajak Masukan bagi PKP yang Belum Lakukan Penyerahan

Minggu, 20 April 2025 | 10:30 WIB
INSENTIF FISKAL

Dorong Pertumbuhan Sektor Tekstil, Pemerintah Siapkan Aneka Insentif

Minggu, 20 April 2025 | 10:00 WIB
KINERJA PEREKONOMIAN

Utang Luar Negeri Indonesia Tembus US$427 Miliar, Tumbuh 4,7 Persen

Minggu, 20 April 2025 | 09:30 WIB
KANWIL DJP JAKARTA BARAT

DJP Jakbar Perpanjang Kerja Sama Tax Center dengan MNC University

Minggu, 20 April 2025 | 09:00 WIB
PMK 27/2025

PMK Baru! Pemerintah Beri Insentif Pajak untuk RS Kardiologi Ini

Minggu, 20 April 2025 | 08:30 WIB
KOTA BENGKULU

Ada Data Objek PBB-P2 Ganda, Belasan Ribu SPPT Dihapus Pemda

Minggu, 20 April 2025 | 08:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Jaga Daya Saing, RI Diingatkan Konsisten Terapkan Pajak Minimum Global