Logo-Pakpol Logo-Pakpol
Literasi
Sabtu, 31 Mei 2025 | 17:00 WIB
KELAS PENETAPAN DAN KETETAPAN PAJAK (3)
Jum'at, 30 Mei 2025 | 14:30 WIB
KELAS PENETAPAN DAN KETETAPAN PAJAK (2)
Jum'at, 30 Mei 2025 | 13:31 WIB
LITERATUR PAJAK
Jum'at, 30 Mei 2025 | 09:45 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Komunitas
Selasa, 27 Mei 2025 | 13:32 WIB
DDTC ACADEMY - EXCLUSIVE WEBINAR
Senin, 26 Mei 2025 | 09:27 WIB
DDTC ACADEMY – PRACTICAL COURSE
Kamis, 22 Mei 2025 | 17:43 WIB
DDTC ACADEMY - EXCLUSIVE SEMINAR
Kamis, 22 Mei 2025 | 10:30 WIB
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BULUKUMBA
Fokus
Reportase

Cerita Seorang Konsultan, Juara I Lomba Menulis Pajak DDTCNews 2024

A+
A-
0
A+
A-
0
Cerita Seorang Konsultan, Juara I Lomba Menulis Pajak DDTCNews 2024

Ika Fransisca saat menghadiri malam puncak Temu Kontributor Buku DDTC: Gagasan Perpajakan untuk Prabowo-Gibran pada Jumat (25/10/2024), di Menara DDTC.

JAKARTA, DDTCNews - Di akar rumput, ternyata tidak sedikit pelaku UMKM yang menilai bahwa ketentuan mengenai batasan atau threshold penjualan barang kena pajak (BKP)/jasa kena pajak (JKP) yang mendapat pengecualian pengukuhan pengusaha kena pajak (PKP) belum memenuhi prinsip keadilan.

Disadari atau tidak, pengecualian bagi pengusaha kecil tersebut menyebabkan pajak pertambahan nilai (PPN) kehilangan beberapa karakteristik legalnya. Sebagai pajak objektif misalnya, pengecualian PPN seharusnya berbasis objek dan bukan subjek.

Fenomena tersebut menjadi pemantik bagi Ika Fransisca untuk menuangkan gagasannya melalui artikel berjudul Mendesain Ulang Pemungutan PPN Pengusaha Kecil. Artikel tersebut berhasil mengantar Ika yang berprofesi sebagai konsultan pajak di Surabaya, Jawa Timur keluar sebagai Juara I Lomba Menulis Artikel Pajak DDTCNews 2024.

Baca Juga: DDTCNews Dikunjungi 8,6 Juta Kali di Januari-Mei, Kamu Salah Satunya?

Sebanyak 50 karya terbaik dalam lomba yang menjadi bagian dari HUT ke-17 DDTC tersebut juga dibukukan. Buku Gagasan Perpajakan untuk Prabowo-Gibran telah diluncurkan pada 18 Oktober 2024 lalu, dengan versi digital yang bisa diakses oleh publik melalui laman berikut ini.

Kembali soal PPN, Ika menilai, pengecualian PPN mestinya berbasis objek dan bukan subjek. Pembatasan subjek menyebabkan hilangnya beban PPN konsumen. Artinya, tidak ada pajak atas konsumsi BKP/JKP saat bertransaksi dengan non-PKP, padahal esensi PPN adalah pajak atas konsumsi dalam negeri (Sukardji, 2014).

Selain itu, tidak dikenakannya PPN saat PKP bertransaksi dengan non-PKP akan meniadakan netralitas PPN. Hal ini berdampak pada ketidakadilan level playing field sehingga memicu penghindaran pajak oleh wajib pajak (Farahdina dan Laksito, 2016; Hanggana, 2017).

Baca Juga: Edukasi Pajak, Ada 5 Proses Bisnis di Coretax DJP yang Bisa Dipakai WP

Merespons kondisi tersebut, dosen yang mengajar di sejumlah perguruan tinggi di Surabaya tersebut memandang perlu adanya desain ulang tarif PPN. Pemerintah dapat mengaktifkan tarif PPN final untuk UMKM dibarengi dengan penyesuaian batasan pengusaha kecil. Batasan Rp4,8 miliar diturunkan menjadi sama dengan kriteria usaha mikro sesuai dengan PP 7/2021, yaitu penjualan tahunan di bawah Rp2 miliar.

Selain itu, ada pula beberapa alternatif solusi yang disodorkan oleh Ika melalui karyanya yang telah tayang di DDTCNews.

Pada prinsipnya, desain ulang pemungutan PPN pengusaha kecil ini diharapkan mampu meningkatkan penerimaan negara sekaligus memberikan keadilan dan kepastian hukum bagi wajib pajak. Pada kemudian hari, harapannya, tidak ada lagi cerita pengukuhan PKP secara jabatan oleh fiskus demi menutup potensi PPN yang hilang. Pada akhirnya, penulis berharap desain ini dapat mendongkrak penerimaan negara tanpa mencederai UMKM.

Baca Juga: Omzet di Bawah Rp500 Juta, UMKM Orang Pribadi Tak Perlu Bayar Pajak

Akhirnya, Ika pun berharap pemerintahan baru di bawah kepemimpinan Presidem Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabumingraka bisa memperbaiki ketidakadilan yang terjadi akibat kurang sempurnanya sistem pemungutan PPN bagi pengusaha kecil.

"Saya sangat berharap kebijakan baru yang dibuat nanti berpihak terhadap UMKM. Semoga pemerintahan Presiden Prabowo tidak melupakan tujuan negara, yakni mewujudkan welfare state yang mengedepankan kepentingan rakyat," kata Ika.

Ika juga berpandangan sistem pajak saat ini, khususnya mengenai batasan PKP pengusaha kecil belum sepenuhnya berpihak pada pelaku UMKM. Justru dengan adanya batasan PKP pengusaha kecil, Ika menilai muncul permasalahan baru, yakni terjadinya fenomena bunching akibat tingginya batasan PKP pengusaha kecil.

Baca Juga: Punya Banyak Cabang? Kini Pemusatan PPN Terutang Sudah Jadi Kewajiban

Hal tersebut dinilai bisa menimbulkan persaingan yang tidak sehat di antara pelaku UMKM. Di sisi lain, batasan PKP pengusaha kecil berpotensi memberi ruang bagi Ditjen Pajak (DJP) untuk menyalahgunakan kewenangannya saat mengukuhkan PKP secara jabatan.

"Tulisan Mendesain Ulang Pemungutan PPN Pengusaha Kecil sengaja saya angkat guna memberikan gambaran situasi yang terjadi saat ini berikut dampaknya," kata Ika.

Sebagai juara I, Ika mendapatkan hadiah berupa uang tunai Rp8 juta, sertifikat pemenang, 2 buah buku Gagasan Perpajakan untuk Prabowo-Gibran, dan paket berlangganan Perpajakan DDTC senilai total Rp1 juta.

Baca Juga: Kanwil DJP Sulselbartra dan UMB Resmikan Tax Center

Penyerahan hadiah telah dilakukan secara langsung dalam malam puncak Temu Kontributor Buku DDTC: Gagasan Perpajakan untuk Prabowo-Gibran pada Jumat (25/10/2024), di Menara DDTC. Acara ini sebagai wujud apresiasi kepada para kontributor buku ke-27 terbitan DDTC tersebut. Acara yang masih dalam rangkaian HUT ke-17 DDTC ini juga menjadi ajang bertemunya para penulis yang telah menyumbangkan idenya. (sap)

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

Topik : LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2024, artikel lomba, lomba menulis, edukasi pajak, literasi pajak, Gagasan Perpajakan untuk Prabowo-Gibran

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Jum'at, 14 Maret 2025 | 08:37 WIB
TAX CENTER USU

Gandeng Tax Center USU, DJP Beri Pendampingan Pelaporan SPT Tahunan

Selasa, 11 Maret 2025 | 18:30 WIB
KANWIL DJP JAKARTA BARAT

Pramono Anung Dikukuhkan Jadi Relawan Pajak, Begini Pesannya

Selasa, 11 Maret 2025 | 14:30 WIB
PROVINSI JAKARTA

Tukar Data Perpajakan, Pemprov Jakarta Kerja Sama dengan Kemenkeu

Senin, 10 Maret 2025 | 11:15 WIB
RESENSI BUKU

Buku yang Wajib Dibaca untuk Pahami Konteks PPN secara Komprehensif

berita pilihan

Minggu, 01 Juni 2025 | 07:00 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Bersiap, Pemerintah Cairkan Gaji ke-13 ASN Bulan Ini

Sabtu, 31 Mei 2025 | 17:00 WIB
KELAS PENETAPAN DAN KETETAPAN PAJAK (3)

Ketentuan Penerbitan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB)

Sabtu, 31 Mei 2025 | 15:30 WIB
PER-11/PJ/2025

Begini Aturan Pembuatan Faktur Pajak Pengganti sesuai PER-11/PJ/2025

Sabtu, 31 Mei 2025 | 14:00 WIB
KOTA MALANG

Pemda Harap Event Olahraga Bikin Setoran Pajak Hotel Meningkat

Sabtu, 31 Mei 2025 | 12:00 WIB
KEBIJAKAN EKONOMI

Indonesia dan Prancis Teken Kerja Sama, Nilainya Tembus Rp178 Triliun

Sabtu, 31 Mei 2025 | 11:30 WIB
KOTA PADANG PANJANG

Banyak Pelaku Usaha Keliru Setorkan Pajak, Pemkot Adakan Operasi Ini

Sabtu, 31 Mei 2025 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PERPAJAKAN

Ketentuan Dinamisasi Angsuran PPh Pasal 25

Sabtu, 31 Mei 2025 | 10:30 WIB
PER-11/PJ/2025

PER-11/PJ/2025 Perluas Cakupan WPOP yang Wajib Potong PPh atas Sewa

Sabtu, 31 Mei 2025 | 10:00 WIB
JERMAN

Jerman Siapkan Pajak Digital 10% Atas Google dan Facebook

Sabtu, 31 Mei 2025 | 09:30 WIB
KOTA PANGKALPINANG

Khawatir PAD Tak Optimal, Pemkot Gandeng Aparat Tagih Utang Pajak