Bertambah, PERTAPSI Teken MoU dengan 7 Instansi

“PERTAPSI berharap kolaborasi ini dapat makin memperkuat upaya kita untuk mewujudkan sistem perpajakan Indonesia yang lebih baik,” ujar Darussalam di Auditorium R. Soeria Atmadja Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Indonesia (UI), Depok.

Adapun 7 instansi yang dimaksud adalah FEB UI, Universitas Trunojoyo Madura, Politeknik Negeri Manado, Universitas Kristen Duta Wacana, Universitas Dhyana Pura Bali, Sekolah Tinggi Perpajakan Indonesia, dan Zahir International.

Sebelum 7 instansi tersebut, PERTAPSI juga telah meneken MoU dengan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) pada 2022. MoU berisi kesepakatan bersama mengenai pembinaan dan pengembangan tax center serta civitas akademisi pajak. Simak ‘Pererat Kerja Sama Pajak, DJP dan PERTAPSI Teken MoU’.

PERTAPSI juga telah menandatangani MoU dengan 6 asosiasi profesi pada 2023. Keenam asosiasi profesi tersebut antara lain Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) serta Perkumpulan Konsultan Praktisi Perpajakan Indonesia (Perkoppi).

Kemudian, Perkumpulan Pengacara dan Praktisi Hukum Pajak Indonesia (P3HPI), Perkumpulan Praktisi dan Profesi Konsultan Pajak Indonesia (P3KPI), Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI), serta Asosiasi Konsultan Pajak Publik Indonesia (AKP2I).

Sebagai informasi, pendirian PERTAPSI telah disahkan pemerintah melalui Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-0010507.AH.01.07.Tahun 2022. Keputusan ini ditetapkan dan ditandatangani Dirjen Administrasi Hukum Umum pada 19 Oktober 2022.

Perkumpulan ini bersama-sama dengan DJP membina seluruh tax center perguruan tinggi di seluruh Indonesia. PERTAPSI membantu DJP sebagai mitra kerja dalam melaksanakan tugas dan menyosialisasikan peraturan perpajakan bagi masyarakat.

Perkumpulan ini turut berperan aktif membantu masyarakat dan wajib pajak dalam melaksanakan hak serta kewajiban perpajakan secara benar, jelas, dan lengkap. PERTAPSI juga bertanggung jawab dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara demi keutuhan NKRI.

Pemenuhan tanggung jawab itu dilakukan dengan menyelenggarakan kegiatan pendidikan, pelatihan, kursus, penelitian, konsultasi perpajakan; menyelenggarakan ujian sertifikasi keilmuan pajak; serta ikut serta public hearing dengan pihak-pihak terkait dalam hal perpajakan.

Adapun MoU dengan 7 instansi tersebut dilakukan bersamaan dengan acara seminar nasional yang diselenggarakan PERTAPSI. Dalam acara ini juga diluncurkan buku Kuasa dan Konsultan Pajak: Model dan Perbandingan. Simak ‘Resmi Dirilis! Buku Kuasa dan Konsultan Pajak: Model dan Perbandingan’. (kaw)