Logo-Pakpol Logo-Pakpol
Komunitas
Selasa, 13 Mei 2025 | 16:09 WIB
DDTC EXECUTIVE INTERNSHIP PROGRAM
Selasa, 13 Mei 2025 | 13:35 WIB
DDTC ACADEMY - ADIT EXAM PREPARATION COURSE
Rabu, 07 Mei 2025 | 07:48 WIB
DDTC ACADEMY - EXCLUSIVE SEMINAR
Selasa, 06 Mei 2025 | 13:05 WIB
DDTC EXECUTIVE INTERNSHIP PROGRAM
Fokus
Reportase

Bea Masuk Resiprokal AS, Sri Mulyani: Tak Ada Ilmu Ekonominya di Situ

A+
A-
1
A+
A-
1
Bea Masuk Resiprokal AS, Sri Mulyani: Tak Ada Ilmu Ekonominya di Situ

Presiden Prabowo Subianto (kiri) didampingi Menkeu Sri Mulyani (kanan) dan Seskab Teddy Indra Wijaya mendengarkan paparan presentasi dalam Sarasehan Ekonomi Bersama Presiden RI di Menara Mandiri, Senayan, Jakarta, Selasa (8/4/2025). Acara bertema Memperkuat Daya Tahan Ekonomi Indonesia di Tengah Gelombang Perang Tarif Perdagangan itu dihadiri jajaran menteri, Dewan Ekonomi Nasional, BI, OJK LPS dan sejumlah pemangku kepentingan. ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra/sgd/Spt.

JAKARTA, DDTCNews - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memandang pengenaan bea masuk resiprokal oleh Amerika Serikat (AS) terhadap seluruh yurisdiksi tidak dapat dijelaskan oleh ilmu ekonomi.

Dalam acara Sarasehan Ekonomi Bersama Presiden RI, Sri Mulyani menyebut bea masuk resiprokal yang diterapkan oleh Presiden AS Donald Trump tersebut bertujuan untuk mengurangi defisit neraca perdagangan antara AS dan negara mitra dagang.

"Tujuannya menutup defisit. Tak ada ilmu ekonominya di situ. Ini artinya, saya tidak ingin bergantung atau beli kepada orang lain lebih banyak dari apa yang saya bisa jual kepada orang lain. It's purely transactional, tidak ada landasan ilmu ekonominya," katanya, Selasa (8/4/2025).

Baca Juga: Masih Dibuka, Daftar Kelas Persiapan Ujian ADIT Transfer Pricing

Menurut Sri Mulyani, pengenaan bea masuk resiprokal oleh AS merupakan cerminan dari pergeseran paradigma dunia dari idealisme menuju pragmatisme dan realisme.

Institusi global yang selama ini menjadi penjaga tatanan perekonomian global pasca perang dunia kedua justru ditinggalkan oleh AS yang kini lebih mengedepankan unilateralisme.

"Dunia sekarang di-govern oleh realist. Jadi, pragmatic and realism rather than theoretical ideology yang selama ini meng-govern dunia sejak perang dunia kedua. Ini menjadi realita yang jauh lebih cepat dan harus segera kita respons," ujar Sri Mulyani.

Baca Juga: AS dan China Sepakat Pangkas Bea Masuk Selama 90 Hari

Bea masuk resiprokal yang diterapkan oleh AS justru direspons dengan retaliasi yang sama kerasnya oleh China. Hal ini dinilai bakal memperparah situasi perekonomian dan keuangan global serta akan memberikan dampak bagi Indonesia.

"China yang tadinya dianggap akan menahan diri justru melakukan retaliasi yang sama kerasnya. Ini menimbulkan suatu eskalasi, makanya pemburukan di pasar uang dalam 2 hari terakhir ini karena respons China menyampaikan retaliasi," tutur Sri Mulyani.

Tak hanya itu, yurisdiksi-yurisdiksi lain antara lain seperti Uni Eropa sudah mempersiapkan beragam instrumen retaliasi sembari terus mengedepankan negosiasi. Adapun Kanada juga sudah menerapkan retaliasi.

Baca Juga: Simak! Perbedaan Perlakuan PPh antara WP Dalam Negeri dan Luar Negeri

Menurut Sri Mulyani, kondisi ini harus direspons secara pragmatis dengan pemikiran yang terbuka. "Kita harus agile dan cepat. Policy apa yang bisa kita lakukan segera dan bisa mengoreksi atau menggunakan opportunity harus bisa kita lakukan sekarang," katanya. (rig)

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

Topik : menkeu sri mulyani, perpajakan, bea masuk, presiden as donald trump, amerika serikat, bea masuk resiprokal, ekonomi, nasional

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Sabtu, 10 Mei 2025 | 08:30 WIB
FASILITAS KEPABEANAN

Insentif Kepabeanan Terealisasi Rp1,33 Triliun pada Kuartal I/2025

Jum'at, 09 Mei 2025 | 20:00 WIB
KEBIJAKAN PERPAJAKAN

Berangkat Haji 2025? Impor Barang Kiriman Jemaah Bisa Bebas Bea Masuk

Jum'at, 09 Mei 2025 | 19:30 WIB
AMERIKA SERIKAT

IMF Dorong Negara Fokus Reformasi Pajak di Tengah Gejolak Tarif AS

Jum'at, 09 Mei 2025 | 17:30 WIB
AMERIKA SERIKAT

Demi Tip Bebas Pajak, Trump Ingin Naikkan Tarif PPh Orang Kaya

berita pilihan

Selasa, 13 Mei 2025 | 16:43 WIB
KEPPRES 45/P 2025

Prabowo Tunjuk Hadi Poernomo Jadi Penasihat Bidang Penerimaan Negara

Selasa, 13 Mei 2025 | 16:09 WIB
DDTC EXECUTIVE INTERNSHIP PROGRAM

Collaborative Discussion untuk Intern DDTC, Kini Soal Problem Solving

Selasa, 13 Mei 2025 | 14:30 WIB
KAMUS PAJAK

Apa Itu Surat Keputusan Pengurangan Sanksi Administrasi?

Selasa, 13 Mei 2025 | 14:00 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Ingat, 3 Simpulan Ini Bisa Buat SP2DK Naik ke Pemeriksaan

Selasa, 13 Mei 2025 | 13:35 WIB
DDTC ACADEMY - ADIT EXAM PREPARATION COURSE

Masih Dibuka, Daftar Kelas Persiapan Ujian ADIT Transfer Pricing

Selasa, 13 Mei 2025 | 13:30 WIB
PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK

DPR Soroti PNBP setelah Pembentukan Danantara, Ini Penjelasan Kemenkeu

Selasa, 13 Mei 2025 | 13:00 WIB
KOTA CIMAHI

Pemda Beri Keringanan Pajak Daerah bagi Pensiunan dan Veteran

Selasa, 13 Mei 2025 | 12:00 WIB
PERDAGANGAN INTERNASIONAL

AS dan China Sepakat Pangkas Bea Masuk Selama 90 Hari

Selasa, 13 Mei 2025 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

Aspek Perpajakan atas Jasa Sewa Kendaraan Bermotor

Selasa, 13 Mei 2025 | 10:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Simak! Perbedaan Perlakuan PPh antara WP Dalam Negeri dan Luar Negeri